Mengapa Jokowi Hobi Bagikan Sepeda?
Jakarta – Acara bagi-bagi sepeda kembali dilakukan pada upacara penurunan bendera Merah Putih di Kompleks Istana, Kamis (17/8) kemarin. Sebanyak lima tamu undangan dari berbagai suku yang mengenakan pakaian adat terbaik berhak membawa pulang satu unit sepeda yang disiapkan Presiden Joko Widodo.
Hal yang sama juga dilakukan pada upacara pengibaran bendera di pagi harinya. Bedanya kelima pemenang justru dari kalangan Menteri hingga pejabat negara. Cerita ini pun masih hangat menjadi pembicaraan publik. Pasalnya jika biasanya Presiden Jokowi memberikan sepeda pada siswa-siswi sekolah, kali ini yang mendapatkannya justru para pejabat tinggi.
Adapun kelima pemenang pada pengibaran di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengenakan pakaian adat Nias; Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang mengenakan pakaian adat Minang, Syarif salah satu asisten ajudan kepresidenan, istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Tri Suswati, dan Ibu Agati, salah satu pegawai Istana Kepresidenan.
Cara Presiden Joko Widodo mengapresiasi antusiasme masyarakat Indonesia yang ingin melestarikan budaya kemudian mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Pun saat dirinya kerap memberikan sepeda saat melakukan kunjungan daerah, juga dengan tujuan agar putra-putri bangsa di seluruh pelosok negeri mau belajar dan mengetahui segala hal mengenai Indonesia.
Seperti diketahui, mulai dari anak sekolah, masyarakat di daerah, warga negara Indonesia di Australia, hingga para artis, semuanya pernah merasakan senangnya mendapat hadiah sepeda dari orang nomor satu di negeri ini. Syaratnya pun biasanya hanya satu, berhasil menjawab kuis yang diberikan oleh Jokowi.
Penyanyi Raisa juga pernah mendapatkan sepeda Jokowi. (Tribunnews)
Sebelum dijabat Heru Budi Hartono sekarang, Kepala Sekretariat Presiden sebelumnya, Darmansyah Djumala pernah mengungkapkan bahwa sepeda yang dibagikan Jokowi berasal dari anggaran bantuan sosial untuk Presiden. “Memang ada anggarannya untuk itu. Dari APBN,” ujarnya kala itu. Ia juga menjelaskan bahwa biasanya pihak Istana menyiapkan 5-7 sepeda setiap kali Jokowi akan menghadiri acara yang diikuti masyarakat.
Meski umumnya lima, jumlahnya terkadang bisa bertambah seiring berapa banyaknya masyarakat yang hadir. “Kalau jumlah masyarakat yang hadir sampai 3.000, kita siapkan sekitar 10-12 sepeda,” lanjutnya lagi.
Sepeda Jokowi biasanya dipesan di setiap toko sepeda yang ada atau dekat daerah kunjungan Kepala Negara. Umumnya ada dua jenis sepeda yang dipesan, yakni untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tak ada toko atau merek khusus yang dibeli. Sepeda Jokowi bisa bermerek apa saja dan dipesan dari toko sepeda mana saja.
Soal harganya, jika mau ambil contoh merek Polygon, misalnya, harganya bisa berkisar di harga Rp4 jutaan. Sementara harga merek lain bisa di bawahnya.
Seorang siswa SD Muhammadiyah Nanggulan saat membawa pulang sepeda Jokowi karena hapal Pancasila
Mimpi Ada Car Free Day di Seluruh Indonesia
Adapun soal tujuan mengapa sepeda yang dipilih, Presiden ketujuh RI tersebut pernah mengutarakan keinginannya untuk mengajak masyarakat Indonesia peduli pada udara lingkungan. Ia juga mengatakan ingin mencanangkan kegiatan “car free day” atau hari bebas kendaraan bermotor di seluruh kota di Indonesia.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, bersepeda adalah salah satu cara termudah untuk menyesuaikan latihan dalam rutinitas harian, karena hal itu juga merupakan bentuk transportasi yang ramah lingkungan dan polusi, menghemat uang, membuat lingkungan menjadi lebih baik.
Transportasi sehari-hari dengan menggunakan sepeda, kata Jokowi, merupakan putusan yang terbaik. Itu karena kegiatan bersepeda bisa menyehatkan tubuh.
“Siapapun yang menerima agar sekiranya digunakan dengan baik khususnya para pelajar yang mendapatkan, tidak perlu naik kendaraan bermotor atau diantar saat sekolah, maka cukup dengan menggunakan sepeda tersebut sebagai pelopor cinta lingkungan,” kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga berujar bahwa sepeda juga merupakan kendaraan yang merakyat dan bisa digunakan oleh semua kalangan.
Sepeda mungkin memang sepele, namun saat pemberinya adalah Presiden maka itu menjadi sesuatu yang bernilai tinggi.
W. Novianto
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
