Menkeu: Hingga Akhir Februari 2022 APBN Tercatat Surplus Rp19,7 Triliun
Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyatakan bahwa kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir Februari 2022 tercatat mengalami surplus senilai Rp19,7 triliun.
“Surplus tersebut berbanding terbalik jika dibandingkan dengan periode yang sama 2021, ketika terjadi defisit Rp63,3 triliun atau 0,37 persen PDB. Dibandingkan dengan tahun lalu yang defisit Rp63,3 triliun, itu juga pembalikan yang luar biasa,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers APBN Kita pada Senin (28/3/2022).
Menkeu mengatakan angka tersebut setara 0,11 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Surplus APBN tersebut terjadi karena pendapatan negara tercatat Rp302,4 triliun dan belanja negara Rp282,7 triliun. Pada akhir Januari 2022 lalu, APBN juga mengalami surplus Rp28,9 triliun atau 0,16 persen PDB.
Dia menjelaskan pendapatan negara yang senilai Rp302,4 triliun mengalami pertumbuhan 37,7 persen secara tahunan. Sementara pada periode yang sama 2021, penerimaannya baru Rp219 triliun atau tumbuh 0,9 persen.
Pendapatan negara tersebut utamanya ditopang penerimaan perpajakan yang mencapai Rp256,2 triliun atau tumbuh 40,9 perseb. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp199,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp56,7 triliun.
“Kalau kita lihat, pertumbuhannya (pendapatan negara) tinggi, tapi bulan lalu pertumbuhannya lebih tinggi lagi yaitu 54,9 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, Sri Mulyani menyebut realisasi belanja negara hingga Februari 2022 yang senilai Rp282,7 triliun setara dengan 10,4 perseb dari pagu Rp2.714,1 triliun. Angka itu sedikit lebih kecil dari periode yang sama 2021 ketika belanja negara mencapai Rp282,9 triliun.
Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp172,2 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp110,5 triliun.
Secara keseluruhan, Sri Mulyani memandang kondisi APBN hingga Februari 2022 dalam situasi yang bagus, yakni ketika pendapatan sudah tumbuh kuat dan belanjanya tertahan. Namun, pemerintah akan terus mewaspadai kondisi APBN di tengah berbagai ketidakpastian yang terjadi hingga pengujung 2022.
Dia menegaskan pemerintah akan berupaya menyehatkan APBN, tetapi secara bersamaan juga akan menggunakan instrumen tersebut untuk melindungi masyarakat dari syok harga komoditas dan menarik pemulihan ekonomi nasional.
“Ini belum menggambarkan keseluruhan cerita 2022. Perjalanan masih cukup panjang dan cukup dinamis yang harus kita antisipasi,” imbuhnya.
Menkeu menambahkan, APBN akan terus menjadi penyerap risiko dari gejolak yang diakibatkan oleh penyebaran pandemi maupun konflik geopolitik, termasuk antara Rusia dan Ukraina.
“Berbagai gejolak akan terus terjadi dan APBN akan menjadi instrumen penyerap utama risiko dari tiap gejolak,” kata Sri Mulyani.
Di 2022 kondisi geopolitik terutama konflik di antara Rusia dan Ukraina telah membawa risiko yang berbeda dari risiko akibat pandemi COVID-19 di 2020 dan 2021.
Konflik ini berdampak secara tidak langsung terhadap kenaikan harga komoditas dunia, terutama harga komoditas pangan dan energi, yang kemudian berdampak terhadap harga komoditas-komoditas lain.
“Hal ini mendorong inflasi di negara maju terutama di Eropa dan Amerika Serikat yang mengalami kenaikan harga sangat tinggi sehingga kemudian menimbulkan respons kebijakan pengetatan yang cukup drastis,” kata Menkeu.
Adapun Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve (The Fed) mengumumkan akan meningkatkan suku bunga acuan sampai 7 kali sepanjang 2022 dan mulaibmengurangi kebijakan Quantitative Easing.
Sri Mulyani mengatakan kebijakan Amerika Serikat ini berdampak terhadap yield dan harga surat berharga Indonesia yang menurun, tapi ia akan mengambil langkah tepat untuk mengantisipasi risiko perubahan perubahannya ke depan.
“Yang harus kita lihat dua hal, yakni kenaikan suku bunga itu sendiri, dan kemudian harga surat berharga yang akan mengalami tekanan lebih jauh karena terjadinya capital outflow. Ini menyebabkan kita harus mewaspadai pengelolaan utang dan terutama untuk pembiayaan,” ujar Menkeu.
Menkeu mengatakan kinerja dan ketahanan surat berharga Indonesia tetap baik, meskipun mengalami goncangan berupa capital outflow.
“Ini akan kita jaga terus karena ke depan kondisinya bukan akan semakin baik. Tapi kita akan melihat goncangan-goncangan yang akan terus kita antisipasi,” kata Sri Mulyani.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
