Mendagri: Pilkada Serentak 2020 Terima Apresiasi dari Dalam dan Luar Negeri
Jakarta – Perhelatan pesta demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 di 270 daerah sukses dilaksanakan. Tahapan pemungutan suara sebagai puncak pemilihan yang dilangsungkan pada 9 Desember 2020 dilaksanakan sesuai protokol kesehatan yang ketat, dengan tingkat partisipasi pemilih dan tingkat kepatuhan penerapan protokol kesehatan yang tinggi. Hal ini menjawab keraguan sejumlah pihak terhadap penyelenggaraan Pilkada pada masa pandemi.
Terbukti, penyelenggaraan Pilkada yang sukses dan aman dari penyebaran Covid-19 ini diapresiasi dan menuai pujian berbagai pihak, dari dalam dan luar negeri. Hal itulah yang disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Kerja DPR dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP, pada Selasa (19/01/2021).
“Kita banyak mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan, baik dari dalam negeri, yang tadinya khawatir, maupun dari luar negeri, dari beberapa duta besar. Mereka juga mengamati pelaksanaan Pilkada kita, dan hampir semuanya menyampaikan kepada saya, apresiasi untuk Indonesia yang bisa menyelenggarakan dengan aman, tertib,” kata Mendagri Tito.
Ditambahkannya, tak menutup kemungkinan, model pengaturan jam kedatangan ke TPS dan berbagai inovasi lain yang diterapkan dalam Pilkada Serentak 2020 dapat dijadikan acuan untuk pesta demokrasi berikutnya.
“Mungkin bisa menjadi model, khususnya pada saat pemungutan suara, yang hitungan diatur dengan jam. Ini dapat menjadi model bagi pemilu yang lain, pilkada atau pemilu nasional yang lain ke depan,” ujarnya.
Indonesia telah berhasil mengukir sejarah dengan mencatatkan pesta demokrasi yang aman di masa pandemi. Bahkan, Mendagri Tito menjabarkan, angka partisipasi masyarakat secara umum 76,09 persen yang dinilainya cukup baik, jika dibandingkan dengan 96 negara di dunia yang melaksanakan hajatan serupa pada masa pandemi.
“Kita melihat bahwa dengan angka ini, adalah salah satu keberhasilan kita, bangsa kita. Amerika melaksanakan pemilu yang besar, tingkat partisipasinya 66,9 persen itu adalah tertinggi selama 120 tahun terakhir, yang tertinggi adalah di tahun 1.900 yaitu 79 persen. Kemudian yang cukup menonjol di tahun ini ada 96 negara yang melaksanakan election baik tingkat lokal maupun nasional, diantaranya adalah Korea Selatan, itu juga partisipasinya 66,2 persen. Itu tertinggi selama 28 tahun terakhir. Nah ini mohon maaf kami menyampaikan bahwa kami mendapatkan cukup banyak apresiasi, minggu lalu kami bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat, mereka mengikuti, menyampaikan selamat kepada Indonesia karena selain tertib pada saat pemungutan suara, partisipasi pemilih yang 76 persen ini luar biasa bagi mereka, mereka saja belum bisa mencapai itu,” tutur Mendagri Tito.
Oleh karenanya, Mendagri Tito menilai, apresiasi layak diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pesta demokrasi ini. Menurutnya, kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci suksesnya Pilkada Serentak 2020.
“Apresiasi pada semua pihak khususnya penyelenggara: KPU, Bawaslu, DKPP, terlepas dari berbagai persoalan yang tentunya ada, dan juga kepada Pimpinan serta seluruh anggota Komisi II yang tidak hanya sekedar mengawasi tetapi juga ikut mendorong ide-ide agar Pilkada ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Mendagri Tito.
Tak kalah penting, pihaknya juga berencana mengabadikan setiap kesuksesan tahapan Pilkada melalui buku yang akan diterjemahkan kedalam Bahasa Inggris dan dibagikan untuk duta besar.
“Kita juga dari Kemendagri membuat tim untuk membukukan proses-proses ini dalam Bahasa Indonesia, dalam Bahasa Inggris untuk kita sampaikan kepada rekan-rekan duta besar negara lain sehingga mereka juga mungkin bisa memetik pelajaran dari pelaksanaan Pilkada di Indonesia,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
