Menko PMK: Masih Banyak Tantangan untuk Gapai Cita-cita Indonesia Maju
Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy berujar, kunci untuk mewujudkan negara maju adalah sumber daya manusia (SDM) unggul, berdaya saing, dan berkualitas, juga memiliki penghasilan yang mencukupi.
Akan tetapi, dia mengungkapkan, masih banyak tantangan yang harus diselesaikan pemerintah untuk menciptakan SDM unggul demi Indonesia Maju. Salah satunya adalah menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya untuk seluruh angkatan kerja produktif.
Hal itu disampaikan Menko PMK saat menyampaikan orasi ilmiah dalam perayaan Dies Natalis Ke-55 dan Wisuda Universitas Pancasila Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, di Kampus Universitas Pancasila, pada Sabtu (23/10).
“Tantangan kita sekarang, menyiapkan lapangan kerja sebesar-besarnya. Kalau penduduk produktif ini tidak disiapkan lapangan kerja yang jumlahnya relatif sama dan kualifikasi yang sama. Maka yang dipanen bukan bonus demografi tetapi musibah demografi,” ujarnya.
Indonesia saat ini tengah mengejar cita-cita menjadi negara maju dan mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045. Butuh kerja keras dan kolaborasi banyak pihak, mulai dari sektor pemerintah, swasta, akademisi, serta masyarakat sipil.
Bukan hal yang mustahil untuk meraih cita-cita Indonesia Maju. Satu awalan baik sudah digenggaman, yakni era bonus demografi yang tengah berjalan dan puncaknya akan tercapai pada 2030-2040. Berdasarkan Data BPS, penduduk Indonesia pada tahun 2020 ini jumlahnya 270,20 juta jiwa. Dari jumlah itu, jumlah angkatan kerja produktif sebanyak 140 juta jiwa.
Menko Muhadjir mengatakan, apabila lapangan kerja tidak berhasil disiapkan, maka yang akan terjadi kemudian adalah musibah demografi.
“Karena akan terjadi angka peangguran yang meledak, dan setelah bonus demografi ini akan jadi ageing society,” tuturnya.
Selain itu, Muhadjir menjelaskan, Indonesia akan gagal menjadi negara maju dan akan terjebak menjadi negara berpendapatan menengah atau “middle income trap”.
Karena itu, dia mengutarakan, perlu kerja keras untuk untuk menciptakan lapangan kerja besar-besaran di Indonesia.
Termasuk oleh para alumni Universitas Pancasila. Menurut Muhadjir, para lulusan kampus bukan hanya menjadi pencari kerja saja. Tetapi, bisa menjadi pelopor lapangan pekerjaan.
“Saya kira Universitas Pancasila akan menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemungkinan ancaman kelangkaan lapangan kerja ketika kita menghadapi limpahan angkatan kerja yang begitu besar,” jelasnya.
“Bukan hanya menjadi employee yang mencari pekerjaan tetapi menjadi pencipta lapangan pekerjaan,” imbuh Menko PMK.
Karena itu, dia meminta petinggi kampus Universitas Pancasila unthk memberi dorongan agar para lulusan juga memiliki keberanian untuk memasuki dunia usaha, baik yang berskala kecil, mikro, menengah, industri kreatif, sampai bisnis start-up.
“Kalau kalian hanya mengandalkan indsutri sebagai pencari kerja itu tidak mungkin. Yang paling memungkinkan adalah sektor usaha, sektor yang paling memungkinkan adalah UMKM,” terangnya.
Mantan Mendikbud itu juga meminta para lulusan Universitas Pancasila untuk berani menghadapi tantangan dan resiko yang ada di era Industri 4.0 saat ini. Serta pandai memanfaatkan berbagai peluang yang ada.
“Jangan takut mengambil resiko. Jadilah kalian semua ‘risk taker’, pengambil resiko. Siapa yang bisa memanfaatkan peluang maka dia akan menjadi pemenang,” pungkasnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
