Menko PMK: Vokasi Bagian Penting Dalam Grand Design Pembangunan Indonesia
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo seringkali mempunyai konsep yang out of the box. Salah satunya yaitu grand design human capital development atau siklus pembangunan manusia Indonesia.
Dalam konsep itu, intervensi program pembangunan dilakukan secara menyeluruh dimulai dari persiapan berumah tangga, masa kehamilan, kelahiran, pendidikan, angkatan kerja dan seterusnya sampai lansia. Menko Muhadjir mengemukakan itu pada acara Kick Off Kadin Capacity Development yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta khususnya praktisi dan akademisi vokasi di Surabaya, Jumat malam (5/5/2023).
Ia menegaskan bahwa salah satu prioritas Pemerintah saat ini adalah menurunkan stunting. Stunting merupakan masalah serius karena bila tidak ditangani, berpotensi menghasilkan SDM yang tidak berkualitas dan dengan produktifitas yang rendah.
“Pemerintah mendorong keras upaya semua pihak untuk mencapai target penurunan stunting tahun 2024 di angka 14% sementara pemerintahan tinggal kurang dari 2 tahun. Salah satu program untuk intervensi stunting yaitu program seribu hari pertama kehidupan,” ucapnya.
Program Prioritas lainnya adalah vokasi yang telah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Inpres 9 Tahun 2016 telah diperkuat dan diperluas dengan Perpres 68 Tahun 2022. Melalui revitalisasi vokasi, Presiden menginginkan agar program-program pendidikan maupun pelatihan vokasi bisa menjamur seperti masa-masa awal komputer masuk Indonesia.
Muhadjir menjelaskan bahwa upaya membangun vokasi di Indonesia memang tidak bisa dibandingkan dengan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Swiss atau lainnya. Industri di Indonesia relatif baru tumbuh. Selain itu, pertumbuhan industri di negara-negara Eropa itu masih lebih cepat dibanding pertumbuhan angkatan kerja.
Dengan mengimplementasikan program vokasi dual system, industri di Eropa mendapatkan 2 keuntungan sekaligus, penghematan biaya operasional dan tersedianya tenaga kerja yang kompeten.
Di Indonesia, ada pertambahan angkatan kerja baru sekitar 3,6 juta orang per tahun ditambah hampir 7 juta penganggur yang tidak mungkin tertampung seluruhnya oleh lapangan kerja.
“Karena itu, program vokasi di Indonesia harus lebih mengarah pada penyiapan SDM yang mampu berwirausaha sehingga lulusannya mampu menciptakan lapangan kerja. Program Kartu Pra Kerja dan akses permodalan harusnya diintegrasikan dalam program vokasi tersebut,” kata Muhadjir.
Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini untuk pertama kalinya periode menjelang lebaran tidak terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Hal itu karena pemerintah berupaya menekan inflasi berbasis daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, pengurangan pengangguran juga harus dimulai dari daerah, dengan menggunakan dana desa sebagai solusinya. Salah satunya bisa melalui program padat kerja berbasis kelompok desa dengan mengembangkan komoditas tertentu dan diarahkan pada industrialisasi.
Indonesia tengah berada di era bonus demografi. Bonus demografi tersebut harus diberi bekal kompetensi agar produktif sehingga memiliki penghasilan. Penghasilannya itu harus cukup untuk membiayai dirinya, orang yang dalam tanggungannya dan juga ditabung.
Kebanyakan kelompok usia produktif sekarang ini merupakan generasi sandwich: menghidupi generasi di atasnya (orangtua) dan generasi di bawahnya (anak-istri). Sebagian mereka rentan miskin apalagi jika terkena PHK.
“Siapapun Presiden mendatang, harus memahami grand design pembangunan manusia serta melanjutkan program-program pembangunan manusia sebagaimana digambarkan dalam siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang sudah dipaparkannya,” ujarnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
