Menlu: Di Forum WEF, Para CEO Tunjukkan Antusiasme Berinvestasi Di Indonesia
Bogor – Presiden Joko Widodo menghadiri World Economic Forum (WEF) Special Virtual on Indonesia melalui video konferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (25/11). Pertemuan tersebut dihadiri oleh lebih dari 43 CEO dari 20 negara.
“Ini merupakan pertemuan khusus yang memang diadakan WEF dengan fokus khusus Indonesia dan membahas mengenai prioritas Indonesia di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan persnya usai pertemuan.
Disampaikan Menlu, dalam diskusi yang cukup panjang dan sangat intensif dengan Presiden RI, para CEO mengungkapkan antusiasmenya untuk berinvestasi dan berbisnis di Indonesia “Masih terdapat antusiasme yang tinggi dari para investor asing untuk berinvestasi dan melakukan bisnis dengan Indonesia,” ujarnya.
Para pengusaha tersebut, imbuh Menlu, juga menyambut baik reformasi regulasi dan birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. “Mereka juga memberikan dukungan terhadap komitmen Indonesia untuk terus menyeimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan,” imbuhnya.
Selain itu, ujar Menlu, dalam pertemuan yang dipandu oleh pendiri sekaligus Executive Chairman WEF Klaus Schwab tersebut juga mengemuka ketertarikan para CEO untuk berinvestasi di bidang digital, termasuk mengenai pentingnya penekanan ekonomi yang inklusif di bidang digital melalui pemberdayaan UMKM.
“Intinya adalah bahwa antusiasme masih cukup tinggi dan mereka mengapresiasi segala upaya reformasi yang sedang dilakukan oleh Indonesia. Mereka juga mengapresiasi upaya Indonesia di dalam menangani pandemi, baik dalam konteks kesehatannya maupun dalam konteks pemulihan ekonominya,” terang Menlu.
Di bagian lain keterangannya, Menlu menyampaikan, Presiden Joko Widodo di dalam pidatonya memaparkan upaya yang telah dilakukan Indonesia di dalam mengelola penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi selama pandemi COVID-19. Upaya tersebut dilakukan secara seimbang, dengan penekanan bahwa kesehatan selalu menjadi acuan utama.
“Dari upaya yang telah dilakukan dari sisi kesehatan, kasus aktif di Indonesia sudah di bawah rata-rata dunia, angka kesembuhan Indonesia di atas rata-rata angka dunia, dan upaya untuk menekan angka kematian terus dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden.
Dalam pertemuan, Presiden juga menyampaikan persiapan yang terus dilakukan untuk pelaksanaan vaksinasi. “Presiden menjelaskan mengenai pendekatan vaksin baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang,” kata Retno.
Di sisi ekonomi, Presiden menyampaikan, Indonesia meminimalisasi risiko sosial dengan melaksanakan perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan serta melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha.
Presiden juga menyampaikan, pandemi ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk melakukan lompatan kemajuan. “Krisis ini digunakan Indonesia untuk berbenah, bukan saja menekan tombol reset tapi melakukan lompatan ke depan. Visi besar, transformasi besar, dan aksi besar,” kutip Menlu.
Terkait dengan hal tersebut, Presiden menjelaskan bahwa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan beberapa waktu lalu ditujukan untuk reformasi regulasi dan birokrasi serta memberikan kepastian hukum.
Di bagian lain pernyataannya, tutur Menlu, Presiden juga membahas mengenai ekonomi hijau dan berkelanjutan. Presiden memberikan beberapa contoh kebijakan yang telah dilakukan, misalnya pemberlakukan Biodiesel B30, Solar D100 yang berasal dari kelapa sawit, penggunaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTs) Atap, dan lain-lain.
“Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilient,” pungkas Menlu.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
