Menilik Aspek Kemanfaatan Tersus LNG Bagi Bali
Jakarta – Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama di Indonesia memang memerlukan energi bersih. Lantaran berdampak sangat besar bagi perkembangan pariwisata di Bali dan sejalan dengan trend global yang mengarah kepada eco tourisme. Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Energi dari Center For Energy Policy, M. Kholied Syeirazi.
Menurut Kholied penggunaan energi bersih oleh PLN di daerah wisata seperti Bali berdampak sangat besar karena bisa digunakan untuk kampanye menarik para turis dan wisatawan. “Kampanye energi yang ramah lingkungan sudah menjadi trend global dari negara-negara maju,” jelasnya kepada media di Jakarta, 11/05/2023.
Karena itu keberadaan PLTG di Pesanggaran, bisa mendukung energi bersih yang ramah lingkungan di Bali. Penggunaan energi bersih ini bahkan bisa djual untuk mendapatkan “insentif”, lantaran bisa mengurangi pengeluaran karbon sekian ton dan hal tersebut bisa di materialkan menjadi keuntungan ekonomi. Hanya saja memang harus dilakukan secara bertahap, tidak langsung sekaligus.” Namun yang jelas energi bersih akan memberikan manfaat secara luas bagi pariwisata dan masyarakat Bali,” ujarnya.
Kalangan pengamat dan juga stakolder utama baik di Pemprov Bali dan Pemetintah Pusat sudah sepakat bahwa Bali membutuhkan energi bersih. Namun demikian tarik ulur, pembangunan terminal khusus LNG Denpasar, yang akan menyuplai gas untuk pembangkit listrik di Pesanggaran masih terus terjadi. Lantaran masih mempertimbangkan berbagai kepentingan.
PLN sendiri masih belum menentukan sikap, proposal mana yang akan diterima, apakah dari PT Dewata Energi Bersih (PT DEB) ataupun dari Pelindo. Pelindo saat ini sudah mengelola terminal eksisting yang berada di lokasi pelabuhan. Keberadaan Terminal ini hanya menguntungkan Pelindo, namun tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat sekitarnya dan Pemprov Bali.
Usulan dari Kemenko Marves, Luhut B. Panjaitan untuk lokasi Tersus LNG sejauh 4 km dari bibir pantai, masih terus dibahas dengan memperhatikan berbagai aspek, baik keselamatan pelayaran, maupun kajian lingkungan dan keamanan.
Sebelumnya PT DEB menawarkan, lokasi terminal khusus LNG berada sejauh 500 Meter dari bibir pantai, lokasi ini dianggap paling ideal karena tidak mengganggu lingkungan serta terintegrasi dengan penataan kawasan.
Sedangkan Pelindo sendiri menawarkan Tersus LNG yang berada di kawasan Pelabuhan Benoa. Namun rencana tersebut banyak dikritik, lantaran Pelabuhan Benoa tidak layak untuk menjadi Tersus LNG. Mengingat kondisi pelabuhan yang sudah terlalu sibuk, Carrier LNG tidak bisa langsung masuk dan sulit bermanuver karena sempit. Selain itu jika dilakukan pengerukan sangat berbahaya, karena di Benoa ada karamg yang menjadi benteng alam bagi Bali menghindari terjadinya tsunami.
Menarik sebenarnya melihat konsep pengelolaan tersus LNG yang ditawarkan oleh PT Dewata Energi Bersih, yang memberikan nilai tambah bagi Pemprov Bali dan masyarakat sekitar lokasi. Sehingga Gubernur Koster pun sangat mendukung kerjasama antara PT DEB dengan PT PLN Gas dan Geothermal, lantaran menyertakan badan usaha lokal sehingga daerah juga mendapatkan benefit dan profit serta menjadi salah satu alternatif dalam meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor energi.
Sementara manfaat lain juga diperoleh langsung masyarakat, PT DEB mengajak peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penataan kawasan pantai, untuk menarik para wisatawan. Nantinya material hasil pengerukan, akan digunakan untuk menata kawasan pantai dan dikelola bersama. Hal ini sesuai dengan arahan Gubernur, yang menekankan pembangunan tersus LNG harus bersifat kawasan, di dalamnya ada skema pengembangan, perekonomian yang memberikan manfaat untuk Desa yang ada di sekitarnya, seperti Sidakarya, Serangan, Sesetan dan Intaran.
