Mengungkap Jaringan Penjual Data Nasabah
Jakarta – Jika Anda ditelepon seseorang, lalu orang tersebut menawarkan produk perbankan seperti kartu kredit, menawarkan kredit, atau produk asuransi, padahal Anda tak kenal apalagi pernah memberikan identitas nomor hand phone (hp) Anda. Artinya, identitas diri Anda sebagai nasabah suatu bank dan nomor hp-nya sudah bocor.
Adanya haringan ini, diungkapkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Brigjen Agung Setya dalam rilisnya Rabu (23/8). Memang, tak begitu saja data identitas seseorang itu bocor. Rupanya, ada jaringan penjual data nasabah. Seperti C (27 tahun), yang berhasil dibekuk Tim Subdit Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dit Tipideksus Bareskrim Polri Agung Setya, Sabtu (12/8/2017). C diduga terlibat dalam jaringan penjualan data nasabah.
Kasus ini terbongkar, awalnya karena adanya keresahan masyarakat yang terganggu oleh pihak-pihak yang menawarkan produk kartu kredit atau asuransi melalui telepon. Padahal pemilik nomor telepon tersebut, merasa tidak pernah memberikan nomor teleponnya pada pihak-pihak tersebut.
”Ternyata tersangka ini yang menjual data telepon itu. Dia mengumpulkan data nasabah dari marketing bank dan rekan marketing lainnya sejak tahun 2010. Tersangka lalu mulai mengiklankan penjualan data nasabah yang dia miliki sejak 2014 melalui website www.jawarasms.com, dan www.databasenomorhp.org,” kata Agung Setya dalam rilisnya Rabu (23/8).
Pelaku juga menjual melalui http://layanansmsmassal.com, http://walisms.net, akun Facebook dengan nama “Bang haji Ahmad”, dan akun pada situs penjualan online (e-commerce). Saat coba dibuka, pelaku mengklasifikasi data-data yang dijualnya itu. Misalnya, ada data pemilik kartu kredit, data pemilik deposito, data debitur KPR, data pemain forex, data pemilik perusahaan, data pengusaha sukses, data pemilik apartemen, data pemilik mobil mewah, dan lain sebagainya.
”Pembeli atau costumer yang tertarik, akan menghubungi nomor telepon yang tertera pada situs atau akun tersangka kemudian dilakukan proses transaksi. Paket data nasabah yang ditawarkan oleh tersangka bervariasi dengan harga paket Rp 350.000 untuk 1.000 nasabah sampai dengan paket Rp 1,100 juta untuk 100.000 nasabah per paket database,” tutur Agung.
Jika pembeli setuju, maka pembeli mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersangka, sebaliknya tersangka memberikan link untuk mengunduh file database nasabah yang telah tersangka simpan di cloud storage. Padahal, menurut Agung, data nasabah perbankan harus dilindungi kerahasiannya. Tidak boleh ada pihak-pihak yang mengambil informasi data nasabah, apalagi kemudian dijual kepada pihak lain untuk keuntungan pribadi. Ini merupakan perbuatan melanggar hukum, dimana nasabah sudah dilindungi oleh UU.
”Tindakan yang dilakukan tersangka menimbulkan kerugian terhadap nasabah dan kepercayaan nasabah terhadap bank akan hilang, serta tindakan ini, jika terus berlanjut, akan ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab atas data nasabah yang sudah tersebar,” sambung Agung.
Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka, diketahui tersangka menggunakan uang hasil penjualan data nasabah untuk keperluan pribadinya semenjak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dari tangan tersangka penyidik mengamankan barang bukti yaitu empat HP, slip setoran transfer, 1 buku tabungan bank Mandiri, 1 kartu ATM bank Mandiri, dan beberapa lembar tanda bukti pengiriman JNE.
Saat ini, penyidik juga sedang melakukan penelusuran terhadap jaringan penjualan data nasabah yang terafiliasi dengan tersangka C. Tersangka, dijerat dengan pasal berlapis yakni Pasal 47 ayat (2) jo Pasal 40 UU No 7 tahun 1992 sebagaimana diubah dengan UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan atau Pasal 48 jo Pasal 32 ayat (2) UU No 11 Tahun 1998 tentang Informasi dan Transaksi Ekonomi (ITE).
Selain itu, juga dijerat Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 379a KUHP dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 4 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun.
Dengan terungkapnya kasus kejahatan ini, semestinya masyarakat yang menjadi nasabah bank kini sudah harus berhati-hati.
M Riz
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
