Menko PMK: Pembangunan SDM Pertanian Harus Terus Digenjot
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembangunan sumber daya manusia (SDM) bidang pertanian masih harus terus digenjot. Pasalnya, belum banyak generasi milenial yang memandang pekerjaan di bidang pertanian memiliki masa depan yang menjanjikan atau bahkan bisa berkontribusi besar terhadap negara.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah tenaga kerja pertanian pada Agustus 2015 sebanyak 37,75 juta orang dan pada Agustus 2019 sebanyak 35,45 juta orang atau berkurang 2,3 juta dalam 4 tahun.
Meskipun pada Agustus 2020 pekerja pertanian naik 2,77 juta dari tahun sebelumnya yakni menjadi sebanyak 38,22 juta orang, namun pekerja di sektor pertanian masih didominasi oleh mereka yang berusia di atas 45 tahun. Hal itu lebih disebabkan dampak pandemi, dimana banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan karena pandemi lalu mereka kembali ke kampungnya dan hidup bertani.
Muhadjir pun mendorong generasi milenial untuk lebih mencintai dunia pertanian, lebih dari itu, bersama-sama membangkitkan kembali sektor pangan di Tanah Air. Apalagi, belakangan setelah pandemi Covid-19, sektor pertanian kian mengalami degradasi. Citra pekerjaan di bidang pertanian semakin terpuruk akibat krisis pangan yang dialami dunia tanpa terkecuali Indonesia.
“Bukan mustahil kalau kita tidak lakukan itu kita akan mengalami kesulitan pangan dan ketergantungan terus terhadap impor. Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama,” ujarnya saat menjadi pemateri daring pada Seminar Nasional dan Pertemuan Forum Dekan Pertanian Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, dikutip dari siaran pers, Minggu (21/11/2021).
Muhadjir mengklaim bahwa pemerintah telah melakukan intervensi terhadap kemajuan pertanian di Indonesia. Antara lain, membangun pusat-pusat pangan di beberapa provinsi serta menyediakan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian.
Di samping itu, upaya untuk membangun kembali kepercayaan generasi muda pada masa depan pekerjaan di bidang pertanian juga masih terus dilakukan. Salah satunya melalui intervensi perguruan tinggi terutama yang memiliki program studi bidang pertanian.
“Saya kira kita perlu evaluasi mendasar di perguruan tinggi khususnya pada fakultas-fakultas pertanian. Misalnya terkait guru atau dosen, lahan praktik. Intinya kita ingin fakultas pertanian menjadi prioritas,” ucapnya.
Ia menyebut beberapa perguruan tinggi sebenarnya sudah melakukan inovasi dan upaya transformasi dengan memanfaatkan teknologi. Penggunaan drone untuk melakukan pemetaan kondisi tanah, tanaman, hingga mengetahui jenis hama tanaman, dan pupuk yang tepat untuk digunakan.
“Yang seperti ini sebenarnya sudah dilakukan, hanya belum maksimal. Perlu eksplorasi lagi bagaimana melakukan terobosan agar dunia pertanian di Indonesia dapat terus berkembang dan anak-anak kita generasi milenial ini bisa lebih mencintai dunia bertani dan mau ikut terlibat mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri. Ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan nasional. Para Dosen pertanian harus bisa meyakinkan generasi milenial untuk menjadi petani modern dan sekaligus membangun ketahanan bangsa dan negara” pungkas Menko PMK.
Pada kesempatan tersebut, hadir Rektor Universitas Muhammadiyah Buton Waode Al Zarliani, para Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah se-Indonesia, serta Walikota Bau-Bau AS Tamrin. Pertemuan itu mengangkat tema Peran SDM Pertanian dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Selama dan Pasca Pandemi Covid-19.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
