Connect with us

Mendagri Apresiasi Keberhasilan Polri Tangkap Djoko Tjandra

Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan Tim Polri yang berhasil menangkap Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih Bank Bali di Malaysia. Menurut Mendagri, keberhasilan Jajaran Polri layak diapresiasi, sebab menangkap buronan di luar negeri itu tak gampang. Mesti mengatasi jalur birokrasi antar negara.

“Saya menyampaikan apresiasi kepada Polri, Pak Kapolri dan jajarannya yang mampu untuk menembus hambatan-hambatan birokrasi maupun hambatan-hambatan hukum antar negara, itu saya prestasi luar biasa, ” kata Mendagri, menjawab pertanyaan para wartawan usai solat Idul Adha di kantor Kemendagri di Jakarta, Jumat (31/7).

Menurut Mendagri, menangkap buronan di luar negeri itu bukan perkara mudah. Sebab, mesti mengatasi birokrasi antar negara. Meskipun ada perjanjian ekstradisi antar dua negara, misalnya antara Indonesia dan Malaysia.

Dalam kesempatan itu juga, Mendagri sempat menjawab pertanyaan wartawan seputar pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. Menurut Mendagri, persiapan Pilkada terus dilakukan. Pemerintah, sepenuhnya mendukung kerja penyelenggara dalam hal ini adalah KPU dan Bawaslu.

Tito menyampaikan, dalam beberapa waktu yang lalu, keliling ke beberapa provinsi, untuk mengecek kesiapan Pilkada. Terutama dari sisi anggaran pemilihan yang disediakan oleh pemerintah daerah lewat mekanisme Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Sebagian besar baik. Anggaran juga sebagian besar sudah 100 persen untuk KPUD dan Bawaslu daerah. Jadi tidak ada alasan bagi KPUD dan Bawaslu daerah untuk tidak bekerja,” ujarnya.

Sebagai Mendagri Tito, telah menginstruksikan jajarannya, untuk mengejar soal anggaran itu. Karena Pilkada serentak ini adalah agenda strategis nasional. Dirinya juga kemarin, telah bertemu dengan Ketua KPU dan jajarannya, juga dengan pimpinan DKPP, membahas persiapan pemilihan.

“Kita sharing pandangan mengenai kesiapan. Saya melihat langkah-langkah yang dilakukan sudah bagus. Tahapan-tahapan verifikasi faktual sudah dilakukan. Sekarang memasuki masa pemutakhiran data coklit, door to door.  Ini juga berlangsung dengan relatif cukup baik. Protokol kesehatannya juga ditaati. Nah tinggal sama-sama, kami memiliki memiliki satu kesamaan bahwa Pilkada ini bukan sesautu yang terpisah dengan pandemi,” papar Tito.

“Jadi isu pandemi kita jadikan isu sentral dalam rangka pilkada, baik dalam rangka menjaga protokol kesehatannya untuk penyelenggara, pengaman, pengawas dan pemilih, tapi yang lebih utama lagi adalah untuk mendorong atau jadi momentum emas yang mungkin setelah pilkada ini tidak akan ada lagi momentum sebaik ini, untuk memacu mesin daerah, 270 daerah bergerak semua untuk mengendalikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya.

Karena bagaimana pun, kata dia, menanggulangi wabah Covid-19 ini bukan pekerjaan pusat saja. Tapi ini kerja bersama. Sebab, jika pusat saja yang all out, mesin pemerintahan yang bergerak baru 50 persen. Sementara, di era otonomi, sebagian kewenangan ada di tangan daerah.

“Nah 270 (daerah) akan Pilkada. Pilkada itu adalah pertarungan hidup mati untuk kekuasaan di daerah. Nah kita giring isunya menjadi pertarungan sehat, kontestasi sehat, adu gagasan, adu berbuat untuk menangani Covid-19. Apa gagasan para calon bupati atau walikota atau gubernur untuk menangani Covid-19 di daerahnya dan dampak sosial ekonominya? Pilih mereka yang punya gagasan yang baik, pilih mereka yang bisa mengendalikan. Kalau seadainya yang tidak bisa mengendalikan dan tidak punya gagasan, tidak punya konsep segala macam ya kasihan rakyatnya nanti. Berantakan nanti, Covid-nya dimana-mana. Tapi yang punya konsep, punya keseriusan, punya kesungguhan itu yang terbaik, maka pilihlah. Rakyat itu di negara demokrasi faktanya dia hanya menunjukkan powernya pada saat election atau pemilihan,” kata Mendagri panjang lebar.

