Connect with us

Menko Polhukam: Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri, Tetapi Setara dengan Sesama Anak Bangsa Indonesia

Menko Polhukam Wiranto didampingi Panglima TNI dan Kapolri dalam pertemuan dengan tokoh adat dan masyarakat di Manokwari, Papua Barat, Kamis (22/8). (Foto: Humas Kemenko Polhukam)

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, bahwa Papua dan Papua Barat bukan anak tiri tetapi setara dengan sesama anak bangsa Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya dana yang digelontorkan untuk membangun Papua dan Papua Barat.

“Kalau ada yang mengatakan Papua dan Papua Barat itu anak tiri Indonesia, itu salah besar,” kata Menko Polhukam Wiranto saat bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengunjungi Kabupaten Sorong, Papua Barat, Kamis (22/8) kemarin.

Menko Polhukam mengingatkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah 7 kali melakukan kunjungan kerja ke Papua dalam setahun. Tidak ada provinsi yang sesering itu dikunjungi oleh presiden.

“Tidak ada provinsi yang dikunjungi presiden setahun 7 kali, tidak pernah ada. Jawa Tengah pun tidak sebanyak itu. Artinya Papua dan Papua Barat equal, sama sebagai anak bangsa Indonesia. Saya yakin itu dan saya bisa buktikan itu,” tegas Wiranto.

Pemerintah pun, lanjut Wiranto, telah menggelontorkan dana Rp 100 triliun lebih untuk Papua dan Papua Barat. Selain itu, pemerintah juga telah membuktikan komitmennya menyamaratakan harga-harga kebutuhan pokok di Papua dengan wilayah lainnya.

“Dana pusat yang digelontorkan ke Papua lebih dari Rp 100 triliun. Bahkan kita masih ingat Presiden saat kunjungan minta jalan antarkota segera dibangun, juga minta harga-harga yang melambung tinggi di Papua harus sama dengan di Jawa dan itu terbukti dapat dilakukan,” ungkap Wiranto.

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden PKS Berharap Bisa Bertemu Megawati Empat Mata

Oleh

Fakta News
Presiden PKS Sohibul Iman

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Sohibul, Megawati satu-satunya ketua umum partai politik di Indonesa yang belum pernah dia temui secara khusus empat mata.

“Sampai hari ini ketua umum partai yang saya belum pernah bicara langsung secara formal itu kan dengan Ibu Mega,” kata Sohibul dilansir Tempodalam wawancara dengan Tempo Senin, 9 Desember 2019.

Hal ini disampaikan Sohibul saat ditanya ihwal upaya PKS mendapatkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan para ketua-ketua umum partai yang punya perwakilan di DKI Jakarta, kecuali dengan Megawati.

Sohibul mengatakan, dirinya hanya bertemu mantan presiden kelima itu di forum-forum formal kenegaraan. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk berkunjung Megawati.

Permintaan itu terakhir kali disampaikan saat bertemu Megawati dalam perayaan ulang tahun Partai Nasdem di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11 November lalu. Anak Megawati yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani yang menjawab permintaan Sohibul itu.

“Yang merespons Mbak Puan. ‘Iya mas, kita udah lama enggak ketemu’. Kalau dengan Mbak Puan kan saya sering ketemu. Saya bilang, saya menunggu dari Ibu Mega kapan ada waktu. ‘Iya nanti kita cari waktu’ (kata Puan),” ujar bos partai dakwah bercerita.

Politikus PDIP Effendi Simbolon, kata Sohibul, juga berjanji memediasi pertemuan dengan Megawati itu. Sohibul dan Effendi pernah sama-sama duduk sebagai anggota Komisi Energi DPR pada periode 2009-2014.

“Dia sahabat saya waktu di Komisi tujuh. Senang hati saya bilang, kalau Anda membantu saya,” kata Sohibul. Dia mengaku PKS siap berkomunikasi dengan partai mana pun.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya

BERITA

Larangan Bagi Suvenir di BUMN, Komisi VI Ingin Erick Tak Sekadar Gimmick

Oleh

Fakta News
olimpiade, olahraga, internasional, erick
Menteri BUMN Erick Thohir

Jakarta – Komisi VI DPR mendukung langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang melarang BUMN bagi-bagi suvenir dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Larangan itu dinilai seharusnya sudah dilakukan sejak dulu.

“Saya baru dengar kalau selama ini ternyata banyak pembagian suvenir setiap RUPS. Kita dukung Menteri BUMN yang ingin ada kode etik seperti itu. Seharusnya sudah sejak dulu dilakukan,” kata Ketua Komisi VI Faisol Riza kepada wartawan, Senin (9/12/2019).

