Menko Airlangga: Perekonomian Kembali ke Jalur Positif dengan Kebijakan Gas dan Rem serta Satu Komando dari Pusat Hingga Ke Daerah
Jakarta – Koordinasi kuat yang terjalin antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini termasuk juga Organisasi Perangkat Daerah, terbukti menjadi faktor penting dalam upaya penanganan Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional. Melalui jalinan koordinasi yang erat tersebut, ekonomi nasional saat ini telah berada di jalur yang positif seiring dengan kasus Covid-19 di Indonesia yang juga telah melandai.
Penguatan sinergi antar stakeholder, termasuk di level kecamatan, dalam menangani tantangan demi tantangan dalam pandemi Covid-19 ini menciptakan proses pemulihan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan kondisi penanganan pada krisis-krisis yang pernah terjadi sebelumnya.
“Dengan kebijakan gas dan rem dan satunya komando dari pusat sampai ke daerah, serta dengan penerapan PPKM dan micro management di level RT-RW, alhamdulillah kita dalam waktu 5 kuartal sudah kembali di jalur positif,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir langsung dalam Rapat Kerja Nasional Camat dalam Mendukung Penanggulangan Covid-19 di Jakarta, Jumat (1/04).
“Pertumbuhan tahun ini diperkirakan bisa di atas 5% dengan syarat penanganan Covid-19 baik kemudian pemulihan ekonomi global diharapkan bisa mengejar walaupun ada geopolitik di Rusia dan Ukraina,” tambah Menko Airlangga.
Meski demikian, Pemerintah juga masih terus berupaya agar tantangan-tantangan lain yang sedang dihadapi saat ini dapat tertangani dengan baik. Sebagai contoh, menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, vaksinasi booster menjadi syarat bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik agar tidak menimbulkan gelombang kasus baru.
“Yang mudik adalah yang sudah di-booster. Jadi ini menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh para camat karena ini akan menjadi penting agar tidak menimbulkan wave baru pandemi Covid-19,” tegas Menko Airlangga.
Terkait perekonomian nasional, pada kesempatan tersebut Menko Airlangga mengatakan bahwa pendapatan per kapita nasional sudah kembali ke level sebelum pandemi. Berbagai leading indicator yang rilis pada akhir 2021 dan awal 2022 mengindikasikan prospek ekonomi yang terus meningkat.
“Rupiah stabil, IHSG masuk dalam rekor tertinggi yaitu di atas 7.000, dan ini berkat penanganan Covid-19 maupun pemulihan ekonomi yang berjalan secara optimal,” kata Menko Airlangga.
Berbagai daerah juga mengalami perbaikan ekonomi dan berkontribusi dalam penguatan pemulihan perekonomian nasional seperti Maluku, Papua, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Sementara itu, untuk Bali dan Nusa Tenggara, Pemerintah mendorong berbagai kebijakan, seperti pelonggaran pengaturan karantina, sehingga sektor pariwisata diharapkan bisa mulai kembali bergerak.
“Bapak Presiden sudah melepaskan karantina, sehingga dengan demikian diharapkan tourism bisa mulai bergerak seperti dilihat di Batam, Bintan, dan Bali. Kita monitor, kalau sudah aman akan lebih diperluas lagi,” ujar Menko Airlangga.
Pemerintah juga telah memberikan dukungan pembiayaan bagi UMKM berupa KUR yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, meningkatkan kapasitas daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga menaikkan jumlah plafon KUR menjadi 373 triliun rupiah.
“Ini naik 30% dibandingkan tahun lalu, sehingga dengan KUR, masyarakat punya akses terhadap pembiayaan. Yang di bawah 100 juta tanpa agunan, dan KUR juga diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia,” pungkas Menko Airlangga.
Turut mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut adalah Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Turut hadir secara langsung dalam acara tersebut adalah Menteri Dalam Negeri dan 180 Camat dari seluruh Indonesia. Acara ini juga dihadiri secara virtual oleh Menteri Pertanian, Ketua KPU, dan para camat dari seluruh Indonesia.
Denpasar – Tim Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Denpasar, Bali. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi bersama sejumlah anggota mengapresiasi praktik toleransi dan moderasi beragama yang ada di Bali.
“Bali ini seperti miniatur Indonesia, keberagaman umat beragama nampak eksis di Bali, dan semuanya terasa rukun dan toleran. Kerukunan umat beragama ini merupakan sebuah keberhasilan bagi pemerintah di Provinsi Bali,” ungkap Ashabul Kahfi kepada Parlementaria, di Kantor Bappeda, Denpasar, Bali, Kamis (2/5/2024).
Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali Komang Sri Marheni mengatakan bahwa masyarakat Bali merupakan warga yang hidupnya disokong oleh destinasi wisata. Untuk itu, menurutnya kerukunan antarumat beragama harus dijaga dengan baik.
“Kita tahu bahwa Bali merupakan destinasi wisata yang mana masyarakatnya hidup dari pariwisata. Sudah tentu kami harus tetap menjaga kerukunan umat beragama,” ujar Komang.
Komang menambahkan, untuk menjaga kerukunan umat beragama di Bali, Kementerian Agama selalu bersinergi dan berdialog dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk menjaga program Moderasi Beragama sebagai salah satu program prioritas Kementerian Agama.
