Menkominfo Ajak Operator Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran Gemakan Presidensi G20 Indonesia
Jakarta – Sejak 1 Desember 2021, Republik Indonesia memegang mandat Presidensi G20 selama setahun ke depan. Presiden Joko Widodo menyatakan sukses Keketuaaan Indonesia dalam G20 ditandai dengan penyelenggaraan G20 Summit dan substansi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk memperkuat penyebarluasan informasi Presidensi G20 Indonesia ke seluruh penjuru tanah air.
“Kita perlu mengambil langkah-langkah agar Keketuaan Indonesia dapat diwujudkan baik yang menggema ke dalam di tanah air maupun menggema keluar untuk manfaat kita semua,” ujarnya dalam Rapat bersama Operator Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran terkait Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021).
Menurut Menkominfo, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan dua indikator kesuksesan Presidensi G20 Indonesia yaitu penyelenggaraan G20 Summit dan subtansi dalam Sherpa, Finance Track, dan Working Group serta event yang berlangsung.
“Kita sama-sama juga sudah tahu bahwa Indonesia sudah terima Presidensi G20. Dan telah disampaikan kepada masyarakat nasional dan masyarakat global sejak 1 Desember yang lalu. Namun, masih ada satu hal yang perlu kita bicarakan bersama yaitu resonansi Keketuaan Presidensi G20 Indonesia,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Menteri Johnny kembali menegaskan untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia dalam G20 diperlukan resonansi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.
“Hal itu diperlukan agar Keketuaan Indonesia dalam penyelenggaraan G20 tahun depan dapat menggema di seluruh penjuru tanah air. Ini yang perlu kita bicarakan bersama yaitu resonansi Keketuaan Presidensi G20 Indonesia,” tegasnya.
Menkominfo menjelaskan pelaksanaan diskusi bersama operator telekomunikasi dan penyiaran ditujukan untuk berbagi kesamaan cara pandang dan langkah bersama agar membuat G20 menggema ke dalam dan ke luar negeri.
“Evaluasi ini di bulan pertama Keketuaan kita. Masih ada 11 bulan dalam perjalanan kita ini bagaimana kita menggemakan itu. (Lewat rapat ini) supaya kita share kesamaan bahwa Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih untuk membuat G20 menggema ke dalam dan ke luar,” tuturnya.
Menurut Menteri Johnny, jika pesan Presidensi G20 Indonesia dapat tersampaikan dengan baik, maka bangsa Indonesia akan memiliki harapan agar kesuksesan keketuaan dalam G20 akan memiliki manfaat.
“Kalau tidak, keketuaan kita seremonial. Tetapi semangatnya adalah bagaimana kita dorong agar hasilnya jelas. Saya ingin meneruskan apa yang harus kita bangun, karena Bapak Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia harus mengambil kesempatan untuk menyampaikan tagline guna melompat lebih jauh dan mengambil keputusan lebih cepat,” tandasnya.
Menkominfo menyatakan, penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia juga menjadi wahana mempromosikan Indonesia melalui kegiatan besar lain yang berlangsung. Menteri Johnny menyontohkan penyelenggaraan Super Bike dan Moto GP, atau event sejenis. Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan masyarakat dan dunia usaha bisa terlibat aktif dan memadukan semangat.
“Sekarang kita mau industri telekomunikasi, industri penyiaran dan media memiliki semangat menjadi satu kekuatan yang besar. Kalau masyarakat tidak ikut, dunia enggak tahu yang mau kita buat, (bagaimana) bisa kita loncat? Ini menjadi satu paketnya sebetulnya, bagaimana mempromosikan Indonesia,” paparnya.
Menurut Menteri Johnny, kesuksesan yang menggema dapat diukur dari hasil penyelenggaraan beberapa kegiatan nasional. Menkominfo menyontohkan Peringatan 17 Agustus yang penyelenggaraannya menggema di seluruh wilayah Indonesia.
“Begitu kita laksanakan kegiatan 17 Agustus, semua rakyat merasa mengambil bagian di dalamnya. Jadi, bagaimana kita juga harus membuat Presidensi G20 Indonesia bisa seperti itu. Saya belum lihat bendera-bendera G20. Kalau 17 Agustus itu kan jelas, di pagar-pagar rumah, setiap kantor, bahkan bahkan masuk gang-gang (di kampung dan perumahan),” jelasnya.
Menteri Johnny juga menyatakan gema pelaksanaan Peringatan 17 Agustus tampak dalam Gapura Dirgahayu Indonesia yang sudah muncul sebagai gerakan masyarakat terlihat.
“Namun, yang G20 belum. Bagaimana menyampaikan pada masyarakat kita dan kepada dunia supaya ada hal yang khusus dari Indonesia,” tandasnya.
Menkominfo mengingatkan dalam Presidensi G20 Indonesia akan ada pula forum yang melibatkan pengambil keputusan dari perusahaan dan melibatkan industri di Indonesia. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan Pemerintah bersama operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran perlu membangun kerja sama untuk kepentingan Indonesia di semua aspek.
“Yakni aspek teknologi, pembiayaan, dan aspek apa saja termasuk tentu saja aspek digital. Kita mau bikin sukses penyelenggaraan ini tentu ada tujuannya. Karena nanti yang akan rapat adalah leader pengambil keputusan di perusahaan. Jadi kita juga ingin tunjukkan kepada mereka bahwa ada peluang, ada kesiapan dan ada harapan dari Indonesia,” tegasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
