Menhub Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan Secara Disiplin Sektor Transportasi di Bali
Bali – Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi meninjau penerapan protokol kesehatan dalam bertransportasi secara disiplin sebagai upaya mendukung pariwisata Bali.
Dalam kunjungannya, Minggu (2/8), Menhub bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster untuk membahas sejumlah hal terkait kelanjutan pembangunan infrastruktur transportasi, penanganan transportasi yang aman dan sehat di masa adaptasi kebiasaan baru, dan rencana groundbreaking Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida untuk mendukung pariwisata di Bali pada 3 Agustus besok.
“Kita tahu saaat pandemi terjadi, pariwisata di Bali mengalami keterpurukan. Ini saatnya Bali bangkit kembali menjadi destinasi wisata favorit baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Kemenhub siap mendukung kebangkitan pariwisata di Bali melalui penerapan protokol kesehatan dalam bertransportasi. Kita harus lakukan ini secara konservatif dan hati-hati untuk mencegah penularan Covid-19,” jelas Menhub Budi di Bali, Minggu (2/8).
Melalui Permenhub 41 Tahun 2020 dan aturan turunannya, Budi Karya sampaikan bahwa Kemenhub bersama para operator transportasi dan Pemerintah Daerah telah berkomitmen bersama untuk melakukan pengendalian transportasi dalam rangka menciptakan perjalanan yang aman dan sehat bagi masyarakat melalui penerapan protokol kesehatan mulai dari area keberangkatan, saat dalam perjalanan, sampai saat tiba di area kedatangan.
“Hal itu dilakukan agar masyarakat tetap dapat produktif namun tetap aman dari penularan Covid-19,” tandas Menhub.
Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, secara bertahap Pemerintah Provinsi Bali kembali membuka aktivitas masyarakat lokal pada 9 Juli lalu. Kemudian pada 31 Juli kemarin, Bali membuka sektor pariwisata bagi turis domestik di masa adaptasi kebiasaan baru (new normal) dan secara bertahap Bali kembali akan membuka sektor pariwisata bagi para turis mancanegara.
Ia memastikan, pembukaan kembali sektor pariwisata di Bali diikuti dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh para pelaku usaha pariwisata di Bali. Pemprov Bali melihat para pelaku usaha telah siap menjalankan protokol kesehatan dan sejauh ini pelaksanaan pembukaan kembali pariwisata di Bali telah berjalan baik.
Akibat ditutupnya Bali sejak April 2020, jumlah pergerakan pesawat dan penumpang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tercatat dari data Angkasa Pura I Ngurah Rai Bali, sejak April-Juni 2020 penurunan pergerakan pesawat mencapai 90 persen lebih atau hanya sekitar 500 sampai 1000 pergerakan pesawat per bulannya, yang biasanya dalam satu bulan terdapat sekitar 10 ribu sampai 13 ribu pergerakan penumpang,
Sementara untuk pergerakan penumpang juga mengalami penurunan 95-99 persen pada bulan April-Juni 2020, atau hanya ada 8000 sampai 20 ribu penumpang perbulannya, dimana pada bulan yang sama di tahun lalu pergerakan penumpang bisa mencapai 1-2 juta lebih penumpang perbulannya.
Namun demikian, setelah Pemerintah menetapkan masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), pada bulan Juli ini pergerakan pesawat maupun penumpang domestik dari dan ke Bali mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan bulan April-Juni 2020. Pada periode 1-25 Juli 2020 tercatat sebanyak 954 penerbangan (meningkat dibandingkan pada periode 1-25 Juni 2020 yang hanya 416 penerbangan) dan 56 ribu lebih penumpang (meningkat dibandingkan pada periode 1-25 Juni 2020 yang hanya 14 ribu lebih penumpang).
(hels)
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
