Mengapa Jokowi Hobi Bagikan Sepeda?
Jakarta – Acara bagi-bagi sepeda kembali dilakukan pada upacara penurunan bendera Merah Putih di Kompleks Istana, Kamis (17/8) kemarin. Sebanyak lima tamu undangan dari berbagai suku yang mengenakan pakaian adat terbaik berhak membawa pulang satu unit sepeda yang disiapkan Presiden Joko Widodo.
Hal yang sama juga dilakukan pada upacara pengibaran bendera di pagi harinya. Bedanya kelima pemenang justru dari kalangan Menteri hingga pejabat negara. Cerita ini pun masih hangat menjadi pembicaraan publik. Pasalnya jika biasanya Presiden Jokowi memberikan sepeda pada siswa-siswi sekolah, kali ini yang mendapatkannya justru para pejabat tinggi.
Adapun kelima pemenang pada pengibaran di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly yang mengenakan pakaian adat Nias; Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang yang mengenakan pakaian adat Minang, Syarif salah satu asisten ajudan kepresidenan, istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Tri Suswati, dan Ibu Agati, salah satu pegawai Istana Kepresidenan.
Cara Presiden Joko Widodo mengapresiasi antusiasme masyarakat Indonesia yang ingin melestarikan budaya kemudian mendapat sambutan positif dari banyak kalangan. Pun saat dirinya kerap memberikan sepeda saat melakukan kunjungan daerah, juga dengan tujuan agar putra-putri bangsa di seluruh pelosok negeri mau belajar dan mengetahui segala hal mengenai Indonesia.
Seperti diketahui, mulai dari anak sekolah, masyarakat di daerah, warga negara Indonesia di Australia, hingga para artis, semuanya pernah merasakan senangnya mendapat hadiah sepeda dari orang nomor satu di negeri ini. Syaratnya pun biasanya hanya satu, berhasil menjawab kuis yang diberikan oleh Jokowi.
Penyanyi Raisa juga pernah mendapatkan sepeda Jokowi. (Tribunnews)
Sebelum dijabat Heru Budi Hartono sekarang, Kepala Sekretariat Presiden sebelumnya, Darmansyah Djumala pernah mengungkapkan bahwa sepeda yang dibagikan Jokowi berasal dari anggaran bantuan sosial untuk Presiden. “Memang ada anggarannya untuk itu. Dari APBN,” ujarnya kala itu. Ia juga menjelaskan bahwa biasanya pihak Istana menyiapkan 5-7 sepeda setiap kali Jokowi akan menghadiri acara yang diikuti masyarakat.
Meski umumnya lima, jumlahnya terkadang bisa bertambah seiring berapa banyaknya masyarakat yang hadir. “Kalau jumlah masyarakat yang hadir sampai 3.000, kita siapkan sekitar 10-12 sepeda,” lanjutnya lagi.
Sepeda Jokowi biasanya dipesan di setiap toko sepeda yang ada atau dekat daerah kunjungan Kepala Negara. Umumnya ada dua jenis sepeda yang dipesan, yakni untuk laki-laki dan untuk perempuan. Tak ada toko atau merek khusus yang dibeli. Sepeda Jokowi bisa bermerek apa saja dan dipesan dari toko sepeda mana saja.
Soal harganya, jika mau ambil contoh merek Polygon, misalnya, harganya bisa berkisar di harga Rp4 jutaan. Sementara harga merek lain bisa di bawahnya.
Seorang siswa SD Muhammadiyah Nanggulan saat membawa pulang sepeda Jokowi karena hapal Pancasila
Mimpi Ada Car Free Day di Seluruh Indonesia
Adapun soal tujuan mengapa sepeda yang dipilih, Presiden ketujuh RI tersebut pernah mengutarakan keinginannya untuk mengajak masyarakat Indonesia peduli pada udara lingkungan. Ia juga mengatakan ingin mencanangkan kegiatan “car free day” atau hari bebas kendaraan bermotor di seluruh kota di Indonesia.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, bersepeda adalah salah satu cara termudah untuk menyesuaikan latihan dalam rutinitas harian, karena hal itu juga merupakan bentuk transportasi yang ramah lingkungan dan polusi, menghemat uang, membuat lingkungan menjadi lebih baik.
Transportasi sehari-hari dengan menggunakan sepeda, kata Jokowi, merupakan putusan yang terbaik. Itu karena kegiatan bersepeda bisa menyehatkan tubuh.
“Siapapun yang menerima agar sekiranya digunakan dengan baik khususnya para pelajar yang mendapatkan, tidak perlu naik kendaraan bermotor atau diantar saat sekolah, maka cukup dengan menggunakan sepeda tersebut sebagai pelopor cinta lingkungan,” kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga berujar bahwa sepeda juga merupakan kendaraan yang merakyat dan bisa digunakan oleh semua kalangan.
Sepeda mungkin memang sepele, namun saat pemberinya adalah Presiden maka itu menjadi sesuatu yang bernilai tinggi.
W. Novianto
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
Puan Bicara Soal Pejuang Keadilan di Hari Kartini: Habis Gelap Terbitlah Terang
