Connect with us

Ketua DPP Golkar: Menggalang Dana Politik Sah-sah Saja, Tapi untuk Perjuangan Apa?

Menggalang Dana Politik
Menggalang dana politik jelang Pilpres 2019(Foto: merdeka.com)

Jakarta – Memang hanya jadi pamer politik yang sia-sia, jika menggembar-gemborkan kegiatan politik yang akan dilakukannya. Seperti halnya, terkait gerakan menggalang dana politik yang dilakukan Partai Gerindra.  Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai, sah-sah saja jika Partai Gerindra menggalang  dana politik jelang Pilpres 2019. Namun dia mempertayakan maksud dari penggalangan dana politik itu.

“Gerakan menggalang dana untuk perjuangan itu sah-sah saja. Tapi pertanyaan untuk perjuangan apa? Untuk menggalang dana kampanye pemilihan presiden?” kata Ace kepada merdeka.com, Jumat (22/6/2018).

Apalagi, lanjut Ace, setiap penggalangan dana harus bisa dipertanggungjawabkan. Terlebih lagi jika dana tersebut untuk Pilpres 2019.

“Kalau kepentingan untuk itu, sabar Pak Prabowo. Tahapan Pilpres belum dimulai. Setiap penggalangan dana dari masyarakat tentu harus dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya untuk apa,” ungkap Ace.

“Apalagi kalau tujuannya untuk kepentingan politik pencapresan Beliau. Tunggu dulu, tahapan Pilpres belum mulai,” Ace melanjutkan.

Baca Juga:

 

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Trump Sepakat Cabut Sanksi Baru untuk Korut

Oleh

Fakta News
trump cabut sanksi baru korut
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara, Kim Jong Un di KTT Hanoi(istimewa)

Washington – Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mencabut sanksi baru yang hendak diberikan kepada Korea Utara (Korut). Sanksi itu dikeluarkan Departemen Keuangan negeri Paman Sam demi meningkatkan ‘tekanan dunia’ terhadap negara berideologi komunis tersebut.

“Sudah diumumkan hari ini oleh Departemen Keuangan AS bahwa sanksi tambahan skala besar akan ditambahkan ke Korea Utara. Hari ini, saya perintahkan penarikan sanksi tambahan itu!” tertulis dalam unggahan Twitter Trump, Sabtu (23/3/19).

Hal ini merupakan sebuah tanda baru yang dihasilkan paska pertemuan Trump dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un di Hanoi, Vietnam.

“Presiden Trump menyukai Pemimpin Kim dan dia berpikir sanksi ini tidak diperlukan,” ujar juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders, dalam lansiran Channel News Asia.

Penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton menjelaskan, maksud dari pencabutan sanksi tersebut adalah untuk mengakhiri praktik pengiriman ilegal.

“Semua orang harus memperhatikan dan meninjau kegiatan mereka sendiri untuk memastikan mereka tak terlibat dalam pelanggaran sanksi Korea Utara,” tuturnya.

Baca juga:

Awalnya, sanksi akan diberikan kepada Korut lantaran adanya dugaan bantuan pihak Tiongkok dalam menghindari ketatnya sanksi internasional. Diketahui jika sanksi tersebut merupakan cara untuk menekan Pyongyang untuk mengakhiri program pengembangan nuklirnya.

Di satu sisi, Tiongkok memberikan komplain bahwa negara mana pun yang memberikan sanksi secara sepihak (unilateral) telah dimaknai menentang resolusi PBB.

Baca Selengkapnya

BERITA

Calon Presiden 01 Siap Lawan Fitnah Selama 4,5 Tahun

Oleh

Fakta News
calon presiden 01 lawan fitnah selama 4,5 tahun
Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo saat menghadiri Alumni Jogja Satukan Indonesia di Stadion Kridosono, Yogyakarta.(istimewa)

Yogyakarta – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo (Jokowi) tidak akan bersikap diam dalam melawan fitnah serta hoaks yang ditujukan kepadanya. Demi kepentingan negara, Jokowi akan melawan rentetan hoaks yang menyerang dirinya.

“Saya sebetulnya sudah diam 4,5 tahun, difitnah-fitnah saya diam, dihujat saya diam. Tetapi hari ini di Yogya saya sampaikan, saya akan lawan! Ingat sekali lagi, akan saya lawan!” tutur Jokowi dalam acara deklarasi Alumni Jogja Satukan Indonesia di Stadion Kridosono, Yogyakarta, Sabtu (23/3/19).

Jokowi menjelaskan beberapa fitnah yang kerap dituding kepadanya, seperti  ‘Jokowi PKI’, antek asing, akan melarang azan jika menang di Pilpres 2019, dan menghapus pelajaran agama. Oleh karenanya, ia meminta para pendukung untuk berani melawan fitnah dan hoaks.

Ungkapan Jokowi langsung disambut teriakan ‘lawan’ serta tepuk tangan oleh pendukungnya. Ia mengatakan bentuk perlawanan tersebut dilandaskan pada kepentingan negara.

“Bukan untuk diri saya, tapi ini untuk negara,” terangnya.

Seperti diketahui, marak terjadinya fitnah, ujaran kebencian sampai hoaks yang dialamatkan kepada Jokowi. Dimulai pada tahun 2014 kala dirinya maju dalam kontes pilpres.

Munculnya tabloid Obor Rakyat yang terbit pertama kali pada Mei 2014 dengan judul ‘Capres Boneka’ dengan karikatur Jokowi sedang mencium tangan Megawati Soekarnoputri. Obor Rakyat menyebut Petahana sebagai keturunan Tionghoa dan kaki tangan asing. Dalam waktu singkat tabloid ini menghebohkan masyarakat pada masa itu.

Dua petinggi Obor Rakyat yaitu Setyardi dan Darmawan Sepriyosa dihukum 8 bulan penjara karena divonis bersalah telah melakukan fitnah pada Jokowi.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

TGB: Hoax itu Tantangan Kita, ini Harus Kita Lawan

Oleh

Fakta News
tgb, lawan, hoax
Muhammad Zainul Majdi (Syaf)

Jakarta,- Juru Kampanye Koalisi Joko Widodo (Jokowi) – Maruf Amin Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) mengungkapkan, bahwa hoax atau berita bohong memang telah menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini.

“Terus menerusnya hoax itu tantangan kita semua, dan saya punya satu konsern bahwa hoax ini harus kita lawan sebab kita tidak boleh membiarkan kemenangan politik dengan instrumen hoax dan kita tidak boleh membuat usaha untuk menang dengan hoax itu berhasil,” ujar TGB di Jakarta, Sabtu, (23/3/2019).

TGB menjelaskan jika usaha dengan hoax itu berhasil, maka akan timbul sebuah preseden baru yang akan menghalalkan dan melegalkan hoax untuk kemenangan politik.

“Kira- kira bunyinya adalah, kalau anda mau menang kontestasi politik di indoensia maka produksilah hoax sebanyak- banyaknya, dan fitnahlah lawan politik anda dengan sekeras- sekerasnya,” tutur TGB

Kalau hoax sudah jadi preseden, kata TGB. akan menularkan virus hoax kesemua tingkatan kompetisi politik baik di kabupaten hingga pemilihan gubernur.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya