Menkes Budi Resmikan RSUP Kupang, Besok Bisa Layani Pasien
Jakarta – Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin meresmikan RS Umum Pusat Kupang pada Kamis (22/12). RS dengan nama RSUP Dr. Ben Mboi itu diperkirakan sudah bisa melayani pasien besok Jumat (23/12).
Pembangunan RSUP berkonsep gedung terbuka dan memperhatikan tata kota serta drainase yang terintegrasi dengan pengolahan limbah pabrik. Rumah sakit ini dibangun di atas 35 ribu m2 atau 18 ha. Proses pembangunan dilakukan selama 18 bulan dan total selesai dalam waktu 24 bulan. Terdapat 210 tempat tidur, 36 tempat tidur intensif, 12 ruang pinere, 5 kamar operasi dan 1 cath lab.
Sebanyak 166 SDM telah direkrut untuk bekerja di RS tersebut. Semuanya berasal dari kota Kupang, mulai dari dokter, perawat, bidan, teknisi, dan petugas pengamanan, semuanya orang asli daerah. Dari 166 SDM tersebut 121 pegawai di antaranya sudah magang di rumah sakit UPT Vertikal Kemenkes di Jakarta.
Selama satu bulan di unit layanan dan instalasi seperti rawat jalan, rawat inap, perawatan intensif, pelayanan penunjang medis, dan layanan penunjang non medis. Tujuannya agar mereka mendapatkan pengalaman dari senior-seniornya di rumah sakit RSCM, RS Fatmawati, RS Karyadi, RS Jantung Harapan Kita dan sebagainya.
Adapun fasilitas penunjang yang akan siap dioperasikan yaitu laboratorium, radiologi termasuk beberapa peralatan canggih seperti CT Scan 128 slice, dan fluoroskopi. Rencananya tahun depan fasilitas rumah sakit tersebut akan dilengkapi sesuai dengan rujukan tipe A, termasuk dalam hal ini alat radioterapi dan MRA
Menkes Budi mengatakan rumah sakit Dr. Ben Mboi secara bertahap akan menjadi rumah sakit tipe A. Nantinya akan ada 3 tugas dari saya yang pertama adalah layanannya harus layanan yang paripurna, layanan yang terbaik bukan hanya medisnya tapi non medisnya juga. Tidak boleh tempat parkirnya berantakan, harus rapi, taman-tamannya harus bagus.
“Pasien yang ke rumah sakit harus merasa seperti ke mall, layanan medisnya harus bagus, masyarakat harus mendapatkan layanan terbaik,” ujar Menkes Budi.
Tugas kedua, lanjut Menkes, harus bisa menjadi pusat pendidikan dan bekerja sama dengan fakultas kedokteran. Harus ada penelitian-penelitian yang keluar dari RSUP Dr. Ben Mboi terkait cara mengobati yang benar.
Ketiga, RS ini harus jadi pengampu seluruh rumah sakit di NTT. Semua rumah sakit di kabupaten/kota di NTT adalah tugas dari rumah sakit vertikal ini untuk meningkatkan pelayanan sehingga tidak lagi ada pasien berobat ke luar negeri.
“Harapan saya 2 sampai 3 tahun masyarakat sini berobat di sini tidak harus keluar negeri bahkan orang luar negeri yang berobat ke sini,” tutur Menkes Budi.
Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dr. Azhar Jaya, SKM., MARS mengatakan terdapat tenaga spesialis tamu sebanyak 11 orang yakni spesialis anak, anestesi, bedah umum, jiwa, mata, paru, anatomi, penyakit dalam, dan spesialis gigi periodonsia.
“Kami juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTT dalam pengurusan penerbitan surat izin praktek,” ucap dr. Azhar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
