Menko PMK: Indonesia Emas 2045 Diwujudkan Oleh Generasi Muda
Jakarta – Indonesia akan mengalami usia emas pada tahun 2045. Pada saat itu, Indonesia genap berusia 100 tahun alias satu abad. Di masa itu, ditargetkan Indonesia sudah menjadi negara maju dan telah sejajar dengan negara adidaya.
Momentum bersejarah tersebut memang masih sekitar saperempat abad lagi. Namun untuk mewujudkannya butuh persiapan yang matang sejak jauh-jauh hari. Sumber daya manusia Indonesia harus unggul, berkualitas, dan memiliki karakter.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, generasi yang akan mewujudkan Indonesia Emas adalah generasi muda, khususnya yang saat ini tengah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
Dia menerangkan, para mahasiswa/mahasiswi dan lulusan universitas jenjang sarjana saat ini berada di kisaran usia 20 tahun. Menurutnya, pada masa Indonesia berusia 100 tahun yaitu 2045, usia mereka masih sekitar 40 tahun ke atas, yang merupakan usia puncak karir bagi profesional.
“Artinya, Indonesia Emas itu adalah milik saudara semua, bukan milik saya. Bukan milik mereka yang saat ini usianya sudah di atas 50 tahun,” ujar Muhadjir saat menyampaikan sambutan pada Wisuda Ke-105 Periode III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), di UMM Dome Malang, pada Kamis (6/10/2022).
Lebih lanjut, Muhadjir yang juga merupakan Ketua Badan Pembina Harian (BPH) UMM menyatakan bahwa para generasi muda yang saat ini tengah menempuh pendidikan di UMM merupakan penentu masa depan Indonesia di usia 100 tahun. Karena itu, dia meminta para lulusan UMM menjadi alumni yang memiliki keunggulan, memiliki kompetensi, mental pekerja keras, integritas, dan akhlakul karimah.
Menurutnya, generasi muda saat ini adalah sumber daya manusia Indonesia yang akan membawa dan menentukan kemajuan Indonesia di masa depan. Karenanya, Muhadjir berpesan agar generasi muda saat ini untuk kerja keras, kejar mimpi besar, berusaha sekuat tenaga demi diri kalian sendiri dan demi Indonesia.
“Bagi mahasiswa lulusan sekarang yang belum berusaha keras kerja keras untuk meraih prestasi, masih ada kesempatan untuk menata dirinya kembali meningkatkan kapasitasnys sesudah dari UMM,” tutur dia.
“Saya minta para mahasiswa membangun mimpi besar setelah lulus dari UMM. Ingat, lulus dari sini adalah impian kalian. Sekarang tugas kalian adalah untuk membangun impian yang lebih besar di hari esok. Saya doakan saudara-saudara berhasil membangun mimpi besar dan menjadi kenyataan besar di masa depan kalian,” imbuhnya.
Muhadjir juga mengingatkan kepada para lulusan UMM untuk mewaspadai tantangan krisis global. Saat ini ada 3 krisis yang dihadapi dunja, yakni krisis energi, krisis pangan, dan krisis inflasi. Maka dari itu, dia meminta agar para generasi muda untuk bersiap dengan seluruh kemampuan dan kompetensi yang dimiliki serta peka terhadap krisis.
“Indonesia belum merasakan itu, tapi kita tidak boleh sembrono. Saya berharap lulusan UMM punya kepekaan global terhadap 3 krisis itu,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Menko PMK juga mengajak para wisudawan dan wisudawati UMM yang hadir untuk mendoakan para korban Tragedi Kanjuruhan. Dia juga mengungkapkan ada korban luka dan korban meninggal dunia yang merupakan mahasiswa UMM.
Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah akan memberikan perhatian serius atas terjadinya Tragedi Kanjuruhan. Hal itu telah terbukti dengan turun langsung Presiden RI Joko Widodo untuk menjenguk korban, memberikan santunan, dan mengecek langsung kondisi stadion.
Menko PMK mengatakan bahwa pemerintah akan berusaha mengusut dan menngungkap insiden tersebut. Dia berharap kejadian serupa tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang.
“Dalam kaitannya dengan Insiden kanjuruhan, Presiden sudah membentuk Tim Indrpenden Gabungan Pencari Fakta (TIGP) untuk menyelidiki mendalami mengkaji secara menyeluruh dan segamblangnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi dan pada akhirnya siapa yang bersalah harus dihukum sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
