Connect with us

Menko PMK: Menuju Indonesia Maju, Bekali Generasi Muda untuk Kuasai Teknologi

Menko PMK Muhadjir Effendy

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, Bangsa Indonesia dewasa ini tengah menghadapi tantangan globalisasi dan kemajuan teknologi. Untuk menghadapi tantangan itu, Indonesia harus beradaptasi dalam menghadapi globalisasi, serta membekali generasi muda untuk menguasai teknologi.

“Tidak ada pilihan lain. Kalau ingin membawa Indonesia Maju ke depan, maka kita harus masuk menjadi bagian dari masyarakat global. Dan tak kalah penting, harus membekali generasi muda kita untuk menguasai betul bidang teknologi ini,” kata Menko PMK dalam Seminar Nasional Sains dan Teknologi Universitas Udayana Bali, secara daring, pada Rabu (24/11), dikutip dari siaran pers.

Menko PMK menuturkan, kehadiran pandemi Covid-19 memang telah mempercepat transformasi digital. Masyarakat dipaksa untuk menerima perubahan dari gaya hidup konvensional menjadi serba digital dalam setiap lini kehidupan.

“Transformasi digital yang tengah dialami bangsa kita saat ini lebih disebabkan oleh terjadinya pandemi,” sebutnya.

Salah satu dampak yang paling kentara, kata Muhadjir, adalah di dunia pendidikan. Pandemi telah mempercepat inovasi dan invensi penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dengan memanfaatkan media teknologi informasi.

“Saya orang yang tidak mengira bahwa PJJ yang dulu sebagai pendekatan alternatif, justru sekarang menjadi metode pembelajaran utama dalam masa pandemi Covid-19,” ucapnya.

Namun, menurut Menko Muhadjir, percepatan transformasi digital yang disebabkan pandemi bukanlah hal yang patut dibanggakan. Sebab, kata dia, percepatan kemajuan teknologi di masyarakat harusnya dihasilkan oleh riset-riset yang dilakukan SDM Indonesia.

“Seharusnya transformasi apapun di masyarakat harusnya dihasilkan oleh riset-riset para ahli. Padahal kita memiliki banyak ahli di berbagai bidang,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, Bangsa Indonesia juga menghadapi tantangan kurangnya kualitas daya saing manusia Indonesia. Mengacu laporan World Economic Forum (WEF), indeks daya saing global Indonesia dalam Global Competitiveness Index 2019 menempati peringkat 50 dari 141 negara.

Menurutnya, hal itu dikarenakan Indonesia masih lemah dalam hal kesiapan teknologi dan efisiensi tenaga kerja. Di mana keduanya terkait erat dengan kualitas SDM.

Karena itu, di forum Seminar Nasional Sains dan Teknologi Universitas Udayana Bali, yang dihadiri oleh para mahasiswa dan para akademisi, Muhadjir berharap, ke depannya akan lahir SDM yang profesional, yang mampu menguasi teknologi, menghasilkan riset-riset, dan rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang mangkus tepat guna.

“Terutama dalam rangka meraih cita-cita kemerdekaan yang telah diimpikan oleh founding father kita, yaitu membawa Indonesia Maju,” tegasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

COMMUNITY ORGANIZER (CO) DI RUANG PUBLIK

Oleh

Fakta News

Sebagai renungan pagi, saya ingin berbagi pandangan yang saya jumpai dalam keseharian saya. Lagi-lagi soal etika di ruang publik.

Saya kira perbincangan ini menjadi penting, dan harus dikemukakan terus menerus sehingga klaim bahwa manusia Indonesia mahluk yang punya adab yang tinggi, agamis, sopan-santun betul-betul bukan sekedar mitos, dan tetapi juga ditunjukkan dalam keseharian di ruang publik.

Kita perlu membangun contoh yang utuh, dan secara sadar dipahami warga sehingga tergerak menjadi bagian dalam mewujudkannya.

Berbagai kerumunan yang dibangun sebagai sarana dalam mengkomunikasikan, ntah dalam peribadatan dan dialog keseharian haruslah menyentuh soal etika ini. Tentunya juga perlu ada upaya yang lebih sistemik dan sistematik untuk lembaga pemerintah yang diberi otoritas untuk itu.

Itulah esensi yang saya tulis beberapa waktu lalu di laman FB saya, salah dua dari banyak tulisan soal perulaku semena-mena di ruang publik.  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10226780910091525&id=1313539313, dan juga https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10225910687496504&id=1313539313.

Berbagai temuan otentik  saya di lapangan, mungkin berkaitan dengan aspek mendasar soal nilai, kebijakan publik, aspek teknis lapangan, dan berbagai respon paradoksial  berbagai kalangan.

