Connect with us

Mendagri Keluarkan Instruksi Perpanjangan PPKM

Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi Mendagri (Inmendagri) tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) pada tanggal 22 Januari 2021.

Inmendagri dikeluarkan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden RI Joko Widodo yang menginstruksikan agar kebijakan PPKM diperpanjang sesuai hasil monitoring yang dilaksanakan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) terhadap pelaksanaan PPKM tahap pertama periode 11-25 Januari 2021.

“Diperlukan langkah cepat, tepat, fokus dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” disebutkan dalam Inmendagri.

Untuk itu, Tito menginstruksikan kepada seluruh Gubernur se-Jawa dan Bali untuk mengatur PPKM di wilayah masing-masing.

“Mengatur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan virus COVID-19 dan Gubernur pada Provinsi sebagaimana dimaksud dapat menambahkan prioritas wilayah pembatasan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah dan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan,” bunyi instruksi Mendagri pada diktum kesatu.

Selain kepada para Gubernur, instruksi ini juga ditujukan kepada para  Bupati/Wali Kota dengan prioritas wilayah, yaitu di Jawa Barat adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan wilayah Bandung Raya.

Untuk Banten, yaitu wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Jawa Tengah meliputi Semarang Raya, Banyumas Raya, dan Kota Surakarta serta sekitarnya.

Kemudian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo.

Jawa Timur dengan prioritas wilayah Surabaya Raya dan Malang Raya. Terakhir, Bali dengan prioritas wilayah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar serta sekitarnya.

Selanjutnya, disebutkan dalam diktum kedua instruksi, pemberlakuan pembatasan tersebut terdiri dari:

a. membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 75 persen dan Work Form Office sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. melaksanakan kegiatan belajar/mengajar secara daring/online;

c. untuk sektor esensial seperti kesehatan; bahan pangan, makanan, minuman; energi; komunikasi dan teknologi informasi; keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal; logistik; perhotelan; konstruksi; industri strategis; pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; serta kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

d.melakukan pengaturan pemberlakuan pembatasan:

– kegiatan restoran (makan/minum di tempat sebesar 25 persen) dan untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran; dan

– pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 20.00 WIB;

e. mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan syarat penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

f. mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pengaturan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan protokol kesehatan secara lebih ketat;

g. kegiatan di fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dihentikan sementara; dan

h. dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional untuk transportasi umum.

Ditegaskan Mendagri pada diktum ketiga, cakupan pengaturan pemberlakuan tersebut meliputi Provinsi/Kabupaten/Kota yang memenuhi unsur/kriteria tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional; tingkat kesembuhan di bawah rata-rata tingkat nasional; tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional; dan tingkat keterisian tempat tidur Rumah Sakit (Bed Occupancy Ratio/BOR) untuk Intensive Care Unit (ICU) dan ruang isolasi di atas 70 persen.

Pada diktum keempat, Mendagri menyebutkan, pengaturan pemberlakuan pembatasan dilakukan di seluruh provinsi pada wilayah Pulau Jawa dan Pulau Bali dengan pertimbangan bahwa seluruh provinsi pada wilayah tersebut memenuhi salah satu atau lebih dari 4 unsur/kriteria yang ditetapkan.

“Gubernur dapat menetapkan Kabupaten/Kota lain di wilayahnya, dengan mempertimbangkan keempat parameter dan pertimbangan lain untuk memperkuat upaya pengendalian COVID-19,” tegas Tito.

Pada diktum kelima disebutkan, selain pengaturan pemberlakuan pembatasan sebagaimana dimaksud, Mendagri juga meminta agar daerah tersebut lebih mengintensifkan kembali protokol kesehatan (menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau handsanitizer, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).

Di samping itu juga memperkuat kemampuan tracking, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk untuk meningkatkan fasilitas kesehatan (tempat tidur, ruang ICU, maupun tempat isolasi/karantina), koordinasi antardaerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan

Pada diktum keenam disebutkan, pengaturan PPKM ini berlaku mulai tanggal 26 Januari sampai dengan 8 Februari 2021, dan mempertimbangkan berakhirnya masa berlaku pembatasan berdasarkan pencapaian target pada keempat parameter selama 4 (empat) minggu berturut-turut.

“Untuk itu para kepala daerah agar melakukan monitoring dan rapat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) terkait secara berkala,” ujar Tito.

Kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, Mendagri menginstruksikan untuk tetap memperkuat dan meningkatkan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Selain itu, Mendagri juga memberi arahan yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengoptimalkan kembali posko Satgas COVID-19 tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kelurahan/Desa, sampai dengan Dusun/RW/RT.

“Khusus untuk wilayah desa, dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19 dapat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara akuntabel, transparan, dan bertanggung jawab,” ujar Tito, tertuang dalam diktum kedelapan.

