Mendes PDTT Harap BUMDes Jadi Tumpuan Pemulihan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa
Lamongan – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa, serta usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Pernyataan ini disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar, dalam kunjungan kerja di salah satu desa tematik Lamongan, yaitu Desa Kendal, Kecamatan Sekaran.
Mendes Abdul Halim yang datang dengan jajaran mengatakan, prinsip utama BUMDes adalah kesejahteraan warga desa. Gus Halim, demikian ia biasa dipanggil menambahkan, BUMDes tidak diperbolehkan menjadi kompetitor warga.
“Bila perlu BUMDes harus mengkonsolidasi UMKM, mencarikan pemasaran yang lebih maksimal, memfasilitasi pelatihan packaging, juga produksi. Ia berharap nantinya semua pemulihan ekonomi nasional di level desa dapat dikelola oleh BUMDes,” kata Gus Halim, Sabtu (5/6/2021).
Gus Halim mengungkapkan, BUMDes diharapkan bisa menjadi tumpuan pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di level desa. Pasalnya, hal itu yang menjadi prinsip adanya keterpihakan lembaga desa tersebut.
“BUMdes menjadi salah satu tumpuan yang bisa memfasilitasi peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa, di antaranya mengakomodir pemasaran hasil desa melalui UMKM dari produksi hingga memberikan pelatihan peningkatan SDM,” ungkapnya.
Ditambahkan oleh Gus Halim, keberadaan BUMdes sekarang sungguh luar biasa. Hal ini terpantau dari kunjungannya di beberapa tempat di Indonesia yang menunjukkan kalau BUMdes mempunyai peranan penting tidak hanya di sektor ekonomi saja, tapi juga membantu peningkatan desa wisata.
“Yang menjadi kunci pemulihan ekonomi di tingkat desa adalah BUMdes. BUMdesa harus mampu menggerakkan perekonomian desa dengan melihat segi potensi di desa tersebut,” tambah Gus Halim.
Saat berada di Lamongan, Gus Halim mengunjungi salah satu wisata tematik yaitu kawasan bahagia Taman Mahoni Kendal. Ia merasa sangat bahagia melihat inovasi yang ada di taman wisata tersebut. Selain itu, Mendes PDTT juga memberikan apresiasi kepada 170 desa di Lamongan yang sudah menyelesaikan pendataan desa sebelum 1 Juni ini, yang berisi data lengkap dan detail dari desa yang akan mampu membantu pemerintah ke depan.
“Yang menarik tadi ada satu hal, no wifi full interaksi saat berada di kawasan ini dan ini menurut saya akan menjadi barang langka,” ungkapnya.
Sementara Bupati Lamongan Yuhronur Efendi berharap, kehadiran Mendes PDTT di Lamongan akan memberi motivasi, spirit, dan inspirasi bagi Lamongan untuk terus mengembangkan desa-desanya menjadi lebih baik. Pak Yes juga melaporkan dalam waktu dekat ini program utamanya adalah penanganan pandemi, yang salah satunya adalah dengan membangkitkan perekonomian melalui kebangkitan UMKM. Baik secara offline (taman tematik) maupun online (aplikasi).
“Insyaallah akan terus kami kembangkan agar UMKM Lamongan bisa bergairah kembali dan bisa membangkitkan ekonomi kembali. Alhamdulillah desa-desa bergairah untuk terus bangkit dan menjadi desa-desa mandiri,” kata Pak Yes.
Sebelum meninjau lokasi BUMDes di Desa Kendal Kecamatan Sekaran, Mendes PDTT dan jajaran Forkopimda melakukan peletakan batu pertama NU Center Gedung PC GP Ansor Kabupaten Lamongan di Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan. Gedung NU Center ini berdiri di atas tanah wakaf seluas kurang lebih 350 meter persegi, yang direncanakan akan selesai dibangun dalam kurun waktu 2 tahun, dan diperkirakan akan menjadi kantor NU terbesar di Indonesia.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
