Connect with us

Menlu: KTT Ke-36 Adopsi ‘Vision Statement’ Pemimpin ASEAN dan Pengembangan SDM

Suasana saat Presiden mengikuti acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (26/6).

Bogor – Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, menyampaikan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mengadopsi 2 dokumen yakni visions statement dan human resources development.

“Pertama adalah leaders’ visions statement on cohesive and responsive ASEAN, rising above challenges and sustainable growth. Sementara dokumen yang kedua adalah ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work,” ujar Menlu usai mendampingi Presiden Joko Widodo usai mengikuti acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (26/6).

Visions statement, menurut Menlu, intinya berisi komitmen para pemimpin ASEAN untuk memperkuat solidaritas dan mekanisme kawasan guna mewujudkan kawasan ASEAN yang kokoh dan mampu mengatasi tantangan dunia saat ini.

Menurut Menlu, beberapa hal yang digarisbawahi di dalam dokumen visions statement tersebut antara lain, komitmen untuk mengurangi dampak Covid-19 melalui rencana pemulihan yang komprehensif.

Kemudian komitmen realisasi tepat waktu ASEAN 2025: Forging Ahead Together, Menlu menyampaikan bahwa menekankan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagai pedoman pelibatan ASEAN di kawasan Asia Pasifik dan juga di kawasan Samudra Hindia.

“Jadi ini merupakan penegasan bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific harus menjadi guidance bagi enggagement ASEAN baik di kawasan Asia-Pasifik maupun di kawasan-kawasan Samudra Hindia,” jelas Menlu.

Selain itu, Menlu menjelaskan di dalam vision statement tersebut disebutkan juga bahwa penyelesaian kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan penandatanganannya di tahun 2020 ini menjadi sangat penting artinya.

“Kemudian statement juga menyoroti kepastian respons yang tepak waktu dan efektif terhadap tantangan dan krisis di ASEAN melalui penguatan koordinasi. Jadi, koordinasi menjadi kunci selain koordinasi, konsensus, dan konsultasi,” kata Menlu.

Hal lain yang disoroti di dalam statement, menurut Menlu, adalah koordinasi antara seluruh negara anggota ASEAN dalam penanggulangan bencana melalui AHA-Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management).

Dokumen yang kedua yang diadopsi, Menlu sampaikan terkait dengan human resources development jadi ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work.

“Deklarasi ini intinya bertujuan untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia dan setiap negara ASEAN antara lain akan memelihara budaya belajar di seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran pentingnya pengembangan keterampilan,” ujarnya.

Deklarasi itu, lanjut Menlu, juga menyoroti penerapan atau pentingnya inklusifitas pendidikan dan pekerjaan terutama bagi wanita, orang dengan disabilitas, lansia, dan warga di wilayah-wilayah yang terpencil.

“Selain itu, deklarasi juga menyoroti pentingnya penerapan inovasi dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dan mengembangkan infrastruktur untuk memastikan akses internet dan IT. Sehingga peluang revolusi industri 4.0 dapat dilakukan,” pungkas Menlu.

 

(chrst)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya