Connect with us

Menko PMK Jelaskan Kesiapan Pemerintah Hadapi Libur Nataru

Jakarta – Libur Hari Raya Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) sudah di depan mata. Ragam persiapan telah dilakukan pemerintah untuk mencegah lonjakan pergerakan orang libur di akhir tahun dan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan menerbitkan kebijakan yang diperlukan untuk mengantisipasi lonjakan Covid-19 di masa sebelum dan sesudah periode nataru.

“Di antaranya adalah Kemendagri akan menerbitkan surat edaran untuk menegakkan penerapan aplikasi PeduliLindungi di ruang-ruang publik, karena kita tidak melakukan penyekatan di masa nataru ini,” ujar Muhadjir.

Diketahui, di masa nataru ini tidak diterapkan penyekatan di ruang-ruang publik. Akan tetapi sesuai Inmendagri Nomor 66 Tahun 2021 akan diterapkan pembatasan maksimal kapasitas 50 orang untuk kegiatan masyarakat agar dihadiri tidak lebih dari 50 orang.

“Karena itu, untuk surat edaran yang akan diterbitkan oleh Kemendagri akan memerintahkan Kepala Daerah menerapkan dan menegakkan PeduliLindungi di ruang-ruang publik agar bisa terdeteksi kapasitas masyarakat yang ada di ruang publik dan meminimalisasi kerumunan,” ujar Menko PMK dalam Rapat Koordinasi Persiapan Akhir Menghadapi Libur Nataru, pada Selasa (21/12)

Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menhub, Menkominfo, Kepala BNPB, Wamendag, Wamenag, Sekjen Kemendikbudristek, Sekjen Kemnaker, Sesmen BUMN, SesmenpanRB, Staf Ahli Menpar, Asops Kapolri, Paban 4 Opsdagri-Asops TNI.

Untuk produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemda berupa Peraturan Kepala Daerah (Perkada) seperti Peraturan Gubernur, Walikota atau Bupati agar di ruang publik menerapkan aplikasi PeduliLindungi dan menegakkannya seperti memberikan sanski administrasi, pencabutan izin usaha unyuk jangka waktu tertentu bagi yang tidak menerapkannya.

Muhadjir mengatakan, momentum nataru nanti akan dijadikan untuk mempertegas keharusan para pelaku usaha dan ruang publik untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

“Dengan ada aturan yang koersif melalui surat edaran Mendagri dan ditindaklanjuti oleh peraturan kepala daerah itu mudah-mudahan nanti pasca nataru masyarakat tidak perlu didekatkan dengan koersif, tapi dengan kesadarannya pentingnya aplikasi PeduliLindungi untuk kepentingan kita bersama,” tuturnya.

Selain itu, Menko PMK menerangkan, di masa libur nataru akan ada operasi lalu lintas yakni Operasi Lilin 2021 yang akan dilakukan Polri untuk memantau kegiatan masyarakat selama masa libur nataru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.

“Tetapi mulai H-7 juga sudah dilakukan kegiatan praoperasi. begitu juga nanti setelah tanggal dua yaitu H+7akan dilakukan juga post operasi, terutama oleh Polri dan dibawah kendali operasi oleh TNI dan tentu saja aparat ketertiban di masing-masing daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko PMK menerangkan, di masa libur nataru juga akan dilakukan penebalan petugas untuk mengantisipasi dampak pergerakan masyarakat di semua area. Mulai dari mall, restoran, jalan termasuk jalan tol, dan tempat-tempat kunjungan wisata.

Berdasarkan penjelasan Asops Kapolri, seluruh personel kepolisian yang dilibatkan, kurang lebih ada 177.212 dari polri kewilayahan pusat, TNI dan instansi terkait. Titik yang sudah ditentukan area yang diamankan yaitu termasuk di gereja, tempat perbelanjaan, tempat wisata.

Kemudian, untuk mencegah masuknya varian Omicron, untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 varian Omicron, Presiden telah mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan luar negeri. Saat ini, untuk mereka yang masih berpergian ke luar negeri akan diterapkan karantina selama 10 hari. Dan bisa menjadi 14 hari bila kasus Omicron semakin menyebar.

“Bapak Presiden sifatnya masih berupa imbauan mengenai perjalanan luar negeri. Akan tetapi akan ada kemungkinan kalau pada akhirnya ada kenaikan kasus di Indonesia mereka yang pulang dari luar negeri akan menjalani karantina 14 hari,” uajrnya.

“Karena itu sebaiknya menunda kepergian ke luar negeri. Apalagi ke luar negerinya tidak urgen-urgen amat,” imbuh Muhadjir.

Selain itu, untuk kementerian dan Lembaga terkait akan mempercepat proses pemeriksaan untuk mengurangi waktu tunggu hasil PCR di pintu-pintu masuk. sehingga tidak terjadi penumpukan pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN di pintu-pintu masuk. baik darat, laut, maupun udara.

“Mudah-mudahan masyarakat dapat menjalani libur nataru dengan menyenangkan menggembirakan tetapi juga aman dsri segi kesehatan,” harap Menko PMK.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Muswil KAPT Korwil Jatim, Mufakat Pilih Edward Dewaruci sebagai Ketua Periode 2022-2027

Oleh

Fakta News

Malang – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) Koordinator Wilayah Jawa Timur, menggelar Musyawarah Wilayah, pada Jumat, 21 Januari 2022 bertempat di Kota Malang. Acara ini berlangsung secara hybrid, yakni pertemuan secara tatap muka (off-line) dan secara zoommeeting (on-line)dan diikuti oleh seluruh anggota KAPT di wilayah Jawa Timur.

Acara yang juga diikuti pula oleh Ketua Umum Koordinator Nasional (Kornas) KAPT, Ir. Bambang Judho Pramono, dimulai dengan pembukaan dan pengumandangan lagu Indonesia Raya tiga stansa sebagai salah satu ciri khas KAPT dalam meneguhkan nilai-nilai kebangsaan.

Dalam sambutannya Bambang Judho Pramono atau yang biasa dipanggil Cak Gembos menekankan tentang pentingnya mengedepankan peran nyata KAPT dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya dengan mewujudkan satu daerah dampingan sebagai pilot project untuk menerapkan kehidupan gotong royong dan musyawarah mufakat.

“Anggota KAPT harus dapat berperan nyata sebagai motor penggerak di masyarakat yang didampingi sehingga dapat bergaung kiprahnya, dan menjadi catatan positif baik oleh pemerintah maupun masyarakat,” kata Cak Gembos.

Sementara itu, Ermawan Wibisono,ST.,SE.,MM., Ketua KAPT Korwil Jatim 2017-2022, menutup periode kepengurusannya dengan mengelaborasi sejarah awal rintisan KAPT yang mulai bergerak dari individu dan kelompok-kelompok kecil alumni perguruan tinggi pada tahun 2014, yang melakukan gerakan perubahan secara sporadis. Ermawan menjelaskan, pada 2019 bergerak lagi dengan mengaktifkan jaringan aktivis lama untuk melakukan dukungan terhadap pemerintah dan melakukan sinergi terhadap program-program yang ada.

Kemudian, lanjut Ermawan, tantangan kedepan adalah menghadapi sikap dan gerakan intoleransi yang dewasa ini berkembang dan sangat membahayakan dalam sendi kehidupan NKRI. Kedepan saya berharap muswil ini dapat merumuskan masukan kepada Rakornas terkait beberapa pilot project yang bisa dilakukan sebagai manifestasi dalam menjalankan idealisme kita bersama.

“Program yang sudah berjalan seperti penguatan kebangsaan dikalangan pesantren hendaknya dapat dilanjutkan. Untuk kondisi mutakhir dan kekinian, terkait konstelasi perpolitikan nasional, saya berharap kita tidak terlibat dulu politik praktis. Kita konsentasi dalam penataan organisasi dan perumusan program kerja sebagai kontribusi nyata pada bangsa,” pungkas Ermawan.

