Connect with us

Menkominfo Ajak Operator Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran Gemakan Presidensi G20 Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dalam Rapat bersama Operator Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran terkait Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021). - (Kominfo)

Jakarta – Sejak 1 Desember 2021, Republik Indonesia memegang mandat Presidensi G20 selama setahun ke depan. Presiden Joko Widodo menyatakan sukses Keketuaaan Indonesia dalam G20 ditandai dengan penyelenggaraan G20 Summit dan substansi.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengajak operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran untuk memperkuat penyebarluasan informasi Presidensi G20 Indonesia ke seluruh penjuru tanah air.

“Kita perlu mengambil langkah-langkah agar Keketuaan Indonesia dapat diwujudkan baik yang menggema ke dalam di tanah air maupun menggema keluar untuk manfaat kita semua,” ujarnya dalam Rapat bersama Operator Telekomunikasi dan Lembaga Penyiaran terkait Dukungan Penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Selasa (21/12/2021).

Menurut Menkominfo, Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan dua indikator kesuksesan Presidensi G20 Indonesia yaitu penyelenggaraan G20 Summit dan subtansi dalam Sherpa, Finance Track, dan Working Group serta event yang berlangsung.

“Kita sama-sama juga sudah tahu bahwa Indonesia sudah terima Presidensi G20. Dan telah disampaikan kepada masyarakat nasional dan masyarakat global sejak 1 Desember yang lalu. Namun, masih ada satu hal yang perlu kita bicarakan bersama yaitu resonansi Keketuaan Presidensi G20 Indonesia,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny kembali menegaskan untuk menyukseskan Keketuaan Indonesia dalam G20 diperlukan resonansi dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

“Hal itu diperlukan agar Keketuaan Indonesia dalam penyelenggaraan G20 tahun depan dapat menggema di seluruh penjuru tanah air. Ini yang perlu kita bicarakan bersama yaitu resonansi Keketuaan Presidensi G20 Indonesia,” tegasnya.

Menkominfo menjelaskan pelaksanaan diskusi bersama operator telekomunikasi dan penyiaran ditujukan untuk berbagi kesamaan cara pandang dan langkah bersama agar membuat G20 menggema ke dalam dan ke luar negeri.

“Evaluasi ini di bulan pertama Keketuaan kita. Masih ada 11 bulan dalam perjalanan kita ini bagaimana kita menggemakan itu. (Lewat rapat ini) supaya kita share kesamaan bahwa Indonesia perlu mengambil langkah-langkah yang lebih untuk membuat G20 menggema ke dalam dan ke luar,” tuturnya.

Menurut Menteri Johnny, jika pesan Presidensi G20 Indonesia dapat tersampaikan dengan baik, maka bangsa Indonesia akan memiliki harapan agar kesuksesan keketuaan dalam G20 akan memiliki manfaat.

“Kalau tidak, keketuaan kita seremonial. Tetapi semangatnya adalah bagaimana kita dorong agar hasilnya jelas. Saya ingin meneruskan apa yang harus kita bangun, karena Bapak Presiden Joko Widodo menginginkan Indonesia harus mengambil kesempatan untuk menyampaikan tagline guna melompat lebih jauh dan mengambil keputusan lebih cepat,” tandasnya.

Menkominfo menyatakan, penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia juga menjadi wahana mempromosikan Indonesia melalui kegiatan besar lain yang berlangsung. Menteri Johnny menyontohkan penyelenggaraan Super Bike dan Moto GP, atau event sejenis. Oleh karena itu, Menkominfo mengharapkan masyarakat dan dunia usaha bisa terlibat aktif dan memadukan semangat.

“Sekarang kita mau industri telekomunikasi, industri penyiaran dan media memiliki semangat menjadi satu kekuatan yang besar. Kalau masyarakat tidak ikut, dunia enggak tahu yang mau kita buat, (bagaimana) bisa kita loncat? Ini menjadi satu paketnya sebetulnya, bagaimana mempromosikan Indonesia,” paparnya.