Pada diktum tersebut, juga tertuang instruksi pada seluruh Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk berupaya mencegah dan menghindari kerumunan baik dengan cara persuasif maupun melalui cara penegakan hukum dengan melibatkan aparat keamanan (Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melibatkan Tentara Nasional Indonesia).

Serta untuk melaporkan hasil monitoring pelaksanaan PPKM secara mingguan kepada Mendagri tembusan kepada Satgas Penanganan COVID-19 Nasional.

“Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2021 dan pada saat Instruksi Menteri mulai berlaku, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tanggal 6 Januari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,” bunyi diktum kesembilan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wapres Ma’ruf: Genose, Wujud Prestasi UGM Ciptakan Inovasi di Masa Pandemi

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pandemi Corona Virus Desease-2019 (Covid-19) yang belum berakhir, membuat pemerintah terus berupaya meminimalisir penyebaran virus. Selain terus mengampanyekan gerakan 3 M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan), pemerintah juga mengupayakan 3 T (tracing, testing, treatment).

Hal ini memicu para peneliti untuk melahirkan sebuah inovasi yang dibutuhkan masyarakat saat ini, salah satunya Genose dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

“Karena memang juga pada saat seperti pandemi ini kan semua memerlukan alat-alat kesehatan yang bisa menunjang, termasuk untuk mendeteksi ditemukannya Genose oleh UGM ini, ini suatu prestasi dari pada sebuah inovasi yang kita sudah lakukan,” kata Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin saat menerima Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) selaku Kepala Badan Riset dan Inovasi Indonesia (BRIN) Bambang Brodjonegoro dan Tim Peneliti Genose UGM Yogyakarta, di Kediaman Resmi Wapres Jalan Diponegoro Nomor 2, Selasa (02/03/2021).

Lebih jauh Wapres memberikan apresiasi kepada Tim Genose UGM Yogyakarta yang terus melakukan inovasi dan mencari solusi dari permasalahan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan.

“Saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada BRIN dan Kemenristek karena kita kan memang selama ini dianggap riset kita masih terlalu tertinggal dibanding dengan negara tetangga kita,” ucap Wapres.

Wapres pun berharap agar penelitian di bidang selain kesehatan dapat terus dikembangkan sebagai upaya meningkatkan daya saing dengan negara-negara lain.

“Saya berharap mudah-mudahan akan terus dikembangkan upaya-upaya riset dan penelitian untuk memperoleh hasil-hasil inovasi yang tidak saja di bidang kesehatan tapi juga di bidang-bidang lain. Kita harus memacu diri karena inovasi yang menentukan kita di dalam persaingan global,” harap Wapres.

Sementara itu, Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa selain menggunakan teknologi kesehatan, penelitian dari Genose juga merupakan kombinasi dari penggunaan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang diharapkan dapat menjadi tren teknologi masa depan.

“Alat ini intinya menggunakan teknologi terkini yaitu kecerdasan artificial yang dipakai untuk mendeteksi apakah positif atau negatif. Jadi menggabungkan kesehatan dengan artificial intelligence. Metode kecerdasan artifisial dengan melakukan analisa terhadap hembusan napas kita.” ujar Bambang.

Pada kesempatan tersebut, Bambang juga menyampaikan bahwa Genose merupakan bukti nyata bahwa di balik pandemi masih ada semangat dari para peneliti untuk dapat mengembangkan produk risetnya.

“Selama masa Covid ada berkah yang tidak disangka, yaitu semangat untuk melakukan riset dan inovasi tumbuh luar biasa. Ternyata kualitasnya luar biasa dan dapat dipertanggungjawabkan karena melalui semua proses standarisasi perizinan yang diharuskan,” ungkap Bambang.

Sebagai informasi, Genose merupakan alat yang dikembangkan oleh Tim Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang metode samplingnya menggunakan hembusan napas. Hembusan napas pada manusia diklaim memiliki senyawa yang dapat membedakan seseorang yang terpapar virus Covid-19 atau yang tidak terpapar. Hasil tes menggunakan Genose dapat diketahui dalam waktu kurang dari satu menit.

Selain Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, hadir pula Sekretaris Kemeristek/BRIN Mego Pinandito, Ketua Konsorsium Riset Inovasi Covid-19/Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, Plt. Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan Ismunandar, dan Tim Penemu Genose UGM Eko Fajar Nur Prasetyo, Safitri, dan Irma Setyawati Lubis.

Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Mohamad Oemar dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar: 3,2 Juta Lansia di Provinsi Jawa Tengah Jadi Prioritas Vaksinasi Gelombang II

Oleh

Fakta News

Semarang – Warga lanjut usia (lansia) menjadi prioritas vaksinasi pada gelombang II bersama layanan publik. Hal itu dikatakan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang merujuk pada adanya kebijakan baru dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bahwa lansia menjadi prioritas utama.

