Menko Airlangga: Perekonomian Kembali ke Jalur Positif dengan Kebijakan Gas dan Rem serta Satu Komando dari Pusat Hingga Ke Daerah
Jakarta – Koordinasi kuat yang terjalin antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini termasuk juga Organisasi Perangkat Daerah, terbukti menjadi faktor penting dalam upaya penanganan Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Melalui jalinan koordinasi yang erat tersebut, ekonomi nasional saat ini telah berada di jalur yang positif seiring dengan kasus Covid-19 di Indonesia yang juga telah melandai.
Penguatan sinergi antar stakeholder, termasuk di level kecamatan, dalam menangani tantangan demi tantangan dalam pandemi Covid-19 ini menciptakan proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan kondisi penanganan pada krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya.
“Dengan kebijakan gas dan rem dan satunya komando dari pusat sampai ke daerah, serta dengan penerapan PPKM dan micro management di level RT-RW, alhamdulillah kita dalam waktu 5 kuartal sudah kembali di jalur positif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir langsung dalam Rapat Kerja Nasional Camat dalam Mendukung Penanggulangan Covid-19 di Jakarta, Jumat (1/04).
“Pertumbuhan tahun ini diperkirakan bisa di atas 5% dengan syarat penanganan Covid-19 baik kemudian pemulihan ekonomi global diharapkan bisa mengejar walaupun ada geopolitik di Rusia dan Ukraina,” tambah Menko Airlangga.
Meski demikian, Pemerintah juga masih terus berupaya agar tantangan-tantangan lain yang sedang dihadapi saat ini dapat tertangani dengan baik. Sebagai contoh, menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, vaksinasi booster menjadi syarat bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar tidak menimbulkan gelombang kasus baru.
“Yang mudik adalah yang sudah di-booster. Jadi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh para camat karena ini akan menjadi penting agar tidak menimbulkan wave baru pandemi Covid-19,” tegas Menko Airlangga.
Terkait perekonomian nasional, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga mengatakan bahwa pendapatan per kapita nasional sudah kembali ke level sebelum pandemi. Berbagai leading indicator yang rilis pada akhir 2021 dan awal 2022 mengindikasikan prospek ekonomi yang terus meningkat.
“Rupiah stabil, IHSG masuk dalam rekor tertinggi yaitu di atas 7.000, dan ini berkat penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi yang berjalan secara optimal,” kata Menko Airlangga.
Berbagai daerah juga mengalami perbaikan ekonomi dan berkontribusi dalam penguatan pemulihan perekonomian nasional seperti Maluku, Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Sementara itu, untuk Bali dan Nusa Tenggara, Pemerintah mendorong berbagai kebijakan, seperti pelonggaran pengaturan karantina, sehingga sektor pariwisata diharapkan bisa mulai kembali bergerak.
“Bapak Presiden sudah melepaskan karantina, sehingga dengan demikian diharapkan tourism bisa mulai bergerak seperti dilihat di Batam, Bintan, dan Bali. Kita monitor, kalau sudah aman akan lebih diperluas lagi,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga telah memberikan dukungan pembiayaan bagi UMKM berupa KUR yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga menaikkan jumlah plafon KUR menjadi 373 triliun rupiah.
“Ini naik 30% dibandingkan tahun lalu, sehingga dengan KUR, masyarakat punya akses terhadap pembiayaan. Yang di bawah 100 juta tanpa agunan, dan KUR juga diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut adalah Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri dan 180 Camat dari seluruh Indonesia. Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Pertanian, Ketua KPU, dan para camat dari seluruh Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