Saat sesi pemilihan Ketua KAPT Korwil Katim yang dilaksanakan secara musyawarah, dimufakati Edward Dewaruci, SH., MH., alumni FH Unair sebagai Ketua KAPT Korwil Jatim periode 2022-2027 didampingi Kenjo Aju Wulandari,SE. alumni Uiversitas Brawijaya sebagai Bendahara dan Radian Jadid sebagai Sekretaris.

Musyawarah mufakat juga selalu dikedepakan oleh KAPT guna mengimplementasikan Demokrasi Pancasila dalam gerak organisasi.

Setelah terpilih, Teted panggilan akrab Edward Dewaruci mengucapkan terimakasih atas kepercayaan teman-teman KAPT Jatim memberikan amanah kepadanya untuk memimpin KAPT Jatim. Kedepan upaya nyata KAPT seperti support vaksin pada masa pandemi covid-19, aktivitas insidentil peduli Semeru, gerakan melawan intoleransi serta support deradikalisasi harus tetap dikedepankan bahkan harus diperbesar gerakannya.

“Beberapa yang kita godok di sini diharapakan menjadi catatan dan masukan bagi Kornas KAPT untuk menjadi bahan pengayaan pada Rakernas KAPT bulan Pebruari nanti. Program lain dalam rangka menggerakkan partisipasi masyarakat dan penguatan pengorganisasian guna peningkatan kekuatan ekonomi harus menjadi program utama dengan tetap menguatkan gerakan deradikalisasi dan semangat nasionalisme,” papar Teted.

Muswil KAPT Korwil Jatim tersebut juga mengakomodir berbagai masukan dari berbagai wilayah di Jawa Timur melalui partisipasi aktif anggota melalui zoom meeting. Seperti masukan untuk adanya program dan aktivitas KAPT yang mengedepankan keberpihakan pada gerakan kesetaraan perempuan yang diungkapkan oleh Vivid Devianti.

Juga masukan dari Karyono tentang masalah deradikalisasi. Hendaknya tidak cuma membangun opini, tetapi harus dapat diwujudkan dalam gerakan dan aktifitas yang lebih strategis dan mempunyai dampak besar dan nyata.

Program kerja KAPT harus menyentuh daerah terpencil dan sulit terjangkau di Jatim dengan program nyata semisal penggunaan sel surya, teknologi tepat guna dan sebagainya. Organisasi KAPT hendaknya lebih dikonkritkan berbasis komunitas alumni, tidak perlu langsung seluruh Jatim tapi bisa dimulai dengan Surabaya dan Malang sebagai prioritas utama.

Acara ditutup dengan doa dan pemotongan tumpeng sebagai acara simbolis proses regenerasi di KAPT Korwil Jatim. Tumpeng dipotong oleh Ermawan dan diserahkan kepada Edward Dewaruci sebagai ketua penggantinya. Penyerahan yang disaksikan oleh Kornas KAPT ini sekaligus menjadi penanda resmi pergantian kepengurusan KAPT Korwil Jatim.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kejar Target 14 Persen di Tahun 2024, Menko PMK: Per Tahun Prevalensi Stunting Harus Turun 3 Persen

Oleh

Fakta News
Menko PMK Muhadjir Effendy

Jakarta – Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berkualitas merupakan syarat untuk membawa Indonesia Maju pada tahun 2045. Namun, penyiapan SDM unggul masih menghadapi tantangan bernama “stunting”.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen atau 5,33 juta balita. Prevalensi stunting ini telah mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Akan tetapi, Presiden RI Joko Widodo menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen di tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, untuk mencapai target 14 persen, maka setiap tahunnya perlu terjadi penurunan sekitar 3 persen.