Menurut Menteri Johnny, kesuksesan yang menggema dapat diukur dari hasil penyelenggaraan beberapa kegiatan nasional. Menkominfo menyontohkan Peringatan 17 Agustus yang penyelenggaraannya menggema di seluruh wilayah Indonesia.

“Begitu kita laksanakan kegiatan 17 Agustus, semua rakyat merasa mengambil bagian di dalamnya. Jadi, bagaimana kita juga harus membuat Presidensi G20 Indonesia bisa seperti itu. Saya belum lihat bendera-bendera G20. Kalau 17 Agustus itu kan jelas, di pagar-pagar rumah, setiap kantor, bahkan bahkan masuk gang-gang (di kampung dan perumahan),” jelasnya.

Menteri Johnny juga menyatakan gema pelaksanaan Peringatan 17 Agustus tampak dalam Gapura Dirgahayu Indonesia yang sudah muncul sebagai gerakan masyarakat terlihat.

“Namun, yang G20 belum. Bagaimana menyampaikan pada masyarakat kita dan kepada dunia supaya ada hal yang khusus dari Indonesia,” tandasnya.

Menkominfo mengingatkan dalam Presidensi G20 Indonesia akan ada pula forum yang melibatkan pengambil keputusan dari perusahaan dan melibatkan industri di Indonesia. Oleh karena itu, Menkominfo menyatakan Pemerintah bersama operator telekomunikasi dan lembaga penyiaran perlu membangun kerja sama untuk kepentingan Indonesia di semua aspek.

“Yakni aspek teknologi, pembiayaan, dan aspek apa saja termasuk tentu saja aspek digital. Kita mau bikin sukses penyelenggaraan ini tentu ada tujuannya. Karena nanti yang akan rapat adalah leader pengambil keputusan di perusahaan. Jadi kita juga ingin tunjukkan kepada mereka bahwa ada peluang, ada kesiapan dan ada harapan dari Indonesia,” tegasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20

Oleh

Fakta News
Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) dengan tema “How can parliaments help reach emission reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in timer of multiple crises?”.

Dalam sesi tersebut, Putu mengatakan bahwa dalam mengatasi perubahan iklim, parlemen memiliki peran yang dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan. Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam konteks ini, kita harus memastikan bahwa undang-undang atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang sangat penting selama fase pemulihan pandemi Covid-19,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Putu berpandangan bahwa anggota parlemen harus mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perubahan iklim. Hal ini berarti sebagai anggota parlemen harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia yang non diskriminasi, berbasis kesetaraan, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dari segi peraturan undang-undang, Indonesia sendiri telah mengadopsi undang-undang, peraturan dan langkah-langkah dalam usaha menghadapi perubahan iklim tersebut. Diantaranya adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional serta DPR RI yang saat ini sedang dalam proses pengesahan RUU Energi Baru dan  Energi Terbarukan (RUU EBET).

Selain itu, Indonesia juga sejauh ini telah memastikan berbagai hal dalam implementasinya. Meski demikian, Putu menilai aksi-aksi tersebut tidak hanya bisa dilakukan Indonesia dalam level nasional, tetapi membutuhkan perhatian bersama semua negara.

“Meski kita sudah melakukan berbagai implementasi di Indonesia dan di level nasional, kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi perubahan iklim itu sendiri, tentu saja seperti yang ada dalam SDG’s Goals No. 17 Partnership for The Goals, ini harus menjadi Perhatian bersama,” jelasnya.

