Mendagri: Laut Bukan Pemisah, Tapi Pemersatu Bangsa
Cirebon – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam acara perayaan Hari Nusantara 2017 mengatakan, bahwa dengan peringatan Hari Nusantara 2017 ini, mudah-mudahan akan memperkuat kekuatan bangsa kita sebagai bangsa bahari, bangsa yang besar dalam upaya memperteguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Sedianya Hari Nusantara 2017 yang diselenggarakan di Cirebon ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Namun, presiden berhalangan hadir karena harus berkunjung ke Turki. Untuk itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan saya (Menteri Dalam Negeri) untuk membuka kegiatan tahunan ini,” ungkap Tjahjo dalam sambutannya pada puncak acara Hari Nusantara 2017 di Pelabuhan III Muara Jati, Cirebon, Rabu (13/12).
Dipilihnya Kota Cirebon sebagi tempat pelaksana Hari Nusantara 2017, lanjut Tjahjo merupakan sesuatu hal yang tidak salah. Pasalnya, Cirebon sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Jawa Barat dengan tema yang diusung adalah “Gotongroyong Dalam Kebhinekaan di Nusantara Guna Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia”.
“Ini poros kekuatan maritim yang saya kira tegak luru bisa melewati selat Sulawesi, bisa sampai ke utara, dan dibelakangnya terdapat lautan yang cukup besar, yakni laut hindia,” ucapnya.
Menrut dia, jika kita mengingat kembali salah satu lagu nasional Indonesia, yaitu “dari sambaing sampai merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia” kuncinya adalah ada pada tiga matra TNI-AL yang juga didikung oleh darat dan udara yang ingin menjaga kedaulatan NKRI.
Tjahjo mengungkapkan, tahun depan TNI-AL akan memiliki empat unit kapal selam yang akan menjaga kedaulatan NKRI. Saat ini, TNI-AL telam memiliki 151 uni kapal perang yang lengkap dengan persenjataannya untuk menjaga NKRI. Selain itu, TNI juga telah mempersiapkan tiga kapal induk. Kapal induk yang dimaksud Tjahjo bukan kapal induk yang kita ketahui, namun kapal induk yang dimaksud adalah pualu-pulau yang ada diperbatasan seperti Natuna, Bitung, dan Pulau Selaru sebagai basis kekuatan Indonesia.
“Selaru yang berdekatan dengan Australia, Natuna berdekatan dengan sejulah Negara-negara tetangga seperti Filipina, Tiongkok, Vilipina dan sebagainya. Begutu pula dengan Bitung. Mudah-mudahan ini bisa terwujud sesuai keinginan Presiden Joko Widodo bahwa tahun 2019 sudah bisa terwujud dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara kita,” paparnya.
Laut Masa Depan Bangsa
Deklarasi Juanda sebagai tonggak bagi penyatuan wilayah NKRI secara utuh yang tidak lagi terdapat laut internasional, sehingga melalui pernyatan diri sebagai Negara kepualau, maka laut bukan pemisah, tapi pemersatu bangsa. Untuk itu, melalau Kepres Nomor 126 Tahun 2001 Presiden RI ke 5, yakni Megawati Soekarnoputri menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara.
Dalam pidato pertama Presiden Joko Widodo, Ia mengatakan bahwa kita telah lama memungguni laut, memungguni selat dan teluk. Padahal, sebagai bangsa maritim, laut adalah masa depan bangsa.
“Oleh karena itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan juga Kementerian Pertahanan menterjemahkan arahan dari Prsiden tersebut dan berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan kelautan nasional melalui tiga misi, yaitu kedaulatan, keberlanjutan, dan kesejahteraan,” ujar Tjahjo.
Tjahjo juga menambahkan, bahwa salah satu wujud nyata dari pelaksanaan misi tersebut adalah dengan menagakkan hukum di laut melalui pemberantasan illegal fishing yang mana telah memeberikan dampak yang signifikan baig perikanan di beberapa daerah di seluruh Indonesia, bahkan di dunia internasional.
“Tinggal bagaimana kita sebagai pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan nelayan kita untuk semakin lebih sejahtera di masa-masa yang akan datang. Itulah yang menjadi komitmen pemerintahan ini,” imbuh Tjahjo.
Tjahjo berharap, peringatan hari nusantara ini tidak hanya sekedar seremoni tiap tahun, tapi juga harus menjadi model kedaulatan maritim, ketahanan nasional kelautan , dan pembangunan yang terintegrasi bagi kepualaun terluar atau terpencil yang merupakan yang merupakan wujud sinergitas program kementerian atau lembaga dalam pembangunan kelautan.
Nyong Syarief
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
