Menkominfo Tambah Target Pelatihan Talenta Digital Tahun 2022
Jakarta – Presiden Joko Widodo menyatakan Pemerintah menyiapkan peningkatan sumberdaya manusia untuk melakukan akselerasi transformasi digital nasional. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menjalankan program pelatihan digital dalam tiga tingkatan, untuk membekali peserta dengan keterampilan dasar melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Adapula pelatihan tingkat menengah dalam Program Digital Talent Scholarship (DTS) serta tingkat atas melalui Program Digital Leadership Academy (DLA).
Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan tahun 2022, target peserta tiga tingkatan pelatihan itu akan ditambah lebih banyak dan memperluas kerja sama dengan mitra.
“Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus juga bisa digunakan dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat atau istilah beliau hilirisasi. Dalam rangka hilirisasi ini, maka ada banyak yang harus kita lakukan termasuk untuk mempersiapkan tersedianya sumberdaya manusia atau talenta digital yang memadai,” ujarnya dalam Forum Pemimpin Redaksi “Mendigitalkan Indonesia: Retrospeksi 2021 dan Outlook 2022 Kementerian Kominfo, di Grand Hyatt Jakarta Pusat, Selasa (28/12/2021), dikutip dari siaran pers Kominfo.
Menurut Menteri Johnny, pengembangan kapasitas SDM digital bukan hanya tugas Kementerian Kominfo semata. Ada peran kementerian dan lembaga serta ekosistem di Indonesia, Namun, sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital yang berlangsung, Kementerian Kominfo juga meningkatkan kapasitas talenta digital agar bisa memanfaatkan infrastruktur yang ada.
“Kita mempunyai infrastruktur TIK tapi kita tidak siap dengan sumberdaya manusianya, sehingga Kominfo mengambil inisiatif untuk melakukan program terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kualitas sumberdaya manusia digital Indonesia dimulai dari level yang paling bawah yaitu basic skills,” jelasnya.
Target Meningkat
Menkominfo menyatakan capaian GNLD atau peserta pelatihan kecakapan digital tingkat dasar tahun 2021 hampir 98,87% atau total 12.307.498 orang. Tahun depan, yang mengikuti GNLD. Untuk tahun 2022, Kementerian Kominfo kembali menargetkan 12,5 juta orang peserta.
“Tahun depan kita akan lanjutkan ini dengan jumlah yang sama, tetapi belum tersedia di APBN anggarannya sehingga kami akan mencari dana atau sumber pembiayaan baru, bagaimana untuk memenuhi kebutuhan sekitar 12 setengah juta lagi tahun depan. Dengan harapan di akhir tahun 2024, 50 juta penduduk Indonesia sudah mendapat pelatihan digital tingkat basic,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, dari total sekira 270 juta orang Indonesia, masih relatif sedikit yang memahami digitalisasi. Melalui Program GNLD, Kementerian Kominfo bersama ekosistem menyediakan pelatihan untuk mengenalkan dasar-dasar literasi digital.
“Tanpa melibatkan dan menghadirkan masyarakat untuk mengambil bagian di dalam ruang digital, maka infrastruktur TIK yang kita bangun tidak akan optimal pemanfaatannya,” jelasnya.
Program GNLD yang pernah mendapat Prize Winner dari International Telecommunication Union PBB tahun 2020 itu memberikan pelatihan kepada masyarakat di 34 provinsi dan 514 kabupaten dan kota. Ada empat kurikulum dasar yang diajarkan antara lain kecakapan digital, etika digital, keamanan digital dan budaya digital.
“Kami mengambil inisiatif lebih proaktif untuk melakukan gerakan ini dengan harapan kementerian dan lembaga, dan pemerintah daerah lakan meneruskannya dan memperbanyak. Karena memang kebutuhan kita sangat besar, tidak bisa sukses kita nanti seperti pelaku UMKM dan ultra mikro onboarding kalau kita tidak menyiapkan mereka untuk punya kecakapan digital tingkat basic,” jelas Menkominfo.
Di tingkatan menengah, Kementerian Kominfo melaksanakan Program Digital Talent Scholarship. Target Program DTS melatih setidaknya 600 ribu talenta digital setiap tahun untuk mencapai target ketersediaan 9 juta talenta digital dalam 15 tahun ke depan.
“Kominfo mengambil inisiatif sudah beberapa tahun terakhir ini, tahun 2021 cukup agresif dengan menyiapkan 100 ribu pelatihan bagi para milennial Indonesia tamatan SLTA dan sarjana. Tahun depan, saya harapkan program ini melatih sekitar 200 ribu peserta dan ini juga kerjasama dengan lebih dari 100 perguruan tinggi di Indonesia dan perusahaan global,” tutur Menteri Johnny.
