Menkominfo dan Dubes Uni Eropa Bahas Peluang Investasi dan Kerja Sama Sektor Digital
Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket. Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang investasi infrastruktur digital, skema pembiayaan untuk investasi Indonesia, dan General Data Protection Regulation (GDPR).
“Saya menerima kunjungan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Bapak H.E. Vincent Piket hari ini, pertama untuk membahas potensi kerja sama di sektor infrastruktur digital,” ungkapnya usai petemuan di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (07/06/2022).
Selain membahas pembangunan potensi kerja sama sektor infrastruktur digital, Menkominfo juga mendiskusikan peluang kerja sama skema pembiayaan untuk investasi Indonesia, khususnya berkaitan dengan produksi dalam negeri.
“Tidak saja membicarakan tentang infrastruktur digital, kita juga mendiskusikan bagaimana kerjasama pembiayaan. Uni Eropa punya sistem keuangan yang kuat dan mempunyai trade pembiayaan besar dan juga ingin untuk diinvestasikan di Indonesia, khususnya di sektor digital, secara khusus terkait dengan produksi dalam negeri, ada beberapa hal yang kami diskusikan,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny, investasi dari Uni Eropa di Indonesia dapat terwujud dengan beberapa prasyarat yang menjadi acuan pelaksanan regulasi yang berlaku di Indonesia.
“Barangkali yang menjadi kendala bagi Uni Eropa, yang bisa kita selesaikan atau menjadi prasyarat yang harus kita jelaskan yakni terkait dengan parameter-parameter menyangkut legislasi aturan mengenai data pribadi,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan pengaturan di Uni Eropa cenderung sama dengan Indonesia. Menurutnya, kesamaan aturan yang berlaku di Indonesia dan Uni Eropa akan berpeluang sebagai payung hukum meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang digital Indonesia.
“Sama dan senafas dengan Indonesia, aturan-aturannya sejalan dengan Uni Eropa, yang memungkinkan sebagai payung hukum meningkatkan kerjasama ekonomi di bidang digital Indonesia,” tandasnya.
Selain itu, peluang investasi dan kerja sama sangat terbuka karena jumlah penduduk yang memiliki daya beli tinggi.
“Indonesia pasar yang besar dengan sekitar 272 juta penduduk dan merupakan bagian dari pasar ASEAN yang memiliki 600 juta penduduk. Uni Eropa pun demikian, dengan pasar 400 lebih juta penduduk dan daya beli yang tinggi,” ujar Menteri Johnny.
Dengan jumlah pasar yang besar, Menkominfo menilai kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa ini perlu terus ditingkatkan dari waktu ke waktu. “Apalagi saat pandemi Covid-19 sudah menjadi lebih landai, justru kita harapkan ini bisa ditingkatkan,” ungkapnya.
Menteri Johnny dan Dubes Vincent Piket juga membahas kehadiran dan peran serta Uni Eropa dalam Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 Indonesia.
“Saya tentu dengan senang menerima kedatangan dan kehadiran tokoh-tokoh prominent, pengambil keputusan dari Uni Eropa yang juga berencana untuk hadir pada saat rapat tingkat menteri (Ministerial Meeting) Digital Economy Working Group yang akan dilaksanakan awal September mendatang di Bali,” ungkap Menteri Johnny.
Kontribusi Aktif Uni Eropa dalam G20
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E Vincent Piket turut menyampaikan apresiasinya atas pertemuan tersebut. Terdapat tiga topik utama yang didiskusikan pada pertemuan siang itu, di antaranya seputar kontribusi aktif Uni Eropa dalam G20 khususnya dalam The Digital Economy Working Group Ministerial Meeting yang akan diselenggarakan di Bali, September mendatang.
“Kami melihat kemajuan yang baik dalam kelompok kerja ekonomi digital dan kami sangat ingin Indonesia hingga anggota G20 lainnya semua tahu bagaimana dan melihat pengetahuan kebijakan yang telah kami bangun di Eropa,” ungkap Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E Vincent Piket.
Sementara itu bahasan kedua adalah seputar investasi dan beberapa ide perdagangan baru untuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Eropa. “Indonesia memiliki banyak pertumbuhan ekonomi yang cepat, memiliki potensi pengembangan yang luar biasa di bidang digital, bidang komunikasi, yang membutuhkan undang-undang untuk berkembang,” tuturnya.
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E Vincent Piket juga yakin bahwa pihaknya dapat mendukung tujuan Indonesia dan membangun sistem yang canggih guna memperkuat struktur pasar digital dan layanan digital.
“Ini untuk melindungi data dan privasi, juga untuk kegiatan ekonomi digital lebih produktif. Kita dapat membuat sistem kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa yang serupa. Tentunya, untuk perdagangan dan investasi yang lebih baik,” jelasnya.
Pertemuan tersebut turut mendiskusikan kontribusi perusahaan Eropa ke sektor digital di Indonesia. “Saya berharap dapat memperluas kontribusi perusahaan Eropa oleh pemberi pinjaman Eropa ke sektor digital di Indonesia. Investasi dan pengembangan yang dinamis oleh Menteri Kominfo dan timnya membuat kami sangat tertarik untuk membawa Bank Investasi Eropa, memastikan pembangunan insfrastruktur digital terlaksana,” ungkapnya.
Dalam pertemuan bersama Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia H.E. Vincent Piket tersebut, Menkominfo Johnny G. Plate didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, dan Staf Khusus Menteri Kominfo Bidang Kebijakan Digital dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dedy Permadi.
BERITA
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
BERITA
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
BERITA
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.