Seperti yang sering saya ungkapkan,  pemerintah tidak bisa sendirian dalam mengelola dan menjaga ruang publik. Program/proyek yang terbatas waktunya tidak cukup untuk menjaga perilaku warga dalam mengelola ruang bersama.yang memerlukan stamina yang tinggi sepanjang masa.

Sahabat saya Jumiarti Agus yang saat ini tinggal di Jepang sering menunjukkan perilaku dasyat apa yang dilakukan masyarkatJumiarti Aguss menerus masuk dipraktekan dalam keseharian pendidikan sejak dini. Budaya yang tidak instan dan ‘kun fayakun”.

Walaupun kita mempraktekan “kemerdekaan” privat dalam mengakses pendidikan dan pengetahuan, tidak demikian halnya dengan urusan publik. Ada kepentingan lainnya yang harus dijaga dan dikelola bersama.

Saya sering ungkapkan, kita ini lebih banyak #EO (Event Organizer), dibanding dengan #CO (Community Organizer).

Ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya.

#EO seringkali menjadi pilihan instan, karena dorongan dan persepsi bahwa pertunjukkan performatiflah yang menjadi tujuan pragmatisnya. Ukuran yang paling gampang untuk ditunjukan kepada para pendukung kegiatan, ntah yang bersumber dari anggaran pemerintah, donor, maupun banyak partisipasi seperti berbagai program CSR (Corporate Social Responsibilit).

Keberhasilan capaian terhadap perubahan yang mendasar mestinya dimulai dengan adanya #CO yang kuat.

Perubahan progresif yang konsisten dan diperbaiki terus menerus perlu didukung oleh banyaknya pegiat #CO. Pegiat yang mengambil peran sebagai fasilitator, dan  mediator manakala inisiasi gagasan diperkenalkan atau manakala perbenturan pandangan dan kepentingan terjadi diantara penggagas maupun yang diajak untuk mendukungnya. Atau peran lebih jauh mendorong sebagai akselerator untuk mempercepat berbagai aksi perubahan yang melembaga.

Sepanjang pengamatan saya, kita ini defisit #CO, surpkus #EO. Dan kalaupun  diperkenalkan seringkali hanya sebatas sebagai pelengkap dari suatu program ataupun kegiatan. Urusan publik adalah urusan yang harusnya melembaga, menerus, dan diujungnya melekat dalam perilaku keseharian sehingga menjadi budaya.

Paling ekstrim bertarung dilapangan. Menggunakan cara kekerasan dalam memaksakan keteraturan di ruang publik.
Cara lainnya yang paling aman, mungkin dilakukan pembiaran.

Dua-duanya bukan pilihan yang beradab kalau kita mengklaim diri kita memegang teguh demokrasi yang dilabeli dengan falsafah Pancasila. Apalagi diperkuat dengan berbagai nilai keagamaan/keyakinan yang konon sudah berakar lama di bumi Nusantara ini.

Ruang publik adalah ruang bersama dimana  kesepakatan dan kompromi dicapai didasarkan kepada persetujuan dan komitmen kolektif untuk mengukuhkan dan menjaganya. Semua punya peran untuk berkontribusi dalam setiap tahapan ketika gagasan perubahan itu diinisiasi. Tidak hanya

Elinor Ostrom (1933-2012), pemenang Nobel Ekonomi yang fenomenal dengan gagasan “Commons” yang dituangkan dalam bukunya yang fenomenal, Governing the Commons: Institutions and Evolution of Collective Actions” (1990) memberi satu alternatif lain sebagai pilihan di luar negara dan pasar, yang sering dinilai gagal dalam menyelesaikan urusan ruang yang diajukan sebagai pembangunan berbasis komunitas.

Kelemahan dua mekanisme itu dilengkapi oleh dengan peran komunitas sebagai pilar ketiga didalam membangun kesepakatan, dan aksi kolektif.

Ada delapan prinsip desain yang diajukan Ostrom berbekal dari pengalamannya yang luas sepanjang karir hidupnya bagi suatu tatakelola yang kokoh:

(1). Batas yang jelas antara pemanfaat(user) Dan sumberdayanya jelas (Boundaries of users and resource are clear.
(2). Kesesuaian antara biaya dan manfaat (Congruence between benefits and costs)
(3). Para pemanfaan memiliki prosedur untuk membuat aturannya sendiri (Users had procedures for making own rules)
(4). Pemantauan pemanfaat dan kondisi sumberdaya yang reguler (Regular monitoring of users and resource conditions)
(5). Sangsi berjenjang (graduated sanctions)
(6)   Mekanisme resolusi konflik (Conflict resolution mechanisms).
(7). Pengakuan minimal hak oleh pemerintah (Minimal recognition of rights by government)
(8). Pengaturan berlapis (Nested enterprises),
https://www.facebook.com/1313539313/posts/10223087811006356/

Karenanya saya mengajak sahabat FB, dan sahabat medsos dimanapun berada untuk terus mendialogkan, dan mewujudkan minimal di sekeliling tempat dan lingkungan kita berada.