Untuk itu, Putu berharap dalam agenda P20 esok, akan memperkuat kerja sama antar negara dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. “Masih banyak yang bisa dan harus kita lakukan terkait aksi untuk perubahan iklim. Saya juga sangat berharap bahwa KTT P20 besok, yang akan membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, akan semakin memperkuat kerja sama kita dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. Kita harus bertindak secara kolektif, kecuali dampaknya akan lebih parah,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global

Oleh

Fakta News
Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Fadli Zon saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, sekarang bukan saatnya diam dan saling menyalahkan atas segala permasalahan yang tengah dialami. Dimana, setiap hari masyarakat dunia disuguhkan dengan cerita tentang kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kerawanan pangan, polarisasi, perpecahan, perang dan masuknya pengungsi.

“Tak hanya itu, ketidaksetaraan dan kesenjangan, penurunan ekonomi dan krisis utang, bencana iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, pandemi dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan universal, korupsi yang meluas dan otoritarianisme. Semua diceritakan, berlangsung tanpa jeda, terjalin dan rumit. Ini sangat membahayakan masa depan dan generasi mendatang. Mungkin akhir dari sejarah kita, jika kita tetap diam tanpa tindakan,” papar Fadli dalam di acara Parlementary Forum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Meski demikian, lanjut Fadli, sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak secara kolektif dan bersama-sama sembari menegaskan bahwa parlemen mengambil peran utama untuk memastikan bahwa semuanya harus mengambil tindakan nyata.

“Pertama dan terpenting adalah tindakan untuk mengamankan kerja sama global sebagai solusi terbaik untuk menuju kesatuan global bukan keberpihakan, kerja sama bukan perpecahan, dan sinergi bukan perselisihan, atau yang disebut multilateralisme. Ini harus diperkuat dan diperluas,” tutur politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

“Percayalah bahwa peningkatan multilateralisme merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat kita yakini. Ini akan menjembatani berbagai perspektif antar negara untuk selesaikan tantangan bersama, seperti tindakan kita untuk menjaga planet agar lebih aman, salah satunya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Fadli berharap forum ini bermanfaat dan produktif, dengan kebersamaan kita yang lebih solid, dalam damai, aman, makmur dan tanpa ada yang tertinggal. Tidak ada yang tidak mungkin untuk pulih lebih kuat dan lebih berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

Oleh

Fakta News
Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berharap, pada kesempatan P20 yang  merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) akan dibuka secara resmi besok, Kamis (6/10), nantinya dapat merumuskan suatu agenda yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global.

Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi negara-negara dunia untuk bertindak menurunkan emisi global, mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, serta mengimplementasikan bantuan keuangan dan transfer teknologi bagi negara berkembang.

“Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1.1 derajat celcius. Kita harus memiliki sense of urgency,” ucap Puan dalam sambutannya di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Puan menilai, dunia perlu membangun mitigasi perubahan iklim yang berpusat pada manusia (people-centered). “Mitigasi people-centered dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup. Pada tahap selanjutnya, dituntut kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup,” urainya.

Puan mengatakan, diperlukan perubahan cara berpikir bahwa manusia tidak saja mengambil dari alam, tetapi juga harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik. Kemudian dibutuhkan juga kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata untuk dapat menyentuh permasalahan inti.

“Yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup. Industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Suatu program mitigasi dengan pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.

Parlemen pun dituntut untuk semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional antar parlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Puan menyebut, isu itu menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Sidang Majelis Umum IPU ke-144 yang digelar di Bali pada Maret lalu.

Dalam mendukung amanat dari forum parlemen internasional itu, DPR RI, lanjutnya, telah mengambil langkah nyata untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memperkuat pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selain itu di kompleks DPR RI sendiri juga akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.

Terakhir, Puan berharap, pertemuan P20 yang sangat strategis dapat mengambil komitmen dan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Selain itu juga terkait kompleksnya permasalahan global yang membutuhkan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi, ataupun masyarakat sipil.

“Semoga pembahasan hari ini, Inter-parliamentary Forum P20 tentang peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad 21 dan mitigasi perubahan iklim dapat menghasilkan agenda bersama yang produktif,” tukas Puan.

Baca Selengkapnya