Menlu: Di Forum WEF, Para CEO Tunjukkan Antusiasme Berinvestasi Di Indonesia
Bogor – Presiden Joko Widodo menghadiri World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/11). Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih dari 43 CEO dari 20 negara.
“Ini merupakan pertemuan khusus yang memang diadakan WEF dengan fokus khusus Indonesia dan membahas mengenai prioritas Indonesia di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya usai pertemuan.
Disampaikan Menlu, dalam diskusi yang cukup panjang dan sangat intensif dengan Presiden RI, para CEO mengungkapkan antusiasmenya untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia “Masih terdapat antusiasme yang tinggi dari para investor asing untuk berinvestasi dan melakukan bisnis dengan Indonesia,” ujarnya.
Para pengusaha tersebut, imbuh Menlu, juga menyambut baik reformasi regulasi dan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. “Mereka juga memberikan dukungan terhadap komitmen Indonesia untuk terus menyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan,” imbuhnya.
Selain itu, ujar Menlu, dalam pertemuan yang dipandu oleh pendiri sekaligus Executive Chairman WEF Klaus Schwab tersebut juga mengemuka ketertarikan para CEO untuk berinvestasi di bidang digital, termasuk mengenai pentingnya penekanan ekonomi yang inklusif di bidang digital melalui pemberdayaan UMKM.
“Intinya adalah bahwa antusiasme masih cukup tinggi dan mereka mengapresiasi segala upaya reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Mereka juga mengapresiasi upaya Indonesia di dalam menangani pandemi, baik dalam konteks kesehatannya maupun dalam konteks pemulihan ekonominya,” terang Menlu.
Di bagian lain keterangannya, Menlu menyampaikan, Presiden Joko Widodo di dalam pidatonya memaparkan upaya yang telah dilakukan Indonesia di dalam mengelola penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Upaya tersebut dilakukan secara seimbang, dengan penekanan bahwa kesehatan selalu menjadi acuan utama.
“Dari upaya yang telah dilakukan dari sisi kesehatan, kasus aktif di Indonesia sudah di bawah rata-rata dunia, angka kesembuhan Indonesia di atas rata-rata angka dunia, dan upaya untuk menekan angka kematian terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden.
Dalam pertemuan, Presiden juga menyampaikan persiapan yang terus dilakukan untuk pelaksanaan vaksinasi. “Presiden menjelaskan mengenai pendekatan vaksin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Retno.
Di sisi ekonomi, Presiden menyampaikan, Indonesia meminimalisasi risiko sosial dengan melaksanakan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan serta melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha.
Presiden juga menyampaikan, pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan lompatan kemajuan. “Krisis ini digunakan Indonesia untuk berbenah, bukan saja menekan tombol reset tapi melakukan lompatan ke depan. Visi besar, transformasi besar, dan aksi besar,” kutip Menlu.
Terkait dengan hal tersebut, Presiden menjelaskan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu ditujukan untuk reformasi regulasi dan birokrasi serta memberikan kepastian hukum.
Di bagian lain pernyataannya, tutur Menlu, Presiden juga membahas mengenai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Presiden memberikan beberapa contoh kebijakan yang telah dilakukan, misalnya pemberlakukan Biodiesel B30, Solar D100 yang berasal dari kelapa sawit, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTs) Atap, dan lain-lain.
“Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient,” pungkas Menlu.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