“Kita masih perlu upaya inovasi, agar terjadi penurunan sekitar 3 sampai 3.5 persen per tahun. Sehingga tercapai target 14 persen tahun 2024 sesuai dengan target Presiden berdasarkan RPJMN bisa tercapai,” ujarnya dalam Rapat Tingkat Menteri Konvergensi Anggaran dalam Percepatan Penurunan Stunting, secara daring, pada Kamis (20/1).

Rapat Koordinasi dihadiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menkes Budi Gunadi Sadikin, Menkominfo Johnny G. Plate Wamenag Zainut Tauhid, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala KSP Moeldoko, Kepala BPS Margo Yuwono, qerta perwakilan Eselon 1 Kemensos, Kemendagri, Kemenpupr, Kemendikbudristek, Kementan, Bapennas Mensesneg, TNI-Polri.

Lebih lanjut, Muhadjir menyampaikan, pemerintah akan memperkuat percepatan penurunan stunting melalui langkah-langkah intervensi. Di antaranya, akan ada langkah intervensi melalui Puskesmas dan Posyandu.

Dia menyampaikan, pemerintah akan memastikan intervensi pencegahan stunting pada perempuam sejak sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Untuk sebelum kelahiran akan dilakjkan program pendistribusian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri, program tambahan asupan gizi untuk ibu hamil kurang gizi kronik, melengkapi puskesmas dengan USG untuk mempertajam identifikasi ibu hamil.

Kemudian untuk pasca kelahiran juga dilakukan program untuk mendukung pemenuhan konsumsi protein hewani balita, merevitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke puskesmas dari rumah sakit, serta merevitalisasi, melengkapi, mendegitalisasi alat ukur di seluruh Posyandu.

“Jadi nanti Pak Menkes akan mendistribusikan alat ukur untuk seluruh posyandu di Indonesia yang jumlahnya sekitar 240 ribu,” tambahnya.

Selain itu juga dilakukan revitalisasi proses rujukan balita weight faltering dan stunting ke Puskesmas dari rumah sakit, Penambahan dana bantuan operasional kesehatan (BOK) Puskesmas untuk terapi gizi, perubahan aturan BPJS mengenai stunting di RS agar bisa dilayani, serta peningkatan imunisasi dasar dari 12 menjadi 14 jenis imunisasi.

Untuk melakukan itu semua dan mencapai target penurunan 14 persen, Muhadjir menyampaikan, perlu sinergi anggaran untuk penurunan stunting antar K/L, APBD Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai indikator target yang telah ditetapkan dalam Perpres 72/2021.

Selain itu, Kata Menko PMK, Presiden memberikan arahan agar anggaran penurunan stunting di K/L lain dapat ditangani secara baik. “Yaitu ada pembukaan dan penguncian anggaran sesuai maksud dari penanganan stunting ini sehingga bisa diketahui maksud dan tujuan penggunaannya,” ujarnya.

Kemudian, lanjut Muhadjir, apabila pergeseran anggaran sulit dilakukan, maka dapat dilakukan dengan cara dikunci. “Kunci dapat dibuka dengan panduan dari Kementerian Keuangan dengan mempertimbangkan analisis data dan Tim Sekretariat Bersama di Kemenko PMK,” ucapnya.

Menko PMK menegaskan, penanganan stunting akan diintegrasikan dengan penanganan persoalan prioritas lain seperti masalah kemiskinan, kemiskinan ekstrem, kemudian perbaikan lingkungan sanitasi air bersih dengan isu penanganan stunting ini.

“Ini membutuhkan integrasi data dari Kemensos, Kemendes, Kemenkes dan BKKBN, serta data lain yang dianggap perlu,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bangkitkan Ekonomi dan Buka Lapangan Kerja, Kemenparekraf Luncurkan Program Pendampingan Desa Wisata

Oleh

Fakta News
Menparekraf Sandiaga Uno dalam acara "Rapat Koordinasi dan Kick Off Pendampingan Desa Wisata" di Pullman Hotel, Kamis (20/1/2022)

Jakarta – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan program pendampingan desa wisata yang akan memberikan pendampingan bagi pengelola-pengelola desa wisata. Khususnya dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di desa wisata sehingga dapat memberikan pengalaman wisata yang berkualitas dan berkelanjutan bagi wisatawan.

