Mendagri Serahkan Bantuan Alkes ke Beberapa RS dan Puskesmas
Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyerahkan bantuan alat kesehatan (alkes) ke beberapa Rumah Sakit (RS) dan Puskesmas. Penyerahan dilakukan di Lobi Gedung A Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (8/12/20).
Dalam sambutannya, Mendagri Tito menyampaikan bahwa bantuan yang disalurkan merupakan alat kesehatan yang berasal dari hibah salah satu BUMN di Singapura, Temasek. Bantuan ini kemudian akan disalurkan ke beberapa Rumah Sakit dan Puskesmas yang ada di Jabodetabek dan luar Pulau Jawa.
“Temasek ini memiliki hubungan baik dengan Indonesia, juga memiliki hubungan baik dengan Kemendagri, sehingga sudah berapa kali memberikan bantuan di antaranya ada PCR, kemudian ada masker, obat-obatan, dan lain-lain. Nah kali ini mereka juga membantu lagi ada dua alat, saya tidak ahli tapi di sini Oxygen Concentrator ini ada 31 unit, kemudian ada BiPAP (Bi Level Positive Airways Pressure) 13 unit, ini akan kita sampaikan kepada Rumah Sakit Polri Said Sukanto, kemudian Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Rumah Sakit Umum Daerah Kramat Jati, Rumah Sakit Umum Anggrek Emas, RSUD Kota Tangerang, RSUD Kota Tangerang Selatan, RSUD Kab. Tangerang, Rumah Sakit Bhayangkara Brimob Kelapa II, Rumah Sakit Umum Kota Depok, Kemudian RSUD Kab Lamongan, Rumah Sakit Umum M. Hoesin Provinsi Sumatera Selatan, Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Sumsel, Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Aceh Barat Daya, Puskesmas Jagakarsa, Puskesmas Kelurahan Cilandak Timur,” kata Mendagri Tito.
Kerja sama dan sinergi dengan berbagai pihak, sangatlah dibutuhkan untuk mengakhiri pandemi Covid-19 ini. Bantuan dari dalam dan luar negeri akan sangat membantu tenaga medis dan masyarakat untuk bersama menekan angka penyebaran virus.
“Mudah-mudahan nanti kita akan berusaha terus supaya bisa memanfaatkan bantuan-bantuan dari dalam maupun luar negeri, dari dalam negeri juga banyak sebetulnya yang bantu, bukan hanya dari luar negeri seperti Temasek, dari dalam negeri juga ada beberapa perusahaan yang membantu dengan CSR-nya, ini juga kita salurkan juga,” ujarnya.
Tak hanya itu, dengan adanya program vaksinasi dari Pemerintah, Mendagri juga tetap menekankan agar masyarakat mau bersabar dan berkomitmen untuk terus menerapkan protokol kesehatan, di antaranya dengan menerapkan 3M+1 (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) dan 3T (testing, tracing, dan treatment).
“Pandemi belum selesai meskipun nanti ada vaksin tetap kita mengkampanyekan 3M+1, jadi bukan hanya 3M, 3M+1 menjaga jarak, masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan yang berpotensi penularan dan plus 3T, ini tetap kita jalankan meskipun proses vaksinasi yang mudah-mudahan kita doakan agar efektif, segera proses untuk otorisasi penggunaan emergency EUA dan kemudian proses vaksinasinya segera berjalan. Mudah-mudahaan melalui langkah simultan vaksinasi 3M+1 plus 3T termasuk peningkatan kapasitas kesehatan, ini adalah untuk peningkatan kapasitas kesehatan, treatment, bisa dimanfaatkan Bapak/Ibu sekalian, dan mudah-mudahan pandemi di Indonesia akan bisa kita kendalikan dengan semua usaha kita,” tutur Mendagri Tito.
Sementara itu, perwakilan penerima bantuan, Kepala Rumah Sakit Polri Said Sukanto dr. Asep Hendradiana, SpAn., KIC., M.Kes mengapresiasi dan berterima kasih kepada Mendagri Tito yang beberapa kali menyalurkan bantuan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19.
“Ucapan yang sangat atas bantuan kesehatan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, pemberian bantuan dari Bapak Menteri selama ini sudah Alhamdulilah, pemberian itu sudah memberikan banyak manfaat dan dampaknya khususnya bagi pasien-pasien yang kami layani di Rumah Sakit khususnya, karena kembali lagi kami ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan Covid-19 nasional,” ujarnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