“Dengan bersinergi dan berdialog dengan FKUB dan Baznas, juga melalui dialog-dialog baik antarinternal umat beragama, juga para tokoh agama dan tokoh masyarakat tentu kita bisa mencari berbagai permasalahan-permasalahan yang ada di Bali, serta bersama-sama kita bisa mencari solusi,” ungkap Komang.
Jakarta – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Agung Budi Santoso mengapresiasi sekaligus mengucapkan selamat atas terlaksananya Seminar Redesain Website DPR RI yang digagas oleh Setjen DPR RI yang bekerja sama dengan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) Kementerian/Lembaga. Menurutnya, Redesain Website DPR RI merupakan upaya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan laju teknologi yang semakin baik.
“Kemudian yang cukup menjadi perhatian saya tidak hanya (berkaitan dengan) tampilan website-nya saja, eye catching, namun juga isi atau kontennya. Substansi dari materi-materi yang masuk dalam website tersebut yang tentunya juga terkait dengan media sosial yang kita miliki. Terkait juga dengan TV Parlemen, Radio Parlemen, Majalah Parlemen dan Buletin Parlemen ini menjadi satu kesatuan yang menurut saya tidak bisa dipisahkan,” ujar pria yang kerap disapa ABS itu usai membuka Seminar Redesain Website DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (3/5/2024).
Oleh karena itu, dilanjutkan Politisi Fraksi Partai Demokrat ini, untuk menciptakan itu semua tentu juga harus ada kordinasi dan kerja sama beberapa elemen yang ada di DPR RI ini, yang disebutnya dengan Tri Tunggal. Tri Tunggal itu terdiri dari sekjen DPR RI, Biro pemberitaan DPR, serta Biro Humas DPR. Sehingga, diharapkan akan meningkatkan kepercayaan public dan bisa meningkatkan citra DPR RI.
“Tidak hanya itu, dukungan dari seluruh Humas Kementerian dan Lembaga yang tergabung dalam Bakohumas ini juga cukup penting untuk memberikan masukan-masukan dan pemikiran yang sangat bermanfaat bagi perbaikan website DPR secara keseluruhan,” ujar Anggota Komisi III DPR RI ini.
Karena itu, Agung menaruh harapan besar pada seminar ini. Karena seminar ini juga dapat menjadi sebuah evaluasi bagi DPR RI yang sejatinya memang memiliki karakteristik berbeda dari Kementerian/Lembaga lain yang ada di lingkup Pemerintah. Jika kementerian/lembaga lain memiliki satu puncak tongkat komando yang berbicara maka semua elemen di bawahnya akan mengikutinya.
Namun di DPR, tambahnya, dengan jumlah Anggota DPR 575 orang memiliki hak yang sama dan dilindungi undang-undang untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya, maka hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola website DPR seperti Biro Pemberitaan dan Biro Humas DPR RI.
“Semoga dengan redesain website DPR RI selain semakin eye catching, juga mudah diakses, serta memiliki konten atau isi yang informatif dan berguna bagi masyarakat luas yang ingin mengetahui lebih jauh tentang DPR RI,” tutupnya.
Dalam kesempatan itu hadir juga Sekjen DPR RI, Indra Iskandar, Deputi Persidangan DPR, Suprihartini, Ketua Bakohumas Usman Kasong dan beberapa pejabat Eselon II dan III di lingkungan Setjen DPR RI.
Medan – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pihaknya sedang berupaya mendorong pemerintah Arab Saudi agar menambah kuota haji Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Tim Komisi VIII DPR RI di Kota Medan, Sumatra Utara, Kamis (2/5/2024).
“Kami bersama pemerintah berupaya menambah kuota, yang nantinya pasti ada konsekuensinya, terutama perbaikan pelayanan di berbagai area selama di Arab Saudi maupun Tanah Air,” katanya.
Menurut Politisi Fraksi PKB itu biaya haji saat ini semakin mahal. Biaya-biaya selama di Arab Saudi juga meningkat. Dari biaya perjalanan ini, calon haji membayar biaya haji dibantu nilai manfaat biaya haji sekitar Rp 37 juta.
“Ini perlu sama-sama kita cermati. Kami mendorong BPKH untuk melihat peluang-peluang adanya penambahan nilai manfaat ini. Kalau bisa jamaah bayar 1/3 dari biaya haji dan 2/3 didapat dari nilai manfaat setoran haji, kalau bisa,” jelas Marwan.
Lebih lanjut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi Sumatra Utara Ahmad Qosbi mengatakan, persiapan pemberangkatan calon jemaah haji dari Embarkasi Medan sudah mencapai 100 persen.
“Persiapan haji sudah 100 persen. PPIH Embarkasih Medan siap proses keberangkatan jemaah haji 2024. Kami siap menyukseskan program keberangkatan ibadah haji tahun ini,” katanya.
Jadi Miniatur Indonesia, Komisi VIII Apresiasi Praktik Moderasi Beragama di Bali
ABS: Tidak Hanya Tampilan, Redesain Website DPR Harus Juga Perhatikan Konten Informatif
Komisi VIII Terus Dorong Agar Kuota Haji Indonesia Bertambah
Abdul Wachid Usulkan Durasi Haji bagi Jemaah Lansia Hanya 15 Hari, Apa Sebabnya?
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Fahmi Alaydroes: Selamat Hari ‘Keprihatinan’ Pendidikan Nasional
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Komisi III Dukung Satgas Pemberantasan Judi Online Libatkan Antar-Kementerian dan Lembaga
Hetifah Sampaikan Pesan dan Harapan bagi Peningkatan Kualitas Pendidikan di Kaltim