Faisol menilai semangat Erick untuk membawa budaya swasta ke lingkungan BUMN sangat positif. Namun demikian, politikus PKB itu tak melihat larangan ini sebagai langkah Erick untuk bersih-bersih perusahaan pelat merah.

“Saya tidak melihat seperti itu. Ini code of conduct yang biasa saja dan memang sudah waktunya diterapkan. Semangat Pak Erick untuk membawa culture swasta ke BUMN sangat positif,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI Martin Manurung juga menilai positif langkah Erick Thohir yang melarang BUMN bagi-bagi suvenir. Namun, Martin berharap perbaikan BUMN lebih serius dan bukan sekadar gimmick semata.

“Menurut saya larangan tersebut baik saja, tetapi lebih baik lagi agar memperhatikan hal-hal yang lebih mendasar terkait good corporate governance, seperti transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Sehingga perbaikan BUMN bukan hanya yang sifatnya gimmick,” ungkap Martin.

“Itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Bisa jadi gimmick kalau tidak dilanjutkan sampai yang mendasar,” sambungnya.

Martin lalu merinci hal mendasar di BUMN yang menurutnya perlu dilakukan pembenahan, di antaranya soal restrukturisasi perusahaan, pembenahan manajemen yang lebih akuntabel, strategi bisnis perusahaan yang lebih baik dan dapat meningkatkan penerimaan negara, serta seleksi personalia. Politikus Partai NasDem itu juga menyinggung kasus penyelundupan komponen Harley Davidson yang berujung pencopotan Dirut Garuda Indonesia, Ari Askara.

“Contohnya, masalah di Garuda kan banyak, termasuk soal laporan keuangan yang bermasalah, bahkan harga tiket pesawat yang masih mahal. Kejadian kemarin (soal ‘moge’) itu hanya puncak dari gunung es permasalahan. Perlu perhatian yang serius,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir melarang BUMN membagikan atau memberikan suvenir dalam setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara SE-8/MBU/12/2019 tentang Larangan Memberikan Souvenir atau Sejenisnya.

Dalam surat yang ditetapkan tanggal 5 Desember 2019 itu disebutkan, maksud dan tujuan penerbitan Surat Edaran ini adalah untuk efisiensi dan perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) pada Persero dan Perum.

“Dalam rangka efisiensi dan penerapan tata kelola perusahaan yang balk (good corporate governance), setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada Persero dan Rapat Pembahasan Bersama pada Perum, dilarang untuk memberikan souvenir atau sejenisnya kepada siapapun,” bunyi surat tersebut seperti dikutip Sabtu (7/12). 

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Tingkatkan Sistem Presidensial, PDIP Ingin Ambang Batas Parlemen Naik

Oleh

Fakta News
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jember – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendorong kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada pemilu berikutnya. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, langkah itu dinilainya perlu dalam rangka konsolidasi demokrasi.

“Untuk meningkatkan efektivitas sistem presidensial dan bagian dari sistem konsolidasi demokrasi setelah lima kali pemilu, maka menaikkan parliamentary threshold itu penting sebagai bagian dari konsolidasi demokrasi itu,” kata Hasto di daerah Jember, Jawa Timur, Minggu (9/12/2019).

Selain itu, kata dia, konsep multipartai dalam jumlah terbatas juga dibutuhkan untuk mendukung sistem presidensial. Maka dari itu, kata Hasto, parliamentary threshold juga perlu diterapkan di tingkat DPRD provinsi dan kabupaten/kota.

“Sistem presidensial yang sehat memerlukan multipartai sederhana dan itu diterapkan secara berjenjang di tingkat provinsi dan kabupaten/kota,” katanya.

Kendati demikian, Hasto belum mengungkapkan berapa jumlah peningkatan yang diusulkan. Ia mengatakan, hal itu akan dibahas pada acara rakernas PDIP pada Januari 2020.

“Nanti melalui proses politik di DPR. Kami akan bahas di rakernas pertama yang akan dilaksanakan bertepatan dengan HUT PDIP ke 47 pada tanggal 10-12 Januari 2020,” tutur dia.

Perlu diketahui bahwa Pasal 414 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu menentukan ambang batas parlemen sebesar 4 persen dari total suara sah nasional.

Parpol yang tidak mencapai target tersebut tentu tidak akan mendapatkan jatah kursi di DPR. Pada Pemilu 2014, parliamentary threshold hanya 3,5 persen. 

 

Mujafi

Baca Selengkapnya