Salah satu tokoh Desa Adat Sidakarya, I Ketut Loka menyampaikan dengan adanya tersus LNG mereka berharap agar ada penataan pantai. “Ini harapan warga yang memang sudah menginginkan agar kawasan pantai yang ada ditata, untuk menarik wisawatan,” jelasnya.
Selain itu masyarakat nantinya bisa mengakses pantai untuk menyelenggarakan ritual adat, seperti larung dan melasti. Hal tersebut bisa dilakukan jika lokasi tersus LNG ini berada di bibir pantai, jika terlalu jauh hingga ke tengah laut terminalnya, warga tidak akan mendapatkan apa-apa.
Konsep penataan kawasan menarik perhatian Pakar Maritim, DR. Ketut Sudiarta, yang menyatakan bahwa, rencana pembangunan Tersus LNG di Sidakarya tidak berdiri sendiri, namun terintegrasi dengan melakukan penataan kawasan pesisir Intaran, Serangan dan Sidakarya. Manfaatnya sangat besar karena material hasil pengerukan bisa digunakan untuk menata kawasan tersebut. “Bahkan termasuk membantu menata kawasan banjir kota Denpasar,” jelasnya.
Karena itu sebagai ahli manjemen sumber daya perairan, ia menyampaikan bahwa pembangunan tersus LNG Sidakarya tidak boleh berdiri sendiri tanpa menata kawasan sekitarnya. Termasuk merevitalisasi pelabuhan Serangan, untuk perluasan lahan pelabuhan. Sekaligus digunakan untuk menata water front city-nya, sehingga pembangunan terintegrasi.
Menurut Pengajar Universitas Warmadewa, Denpasar ini, jika dikaitkan dengan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, maka Kawasan Pantai Sidakarya dan Intaran adalah kawasan paling ideal untuk membangun terminal khusus LNG. Di lokasi tersebut, bisa meminimalisir kerusakan lingkungan, sekaligus menata kawasan pantai agar lebih bernilai ekonomi dan mempertahankan kelestarian budaya.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Ketenegakerjaan dan ESDM Pemprov Bali, Ida Bagus Setiawan, yang melihat adanya manfaat yang besar dari tersus LNG khususnya bagi masyarakat Bali dan secara umum Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar.
Penataan kawasan Sekar Tanur (Serangan, Sesetan, Sidakarya, Intaran dan Sanur) yang berdampak langsung secara positif bagi warga sekitar cepat tercapai dengan pembangunan Tersus LNG Denpasar.
“Kawasan Sekar Tanur ini diapit oleh kawasan ekonomi khusus (KEK) Pulau Serangan dengan Bali Turtle, dan KEK Kesehatan Sanur. Kalau yang di tengah (Sekar Tanur) tidak ditata. Ini tidak bagus, karena ini kawasan segitiga emas Denpasar semuanya harus sama-sama bersinar,” katanya. Tidak boleh ada kawasan yang nampak tertinggal di Sekar Tanur, sementara diapit kawasan megah KEK. “Penataan ini sudah jadi komitmen bersama Pemprov Bali dan Pemkot Denpasar,” ujar Ida Bagus Setiawan.
Karena itu menurut Prof. DR. Ketut Budha Artana, menyampaikan jika lokasi tersus LNG ditarik ke tengah laut, maka dari sisi aspek kemanfaatan bagi masyarakat sekitar sangat minim. Meskipun aspek keselamatan keluar masuk kapal, keberadaan FSRU sendiri dapat diterima.
Sedangkan menurut DR. Ketut, jika lokasi tersus LNG offshore ke tengah laut sekitar 4 km dari pantai. “Hal itu akan memotong alur pelayaran Benoa. Kalau dipaksa dibangun fasilitas FSRU LNG disana, harus ada perubahan alur pelayaran dan yang untung cuma PLN,” ujar Ketut Sudiarta.
Hal inilah yang tidak sesuai dengan prinsip Pemprov Bali yang juga disetujui semua pemangku kepentingan di Bali. Yaitu konsep membangun Bali, bukan membangun di Bali. Bagaimana energi bersih ini, mendukung ketahanan energi dan memberikan manfaat besar bagi pariwasata dan masyarakat Bali.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