Menurut Menkominfo, realisasi target peserta Program DTS tahun 2021 berjumlah 131.204 orang peserta. Mereka telah mengikuti berbagai program pelatihan berkaitan dengan cloud computing, artificial intelligence, internet of things, virtual reality, augmented reality hingga coding.
“Program ini bekerjasama dengan banyak global technology company, baik dari Amerika, Eropa maupun Asia. Mulai dari Cisco, Apple, Microsoft, Huawei, Samsung, ZTE dan lain sebagainya mengambil bagian di dalam ini untuk ketersediaan tenaga-tenaga digital atau keahlian digital di tingkat menengah,” paparnya.
Sedangkan di tingkat atas atau advance, Kementerian Kominfo menjalankan Program Digital Leadership Academy (DLA) untuk penyiapan dan pelaksanaan kebijakan digital. Program itu dilaksanakan untuk melatih pegawai sektor publik mencakup pemerintah pusat dan daerah dan startup founder di sektor privat.
Dalam Program DLA tahun 2021, Kementerian Kominfo bermitra dengan empat perguruan tinggi ternama di dunia yakni Tsinghua University, National University of Singapore di Singapura, Oxford University di Inggris dan Harvard Kennedy School di Amerika Serikat.
“Tahun 2021 ini sebanyak 306 peserta, tahun 2022 program ini akan dikembangkan dengan target 400 pimpinan lembaga publik dan C-level mengikuti program DLA yang harapan kami bekerjasama dengan 8 universitas top dunia,” jelasnya.
Selain Menteri Johnny, Forum Pemimpin Redaksi dihadiri Sekretaris Jenderal, Mira Tayyiba; Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang menjadi Plt. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informastika, Ismail; dan Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong.
Hadir pula, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Semuel Abrijani Pangerapan, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Anang Latif; serta pemimpin redaksi media terkemuka di Indonesia.
Jakarta – Pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan Lebaran terus menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia. Terlebih, setiap tahun pelaksanaannya terus mengalami tantangan yang cukup signifikan.
Terkait hal itu, Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengapresiasi seluruh pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang telah berlangsung dengan baik. Meski, terdapat sejumlah catatan atau evaluasi dalam pelaksanaannya.
“Pemerintah telah mengambil langkah dalam meningkatkan infrastruktur dan mengatur sistem transportasi. Namun, peningkatan jumlah pemudik dan kepadatan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama,” ujar Novita dalam wawancara tertulis kepada Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Lebih lanjut dikatakan oleh Legislator dari Dapil Banyumas-Cilacap (Jawa Tengah VIII) ini, peran koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan operator transportasi serta pihak terkait lainnya masih perlu ditingkatkan.
“Komunikasi yang lebih efektif dan perencanaan yang matang diperlukan untuk menghindari kemacetan yang berlebihan dan memastikan keselamatan pemudik,” tandas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Tak hanya itu, Novita juga mencatat perlunya peningkatan pengawasan yang lebih ketat terhadap protokol kesehatan di tempat-tempat peristirahatan dan terminal, guna mencegah penyebaran penyakit. Terlebih, lanjutnya, di tengah cuaca ekstrem yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh para pemudik.
Kendati demikian, Novita mengapresiasi secara keseluruhan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran 2024 yang baru saja selesai terselenggara. Dirinya berharap, perbaikan dan peningkatan pelayanan dapat terus dilakukan di setiap tahunnya.
“Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan, tentunya masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan pelaksanaan arus mudik dan balik angkutan lebaran di masa mendatang,” pungkasnya.
Denpasar – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke LPP RRI Denpasar, Bali. Dalam kunjungan ini Komisi I DPR RI memberikan perhatian serius pada konten kearifan lokal di Bali. Dengan kuatnya konten kearifan lokal yang ada di Bali maka diharapkan kedepan akan semakin meningkatkan industri pariwisata yang ada di Bali.
“Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI mendorong LPP RRI Denpasar Bali untuk selalu mengupdate program siaran bermuatan kearifan lokal secara multiplatform guna mendorong peningkatan pariwisata di Bali,” papar Politisi Fraksi PKS itu di kantor LPP RRI Denpasar, Bali, Kamis (18/4/2024).
Kearifan lokal merupakan suatu identitas budaya sebuah bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap, bahkan mengolah kebudayaan yang berasal dari luar bangsa lain menjadi watak dan kemampuan sendiri. Kearifan lokal juga merupakan ciri khas etika dan nilai budaya dalam masyarakat lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi. Konten kearifan lokal merupakan suatu muatan yang ditampilkan kepada masyarakat melalui media yang menampilkan kebudayaan suatu bangsa.
