Menko PMK: Presiden Setuju Rekrutmen Sukarelawan Bantu ‘Tracing’ Agar Lebih Masif
Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk rekrutmen sukarelawan agar membantu tracing yang masif.
“Terutama mahasiswa S2 dari jurusan biologi molekuler, kemudian jurusan keperawatan, kebidanan, dan juga jurusan kesehatan masyarakat. Jadi Bapak Presiden menyetujui untuk segera melakukan rekrutmen sukarelawan besar-besaran, karena juga untuk kerja secara sif (bergantian), karena selama ini keterbatasan jumlah relawan ini membikin tidak bisa maksimal,” ujar Menko PMK usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (4/6).
Lebih lanjut, Menko PMK sampaikan bahwa usul dari Menristek/Kepala BRIN agar ada pelatihan-pelatihan yang intensif sebelum sukarelawan betul-betul ditugaskan dan itu akan dilakukan.
Soal permasalahan satu data untuk percepatan penanganan Covid-19 yang harus diperbaiki, Menko PMK sampaikan bahwa Presiden memerintahkan kepada jajaran Gugus Tugas dan Kemenko PMK untuk segera memperbaiki menyempurnakan data.
“Manajemen pelaporan harus se-real time mungkin dari berbagai sumber untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan satu pintu. Jadi ini akan kita terus benahi masalah data ini dan tentu saja butuh waktu,” imbuh Menko PMK.
Data pasien, menurut Menko PMK, harus tetap dilindungi sesuai dengan undang-undang, tetapi dapat dianalisis dengan cepat untuk pengambilan keputusan.
“Jadi Bapak Presiden tetap meminta agar supaya ada perlindungan data terhadap pasien, terutama hak privasi dari pasien. Kemudian tim gugus tugas dan semua pihak agar membantu konsentrasi penanganan tiga provinsi, tiga provinsi yang Bapak Presiden meminta, memerintahkan untuk mendapatkan perhatian, yaitu satu, Provinsi Jawa Timur, dua Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang ketiga adalah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Menko PMK juga sampaikan telah diperintahkan untuk dapat melakukan peningkatan pemeriksaan PCR yang sekarang sudah 11 ribu, artinya perintah Presiden sudah terpenuhi untuk target sekarang.
“Tapi Presiden meminta supaya ada peningkatan target, yaitu menjadi 20 ribu per hari. Bahkan beliau sudah menyampaikan mestinya dengan peralatan yang sekarang jumlahnya 120 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, mestinya menurut perhitungan beliau bisa mencapai 30 ribu,” jelas Menko PMK.
Selanjutnya, Menko PMK sampaikan bahwa Ketua Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan akan terus mempercepat untuk target 20 ribu dan selanjutnya akan bergerak target yang ke-30 ribu seperti perhitungan Presiden.
Soal pelacakan secara agresif dengan menggunakan IT, Menko PMK sampaikan misalnya dengan GPS dan lain sebagainya kemudian perlunya membangun industri berbagai hal terkait materi atau bahan pemeriksaan PCR, misalnya cotton swab tips, kemudian juga viral transport medium.
“Jadi sekarang ini masih ada puluhan alat tes/piranti tes dengan berbagai merk. Bapak Presiden meminta untuk disederhanakan jumlahnya agar ketika di lapangan tidak semrawut, karena seperti kita ketahui bahwa sering banyak sekali antara medium pengangkut virus dengan reagen ektraksinya itu tidak matching karena merknya beda. Hal ini juga menghambat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.
Karena itu, menurut Menko PMK, semakin sedikit jumlah merk nanti akan lebih mudah untuk penanganan dan Presiden juga mendorong agar PCR yang sudah ditemukan oleh peneliti di Indonesia segera diproduksi besar-besaran agar tidak lagi tergantung dengan barang-barang piranti tes dari impor gitu.
Menurut Menko PMK, ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Menristek yaitu colok untuk hidung dan tenggorokannya itu ternyata belum bisa produksi, padahal PCR-nya sudah bisa.
“Karena itu tadi Presiden juga segera meminta untuk itu bisa dipenuhi sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama kita bisa menggunakan produk dalam negeri sendiri yang itu sebetulnya kualitasnya sudah teruji secara medis,” ungkap Menko PMK.
Vaksin
Terkait vaksin, Menko PMK sampaikan Indonesia harus mandiri dan ditargetkan Indonesia harus ikut bisa meproduksi pada akhir tahun ini.
“Jadi tadi Presiden juga sudah menginstruksikan supaya tim peneliti kita bergerak untuk mencari, untuk segera menemukan vaksin yang nanti bisa digunakan untuk Indonesia sendiri,” ujarnya.
Presiden, menurut Menko PMK, menyampaikan memang sekarang ada 147 pihak di seluruhnya dunia ini yang bergerak untuk menyusun vaksin, tapi mereka nanti pasti pertama-tama akan digunakan untuk kebutuhan sendiri.
“Sementara kita punya 270 juta (penduduk) yang itu juga mau tidak mau tidak mungkin kita hanya mengandalkan impor, tapi juga kita harus siap-siap untuk melakukan riset tentang vaksin untuk Indonesia sendiri,” pungkas Menko PMK.
(chrst)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
