Menko PMK: Vokasi Bagian Penting Dalam Grand Design Pembangunan Indonesia
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo seringkali mempunyai konsep yang out of the box. Salah satunya yaitu grand design human capital development atau siklus pembangunan manusia Indonesia.
Dalam konsep itu, intervensi program pembangunan dilakukan secara menyeluruh dimulai dari persiapan berumah tangga, masa kehamilan, kelahiran, pendidikan, angkatan kerja dan seterusnya sampai lansia. Menko Muhadjir mengemukakan itu pada acara Kick Off Kadin Capacity Development yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta khususnya praktisi dan akademisi vokasi di Surabaya, Jumat malam (5/5/2023).
Ia menegaskan bahwa salah satu prioritas Pemerintah saat ini adalah menurunkan stunting. Stunting merupakan masalah serius karena bila tidak ditangani, berpotensi menghasilkan SDM yang tidak berkualitas dan dengan produktifitas yang rendah.
“Pemerintah mendorong keras upaya semua pihak untuk mencapai target penurunan stunting tahun 2024 di angka 14% sementara pemerintahan tinggal kurang dari 2 tahun. Salah satu program untuk intervensi stunting yaitu program seribu hari pertama kehidupan,” ucapnya.
Program Prioritas lainnya adalah vokasi yang telah dimulai sejak periode pertama pemerintahan Jokowi. Inpres 9 Tahun 2016 telah diperkuat dan diperluas dengan Perpres 68 Tahun 2022. Melalui revitalisasi vokasi, Presiden menginginkan agar program-program pendidikan maupun pelatihan vokasi bisa menjamur seperti masa-masa awal komputer masuk Indonesia.
Muhadjir menjelaskan bahwa upaya membangun vokasi di Indonesia memang tidak bisa dibandingkan dengan di negara-negara Eropa seperti Jerman, Swiss atau lainnya. Industri di Indonesia relatif baru tumbuh. Selain itu, pertumbuhan industri di negara-negara Eropa itu masih lebih cepat dibanding pertumbuhan angkatan kerja.
Dengan mengimplementasikan program vokasi dual system, industri di Eropa mendapatkan 2 keuntungan sekaligus, penghematan biaya operasional dan tersedianya tenaga kerja yang kompeten.
Di Indonesia, ada pertambahan angkatan kerja baru sekitar 3,6 juta orang per tahun ditambah hampir 7 juta penganggur yang tidak mungkin tertampung seluruhnya oleh lapangan kerja.
“Karena itu, program vokasi di Indonesia harus lebih mengarah pada penyiapan SDM yang mampu berwirausaha sehingga lulusannya mampu menciptakan lapangan kerja. Program Kartu Pra Kerja dan akses permodalan harusnya diintegrasikan dalam program vokasi tersebut,” kata Muhadjir.
Lebih lanjut Muhadjir menyampaikan bahwa di tahun 2023 ini untuk pertama kalinya periode menjelang lebaran tidak terjadi lonjakan harga di pasar-pasar. Hal itu karena pemerintah berupaya menekan inflasi berbasis daerah.
Sejalan dengan hal tersebut, pengurangan pengangguran juga harus dimulai dari daerah, dengan menggunakan dana desa sebagai solusinya. Salah satunya bisa melalui program padat kerja berbasis kelompok desa dengan mengembangkan komoditas tertentu dan diarahkan pada industrialisasi.
Indonesia tengah berada di era bonus demografi. Bonus demografi tersebut harus diberi bekal kompetensi agar produktif sehingga memiliki penghasilan. Penghasilannya itu harus cukup untuk membiayai dirinya, orang yang dalam tanggungannya dan juga ditabung.
Kebanyakan kelompok usia produktif sekarang ini merupakan generasi sandwich: menghidupi generasi di atasnya (orangtua) dan generasi di bawahnya (anak-istri). Sebagian mereka rentan miskin apalagi jika terkena PHK.
“Siapapun Presiden mendatang, harus memahami grand design pembangunan manusia serta melanjutkan program-program pembangunan manusia sebagaimana digambarkan dalam siklus pembangunan manusia dan kebudayaan yang sudah dipaparkannya,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