Komisi I mendorong LPP RRI turut andil dalam mempertahankan kearifan lokal di tiap satuan kerja (Satker) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tiap Satker dari Sabang sampai Merauke, berperan penting untuk mengikat kearifan lokal yang menjadi ciri khas LPP RRI selama ini. Sebagai gambaran, siaran RRI sendiri terdiri dari PRO 1 hingga PRO 4. Khusus PRO 4, merupakan program yang menyajikan konten kearifan lokal yang tersebar di kota-kota yang memiliki potensi budaya besar, termasuk Denpasar Bali.
Promosi kearifan lokal budaya di Bali dapat dilakukan dengan memanfatkan media massa seperti media elektronik, media cetak, dan media online maupun media sosial lainnya. LPP RRI turut menyajikan konten yang sesuai dengan sasaran wisatawan. LPP RRI Denpasar telah menyediakan saluran khusus untuk Budaya Bali melalui PRO 4, dengan menggunakan bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan pendengar dan narasumber.
Jakarta – Peristiwa terjadinya puluhan pemudik yang sempat memblokade jalan menuju kapal Eksekutif Bakauheni, Lampung, Minggu (14/04/2024) belum lama ini menuai respon dari Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Para pemudik mobil ini, imbuh pria yang akrab disapa SJP, memprotes karena petugas mendahulukan kendaraan yang terakhir tiba.
“PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) atau ASDP meminta maaf dan menyebut bahwa ada kesalahan jalur antrean karena kekeliruan pengarahan pengguna jasa atau pemudik yang giliran masuk kapal,” ujar SJP sebagaimana keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (18/4/2024).
Masalah tersebut, tandas Politisi Fraksi PKS ini, semakin menambah panjang daftar kesalahan ASDP dalam memberikan pelayanan bagi pemudik di lintasan penyeberangan kapal feri Merak-Bakauheni.
“Sebelumnya, jalan menuju Pelabuhan Merak, Banten sempat mengalami kemacetan hingga belasan kilometer selama 5-12 jam karena banyaknya kendaraan atau masyarakat yang belum memiliki tiket kapal feri, tapi tetap datang ke pelabuhan,” terangnya.
Sebagaimana data ASDP, ungkap Suryadi, total masyarakat yang belum memiliki tiket mudik pada 6-7 April lalu sebanyak 19.700 orang atau 32 persen. Sementara calon penumpang yang sudah mempunyai tiket hanya 68 persen.
“Padahal ASDP sudah mewajibkan pengguna jasa membeli tiket secara daring via aplikasi Ferizy dengan radius maksimal 4,7 km dari Pelabuhan Merak dan sudah bertiket maksimal H-1 keberangkatan demi menghindari terjadinya antrean kendaraan dan penjualan tiket oleh calo,” tuturnya.
Namun di lapangan, masih banyak ditemukan para calon penumpang masih membeli tiket di Pelabuhan Merak dari agen-agen penjualan. Tanpa berbekal tiket, lanjut SJP, para pemudik ini tetap nekat berangkat menuju Pelabuhan Merak. Akibatnya, mereka berdesakan dengan para pemudik yang sudah membeli tiket. Karena mereka masih yakin bisa memperoleh tiket di Pelabuhan dan faktanya masih bisa mendapatkannya melalui agen-agen penjualan tidak resmi.
“Kita meminta agar alasan para pemudik datang langsung ke pelabuhan untuk membeli tiket tanpa menggunakan aplikasi Ferizy ini dievaluasi oleh pihak ASDP dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena banyaknya keluhan pembeli tiket terkait aplikasi ini,” pungkas SJP.
Rating 2,5 dan ulasan-ulasan buruk terhadap Ferizy di Google Play Store, kata Suryadi, dapat menjadi bahan evaluasi tersebut. Misalkan kuota pemesanan tiket begitu cepat habis yang kemungkinan besar sudah diborong oleh calo yang kemudian menawarkannya di sekitar pelabuhan, bahkan ada yang hilang uangnya setelah melakukan pembayaran dan masih banyak lagi.
Novita Wijayanti: Perlu Perbaikan dan Pelayanan dalam Evaluasi Mudik 2024
Penguatan Konten Kearifan Lokal Bali Diharapkan Semakin Meningkatkan Industri Pariwisata
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
Biro PP Tukar Pengetahuan Pengelolaan Informasi dengan Kantor Berita Tatoli Timor Leste
Lima Saran Banggar untuk Pemerintah Antisipasi Dampak Perang Iran versus Israel
Lebaran, Hasil dari Laku Puasa Menahan Diri Tercermin dalam Etika Politik
Todung Mulya Lubis: MK Paling Berwenang Diskualifikasi Paslon
Gus Muhaimin: Mudik Lebaran 2024 Berjalan Cukup Baik
Evaluasi Antrean Panjang Mudik, ASDP Harus Perbaiki Manajemen Tiket via Aplikasi Ferizy
