Menko PMK: Masih Banyak Tantangan untuk Gapai Cita-cita Indonesia Maju
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berujar, kunci untuk mewujudkan negara maju adalah sumber daya manusia (SDM) unggul, berdaya saing, dan berkualitas, juga memiliki penghasilan yang mencukupi.
Akan tetapi, dia mengungkapkan, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan pemerintah untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia Maju. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk seluruh angkatan kerja produktif.
Hal itu disampaikan Menko PMK saat menyampaikan orasi ilmiah dalam perayaan Dies Natalis Ke-55 dan Wisuda Universitas Pancasila Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, di Kampus Universitas Pancasila, pada Sabtu (23/10).
“Tantangan kita sekarang, menyiapkan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kalau penduduk produktif ini tidak disiapkan lapangan kerja yang jumlahnya relatif sama dan kualifikasi yang sama. Maka yang dipanen bukan bonus demografi tetapi musibah demografi,” ujarnya.
Indonesia saat ini tengah mengejar cita-cita menjadi negara maju dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Butuh kerja keras dan kolaborasi banyak pihak, mulai dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.
Bukan hal yang mustahil untuk meraih cita-cita Indonesia Maju. Satu awalan baik sudah digenggaman, yakni era bonus demografi yang tengah berjalan dan puncaknya akan tercapai pada 2030-2040. Berdasarkan Data BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2020 ini jumlahnya 270,20 juta jiwa. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja produktif sebanyak 140 juta jiwa.
Menko Muhadjir mengatakan, apabila lapangan kerja tidak berhasil disiapkan, maka yang akan terjadi kemudian adalah musibah demografi.
“Karena akan terjadi angka peangguran yang meledak, dan setelah bonus demografi ini akan jadi ageing society,” tuturnya.
Selain itu, Muhadjir menjelaskan, Indonesia akan gagal menjadi negara maju dan akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau “middle income trap”.
Karena itu, dia mengutarakan, perlu kerja keras untuk untuk menciptakan lapangan kerja besar-besaran di Indonesia.
Termasuk oleh para alumni Universitas Pancasila. Menurut Muhadjir, para lulusan kampus bukan hanya menjadi pencari kerja saja. Tetapi, bisa menjadi pelopor lapangan pekerjaan.
“Saya kira Universitas Pancasila akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemungkinan ancaman kelangkaan lapangan kerja ketika kita menghadapi limpahan angkatan kerja yang begitu besar,” jelasnya.
“Bukan hanya menjadi employee yang mencari pekerjaan tetapi menjadi pencipta lapangan pekerjaan,” imbuh Menko PMK.
Karena itu, dia meminta petinggi kampus Universitas Pancasila unthk memberi dorongan agar para lulusan juga memiliki keberanian untuk memasuki dunia usaha, baik yang berskala kecil, mikro, menengah, industri kreatif, sampai bisnis start-up.
“Kalau kalian hanya mengandalkan indsutri sebagai pencari kerja itu tidak mungkin. Yang paling memungkinkan adalah sektor usaha, sektor yang paling memungkinkan adalah UMKM,” terangnya.
Mantan Mendikbud itu juga meminta para lulusan Universitas Pancasila untuk berani menghadapi tantangan dan resiko yang ada di era Industri 4.0 saat ini. Serta pandai memanfaatkan berbagai peluang yang ada.
“Jangan takut mengambil resiko. Jadilah kalian semua ‘risk taker’, pengambil resiko. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang maka dia akan menjadi pemenang,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