Menparekraf Sandiaga Uno dalam acara “Rapat Koordinasi dan Kick Off Pendampingan Desa Wisata” di Pullman Hotel, Kamis (20/1/2022), mengatakan, desa wisata memiliki kekuatan yang besar untuk membangun Indonesia sehingga mendorong terwujudnya kebangkitan ekonomi dengan terbukanya lapangan kerja.

“Tentu fondasi utamanya adalah sumber daya manusia, karenanya hari ini kita mulai pendampingan SDM desa wisata,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Dalam program ini Kemenparekraf tidak berjalan sendiri, namun berkolaborasi dengan 16 komunitas dan 20 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah tanah air.

Program ini merupakan salah satu wujud kebijakan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu yang didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini adalah para pengelola desa wisata.

Menparekraf Sandiaga menjelaskan, dari hasil kunjungannya ke-75 desa wisata selama tahun 2021, ia mendengar langsung aspirasi masyarakat akan kebutuhan pendampingan dan peningkatan kapasitas SDM.

“Saya melihat kebutuhan masyarakat adalah peningkatan SDM, bukan hanya digitalisasi untuk bisa berjualan produk ekonomi kreatif, tapi bagaimana SDM ini bisa memberikan suatu pengalaman yang menarik dan kenangan terindah dalam kunjungan wisatawan ke desa wisata,” kata Sandiaga.

Melalui pendampingan ini para pengelola desa wisata diharapkan benar-benar dapat memberikan pelayanan yang baik bagi wisatawan. Ia ingin desa wisata dapat menyambut wisatawan sama seperti ketika para pelancong datang ke destinasi wisata unggulan. Seperti bagaimana penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE yang terintegrasi ke aplikasi PeduliLindungi.

Selain itu juga dengan kenyamanan dan keamanan yang sama dengan di hotel ketika mereka menginap di homestay desa wisata. Tidak perlu mewah, tapi sesuai dengan standardisasi yang ada.

“Di tahun 2021, saat pariwisata mengalami banyak tantangan, kunjungan wisatawan desa wisata berdasarkan data yang kami terima, meningkat 30 persen. Oleh karena itu harus kita gunakan momentum ini untuk kebangkitan kita bersama dan pemulihan ekonomi kita pascapandemi,” ujarnya.

Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kemenparekraf/Baparekraf, Wisnu Bawa Tarunajaya, menjelaskan, program pendampingan dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 28 Februari 2022. Para pendamping yang mewakili komunitas akan live in selama 2 minggu di desa wisata untuk memberikan pendampingan yang akan difokuskan pada tahapan coaching, supervisi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

“Jadi mereka akan melakukan pendampingan secara serentak di 87 desa wisata yang tersebar di 22 provinsi tanah air,” kata Wisnu.

Terdapat dua modul yang akan menjadi dasar pendampingan, yang pertama modul Sadar Wisata yang meliputi Sapta Pesona, Pelayanan Prima dan CHSE, dan yang kedua adalah modul Pengembangan Potensi Produk Pariwisata yang meliputi Exploring, Packaging dan Presentation dimana pengelola desa wisata dapat belajar bagaimana mengeksplorasi, mengemas dan mempresentasikan produk wisata unggulan desa wisatanya,” kata Wisnu.

Program pendampingan ini merupakan tidak lanjut dari berbagai program pelatihan yang telah berjalan di tahun 2021. Mulai dari pelatihan kompetensi, gerakan sadar wisata, maupun gerakan usaha kreatif.

Wisnu menjelaskan, pendampingan ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target Kemenparekraf/Baparekraf dalam menghadirkan 244 desa wisata maju hingga tahun 2024.

Baca Selengkapnya