Jadi katanya, Pilkada ini momentum emas untuk memilih pemimpin yang mampu menyelesaikan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Ini kesempatan rakyat untuk memilih mereka yang benar-benar punya gagasan, benar-benar yang berbuat atasi Covid dan dampaknya.

” Yang tidak berbuat daerahnya karena Covid-19, ya jangan dipilih kalau saya begitu, jangan dipilih. Pusat sudah all out, daerah juga all out, sehingga akhirnya bisa mengendalikan masyarakat, karena problema pandemi Covid-19 ini sebenarnya problem bagaimana mengendalikan masyarakat yang 270 juta ini taat pada protokol kesehatan. Itu tidak gampang di negara sebesar Indonesia ini, ” ujarnya.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua Satgas Doni Monardo Jadi Relawan Uji Klinis Vaksin Covid-19

Oleh

Fakta News
Kepala BNPB, Doni Monardo, selaku Ketua Satgas Penanganan Covid-19, saat memberikan keterangan pers beberapa waktu lalu.

Jakarta – Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo telah mendaftarkan dirinya untuk menjadi relawan uji klinis vaksin Covid-19.

Kabar itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito saat konferensi pers di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Kamis (13/8).

“Ini adalah bentuk komitmen pemerintah, mendukung, bahwa kita berupaya keras memberikan perlindungan, mendukung perlindungan maksimal kepada seluruh rakyat Indonesia melalui program vaksinasi,” katanya.

Ia juga menyampaikan, sebelumnya pada Selasa lalu (11/8), Presiden Joko Widodo telah meninjau langsung fasilitas produksi vaksin milik BUMN PT Biofarma di Bandung, Jawa Barat.

“Dan pemerintah sangat optimis mendukung pengembangan produksi vaksin,” lanjutnya.

Saat ini, katanya, hadirnya vaksin Covid-19 ditengah-tengah masyarakat dunia sudah dinanti-nantikan. Pemerintah juga telah berupaya melakukan terobosan dalam penelitian vaksin.

Dan saat ini, setelah 4 bulan melawan pandemi Covid-19, dunia sudah memasuki penelitian uji klinis fase 3. “Dan kita semua berharap dengan penemuan vaksin, dapat melindungi seluruh masyarakat,” tandasnya.

Diketahui PT Biofarma memilih vaksin yang dikembangkan PT Sinovac Biotech Ltd dari China. Saat ini uji klinis sudah memasuki tahap 3, karena uji klinis tahap 1 dan 2 sudah dilakukan di negara China.

Jika vaksin itu berhasil terhadap 1.620 relawan uji klinis yang diselenggarakan di Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran Bandung, maka vaksin tersebut akan diproduksi massal di dalam negeri.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemendikbud Sebut Dana BOS Dimungkinkan Dapat Digunakan untuk Biaya Rapid Test

Oleh

Fakta News

Jakarta – Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Jumeri mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan tes cepat COVID-19 tenaga kependidikan.

“Dana BOS dimungkinkan digunakan untuk pembiayaan ‘rapid test’ sepanjang dananya ada,” ujar Jumeri dalam taklimat media di Jakarta, Kamis.

Dia menambahkan tidak semua dana BOS mencukupi digunakan untuk biaya tes cepat bagi tenaga kependidikan yang sekolahnya sudah melakukan pembelajaran tatap muka.

Pemerintah melakukan relaksasi pembukaan sekolah untuk zona kuning. Pembukaan sekolah boleh dilakukan di zona hijau dan kuning dengan persyaratan disetujui Pemerintah Daerah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, dan orang tua peserta didik. Jika orang tua tidak setuju maka peserta didik tetap belajar dari rumah dan tidak dapat dipaksa.