Banyak cara untuk mendorong agar banyak yang ingin berperan sebagai #CO. Anak muda, emak-emak, tokoh agama adalah diantara sumber potensi untuk diajak. Kita sendiripun bisa juga sesuai dengan kemampuan bisa memainkan peran ini.

Gesture kolaborasi dan optimisme untuk mewujudkan ruang publik yang inklusif dan sehat harus ditunjukkan. Sama halnya seperti yang sering kita tunjukan dalam menunjukkan identitas kita dalam medsos.

Tidak gampang memang, memerlukan suatu komitmen dan kesadaran tanpa henti untuk memperjuangkannya. Harapannya perubahannya tidak karikatif. Menggelegar dalam slogan, tetapi miskin dalam aksi yang secara serius untuk menuntaskannya.

Sebagai pelengkap saya ingin posting ceramah keren yang beredar di berbagai WA grup yang saya ikuti. Satire yang disampaikan oleh seorang Pendeta yang mungkin terkait dengan apa yang saya posting.

#ecosocrights #DiLANSIndonesia #CO4dilans

Baca Selengkapnya

BERITA

Usai Kunjungan Kerja ke AS, Presiden Jokowi Tiba di Indonesia

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin pagi, 16 Mei 2022, seusai melaksanakan kunjungan kerja ke Amerika Serikat. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Tanah Air pada Senin, 16 Mei 2022, selepas melakukan rangkaian kunjungan kerja di Washington DC, Amerika Serikat.

Pesawat Garuda Indonesia GIA-1 yang membawa Kepala Negara dan rombongan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, sekitar pukul 05.15 WIB, setelah menempuh perjalanan selama lebih kurang delapan jam dari Bandara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

Di tangga pesawat, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana tampak disambut oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin beserta Ibu Wury Ma’ruf Amin, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Pj. Gubernur Banten Almuktabar, dan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

Selama di Amerika Serikat, Presiden Jokowi menghadiri serangkaian kegiatan KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC, hingga mengunjungi Space X di Boca Chica sekaligus bertemu dengan pendirinya, Elon Musk.

Dari Amerika Serikat, Presiden menyempatkan singgah di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, untuk bertakziah atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Iriana dalam kunjungan kerja kali ini yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Singgah di Abu Dhabi, Presiden Jokowi Sampaikan Dukacita atas Wafatnya Sheikh Khalifa

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyampaikan dukacita kepada Presiden Persatuan Emirat Arab, Mohammed Bin Zayed, di Presidential Flight, Bandara Internasional Abu Dhabi, pada Minggu, 15 Mei 2022. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta – Setelah menempuh penerbangan kurang lebih selama 14 jam dari Washington DC, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana beserta rombongan tiba di Bandar Udara Internasional Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Minggu, 15 Mei 2022, sekitar pukul 15.50 waktu setempat.

Presiden Jokowi singgah untuk menyampaikan dukacita atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan pada Jumat, 13 Mei 2022 yang lalu.

Setelah turun dari pesawat, Presiden Jokowi kemudian menuju lokasi tempat penyampaian bela sungkawa di Presidential Flight yang masih berada dalam kawasan bandara.

Di tempat tersebut, Presiden Jokowi bertemu dengan Yang Mulia Mohamed bin Zayed dan menyampaikan belasungkawanya.

Dalam keterangannya, Presiden Jokowi menyampaikan dukacita dari pemerintah dan masyarakat Indonesia serta mendoakan almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

“Innalillahi wa innalillahi rajiun. Atas nama pemerintah, atas nama masyarakat Indonesia, saya menyampaikan ucapan dukacita yang mendalam atas wafatnya Yang Mulia Sheikh Khalifa dan semoga beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT,” ucap Presiden usai Takziah.

Presiden Jokowi menyebut Sheikh Khalifa merupakan pemimpin besar bukan hanya untuk PEA tetapi juga untuk kawasan dan dunia.

“Beliau adalah pemimpin besar dan kita khususnya umat Islam sangat kehilangan atas wafatnya Sheikh Khalifa, beliau adalah pemimpin besar bukan hanya untuk Uni Emirat Arab tetapi juga untuk kawasan Timur Tengah, serta untuk dunia,” ujar Presiden Jokowi.

Usai takziah, Presiden Jokowi kemudian kembali menaiki pesawat dan melanjutkan penerbangannya menuju Tanah Air sekitar pukul 18.20 waktu setempat dan diperkirakan akan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Tangerang pada Senin pagi, 16 Mei 2022.

Turut mendampingi Presiden saat bertakziah yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis.

Baca Selengkapnya