“Hari ini kita percepat vaksinasi untuk pelayanan publik plus kita prioritaskan untuk lansia. Lansia ini memang sekarang menjadi prioritas pertama,” kata Ganjar ditemui usai memimpin rapat evaluasi penanganan COVID-19 di kantornya, Selasa (2/3/2021).

Ganjar meminta, semua bupati/wali kota di Provinsi Jawa Tengah untuk menjadikan lansia sebagai prioritas vaksinasi. Sebelumnya, program vaksinasi lansia hanya dilakukan di ibu kota Provinsi.

“Silakan didaftar, pasti lebih mudah karena umpama saya mencari lansia eks Pegawai Negeri Sipil itu gampang, TNI dan Polri juga punya datanya. Kalau tidak, kelurahan atau desa juga pasti punya data lansia itu,” jelas Ganjar.

Meski begitu, tidak semua masyarakat mendapatkan vaksinasi secara serentak dikarenakan stok vaksin yang terbatas.

“Nanti tidak bisa semua, jadi bertahap. Maka saya minta masyarakat bersabar. Sebenarnya kita jauh lebih siap, mau dikasih berapa saja vaksinnya pasti habis cepet. Mohon maaf kepada seluruh masyarakat, sabar ya karena ini bertahap,” pungkas Ganjar.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Yulianto Prabowo mengatakan total ada sekitar 3,2 juta lansia di Jawa Tengah. Mereka nantinya akan menjadi prioritas vaksinasi bersama 2,1 juta pelayan publik.

“Total lansia dan pelayan publik di Jawa Tengah ada sekitar 5,3 juta. Tapi sekali lagi, karena vaksin yang ada baru sebagian kecil, jadi tidak bisa bareng semuanya. Saat ini saja, jumlah vaksin yang kami terima hanya sekitar 10 persen dari total target sasaran itu. Maka kami minta masyarakat bersabar,” terang Yulianto.

Baca Selengkapnya

BERITA

DVI Polri Tutup Operasi Identifikasi Pesawat Sriwijaya Air SJ182

Oleh

Fakta News
Kapusdokkes Polri Brigjen Rusdianto

Jakarta – Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri resmi menutup operasi identifikasi terhadap korban pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu, Januari lalu. Penutupan itu dilakukan hari ini.

“Dengan telah selesainya seluruh pemeriksaan dan kegiatan dalam prosesi DVI SJ182 yang berlangsung sejak 9 Januari 2021, maka pada hari ini, Selasa, 2 Maret 2021 pukul 13.50 WIB, operasi SJ182 secara resmi dinyatakan ditutup,” kata Kapusdokes Polri Brigjen Rusdianto saat jumpa pers di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (2/3/2021).

Dalam kesempatan itu, Rusdianto mengatakan masih ada tiga penumpang yang belum teridentifikasi. Belum teridentifikasinya tiga penumpang itu karena tim DVI belum mendapat sampel yang digunakan sebagai pembanding untuk diidentifikasi.

“Adapun 3 orang yang dilaporkan sebagai penumpang SJ182 penerbangan JKT-Pontianak atas nama Panca Widya, perempuan umur 46 tahun. Kedua, Dania anak perempuan usia 2 tahun; dan ketiga, Arkana, bayi laki-laki umur 7 bulan hingga akhir operasi ini belum dapat dinyatakan teridentifikasi karena belum ada sampel yang dijadikan sebagai pembanding,” katanya.

Brigjen Rusdianto menyampaikan Tim DVI Polri telah memeriksa 744 lebih sampel DNA. Tim DVI Polri juga telah melakukan rekonsiliasi sebanyak 15 kali dengan total yang berhasil teridentifikasi sebanyak 59 jenazah.

“Adapun DNA telah dilakukan pemeriksaan sejumlah 744 sampel terdiri dari sampel antemortem sejumlah 174 sampel dan sampel postmortem sejumlah 570 sampel,” ujarnya.

“Setelah kita lakukan pemeriksaan, Kita lakukan rekonsiliasi selama operasi DVI SJ182 sejak 9 Januari 2021 sampai saat ini telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi sebanyak 15 kali dan berhasil mengidentifikasi jenazah sejumlah 59 jenazah terdiri dari 30 laki-laki dan 29 perempuan dengan persentase 95,2 persen,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Rusdianto mengatakan, bila ada perkembangan terkait tiga orang yang belum teridentifikasi, akan diinformasikan lebih lanjut.

“Bila ada perkembangan lebih lanjut akan kita informasikan kembali,” imbuhnya.

Baca Selengkapnya