Pembelajaran tatap muka akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30 persen hingga 50 persen dari standar peserta didik per kelas. Standar awal 28 hingga 36 peserta didik per ke las, dibatasi menjadi 18 peserta didik untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.

Kemudian untuk sekolah luar biasa yang awalnya lima hingga delapan peserta didik per kelas, menjadi hanya lima peserta didik per kelas. Selanjutnya, untuk jenjang PAUD standar awal 15 peserta didik per kelas menjadi lima peserta didik per kelas.

Begitu juga untuk jumlah hari dan jam belajar juga akan dikurangi, dengan sistem bergiliran rombongan belajar yang ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan.

Jika sekolah di zona kuning dan hijau kembali dibuka, maka harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jarak antarpeserta didik 1,5 meter, tidak ada aktivitas kantin, tempat bermain, maupun aktivitas olah raga.

Jumeri menambahkan banyak satuan pendidikan di daerah 3T sangat kesulitan untuk melaksanakan PJJ karena minimnya akses digital.

Hal itu dapat berdampak negatif terhadap tumbuh kembang dan psikososial anak secara permanen. Saat ini, 88 persen dari keseluruhan daerah 3T berada di zona kuning dan hijau.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, maka satuan pendidikan yang siap dan ingin melaksanakan pembelajaran tatap muka memiliki opsi untuk melaksanakannya secara bertahap dengan protokol kesehatan yang ketat.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Junaidi, mengatakan kondisi geografis Kabupaten Nunukan terdiri dari tiga kategori yaitu kategori perkotaan, pulau terluar, dan yang terisolir dan hanya memiliki akses udara.

“Hampir 30 persen wilayah Kabupaten Nunukan tidak ada jaringan internet sehingga para pendidik yang harus aktif mengunjungi rumah peserta didik karena tidak ada jaringan internet. Namun mengacu pada SKB Empat Menteri kami sudah melakukan sosialisasi pada guru agar tetap mengikuti protokol kesehatan dengan ketat,” tutur Junaidi.

Disinggung mengenai keselamatan dan keamanan siswa karena berbatasan dengan negara lain, Junaidi mengatakan saat ini aktivitas antardua negara tersebut tidak sepadat sebelumnya.

Berdasarkan peta zonasi risiko COVID-19 yang bersumber dari https://covid19.go.id/ per 13 Agustus 2020, terdapat 33 kabupaten/kota yang berada di zona merah, 222 kabupaten/kota berada di zona oranye, 177 kabupaten/kota berada di zona kuning, dan sisanya 82 kabupaten/kota berada di zona hijau dan zona tidak terdampak.

Data Kemendikbud, satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang sudah melapor dan melaksanakan pembelajaran tatap muka sebanyak 23.150 sekolah. Dari angka tersebut yang berada di zona kuning dan melakukan BDR sebanyak 6.238 sekolah, sedangkan yang melakukan pembelajaran tatap muka sebanyak 1.063 sekolah.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Ini, Presiden Jokowi Dijadwalkan Sampaikan Pidato Pukul 09.00 dan 14.00

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan Pidato 2 (dua) kali pada hari ini, Jumat, 14 Agustus 2020, di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)/Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senayan, Provinsi DKI Jakarta.

Agenda penyampaian pidato kali ini berbeda dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang biasanya 3 (tiga) kali sekarang menjadi 2 (dua) karena pertimbangan masa pandemi Covid-19.

Pidato Presiden Jokowi yang pertama rencana akan dilaksanakan pukul 09.00 WIB dalam rangka Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2020.

Setelah istirahat salat Jumat, mulai pukul 14.00 WIB, Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato kedua dalam rangka penyampaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 beserta Nota Keuangan.

Sebagai informasi, pelaksanaan sidang kali ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena digelar pada saat pandemi Covid-19 dan menerapkan protokol kesehatan ketat.

 

(hels)

Baca Selengkapnya