Menanti Perpanjangan Kontrak, Freeport Mencoba Beri Iktikad Baik
Mimika – Belum usai tarik ulur perihal permohonan perpanjangan kontrak, PT Freeport Indonesia rupanya mencoba memberikan iktikad baik dengan berkontribusi pada bidang kesehatan. Perusahaan tersebut menggandeng pemerintah daerah setempat dengan membuat klinik kesehatan terapung. Hal ini pun diklaim untuk meningkatkan akses layanan kesehatan di area pesisir barat dan timur Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Adapun klinik terapung diadakan agar frekuensi layanan terjadwal dan akses layanan kesehatan dasar yang lengkap dapat terjangkau masyarakat.
“Kami juga bermitra dengan pemerintah daerah dalam mendukung mobilisasi transportasi udara bagi pasien darurat medis,” kata Manager Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Kerry Yarangga dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/7).
Klinik terapung itu kurang lebih berupa kapal berukuran 17×5 meter dengan kapasitas 13 penumpang. Kapal tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti 3 ruang tidur, ruang pemeriksaan, ruang observasi atau trauma, area laboratorium mini, dan ruang obat. Alat-alat medis pun tersedia di sana. Semua mencakup alat penunjang diagnostik, seperti alat rekam jantung dan mesin pemeriksaan darah lengkap, alat medis penanganan kegawatdaruratan seperti alat resusitasi, alat pacu jantung, hingga konsentrator oksigen.
“Klinik terapung lengkap dengan alat medis bedah minor, serta alat medis pemeriksaan ibu hamil dan melahirkan,” lanjut Kerry.
Sedangkan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Saiful Taqim pun mengaku terbantu dengan klinik terapung tersebut. “Pemda sangat terbantu terutama dalam inovasi dukungan akses pesisir laut dan udara. Karena Pemda kesulitan mengakses puskesmas-puskesmas di pegunungan. Kami pun terbantu dalam mengatasi keterbatasan sumber daya,” ujar Saiful.
Sementara Dewan pembina Yayasan Inovasi Pemerintah Daerah, Erna Witoelar mengatakan kerja sama pemerintah daerah dan mitra kerjanya di daerah punya peran penting untuk dapat melaksanakan program the Sustainable Development Goals (SDGs) dengan praktik-praktik inovatif di tingkat lokal. Program itu bisa dilakukan pemerintah dengan dibantu bersama-sama oleh pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan. Selain itu juga untuk memberikan ruang kepada pekerja perempuan agar berkontribusi, penyediaan air minum, serta menuntaskan kekurangan gizi pada anak.
“Kegiatan ini punya pesan bahwa ada kesepakatan negara-negara PBB untuk mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Menyelesaikan masalah dampak sosial ekonomi yang timbul dari pembangunan,” ujarnya. Perusahaan-perusahaan yang menyasar sektor kesehatan dengan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat memang harus ditingkatkan.
Memperbaiki Ketegangan
Seperti diketahui, negosiasi antara pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia memang tengah memasuki babak baru. Kedua belah pihak masih saling mempertahankan pendapatnya mengenai perpanjangan masa operasional. Kementerian ESDM menginginkan perpanjangan kontrak dilakukan dua tahap, masing-masing tahap memiliki waktu 10 tahun. Sebaliknya, perusahaan asal Amerika Serikat itu menginginkan perpanjangan masa operasi langsung hingga 2041. Adapun kontrak Freeport berakhir 2021.
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji pun mengatakan bahwa keinginan Freeport mendapatkan perpanjangan hingga 2041 sudah disampaikan ke pemerintah. Perusahaan asal Amerika Serikat itu menyampaikan meski pemerintah memberi perpanjangan hingga 2031, tapi harus ada klausul yang menyebutkan karena ada itikad baik, pemerintah memberikan sinyal perpanjangan 10 tahun kedua. Namun, sampai saat ini pemerintah tetap pada pendiriannya, jika seluruh yang diamanatkan peraturan perundangan dipatuhi, Freeport akan mendapatkan perpanjangan 10 tahun terlebih dulu.
“Sesuai arahannya Menteri ESDM itu sampai 2031,” kata Teguh, belum lama ini di Jakarta.
Penegasan pun sebelumnya juga sudah disampaikan Presiden Joko Widodo. Ia berjanji akan mengambil sikap terkait negosiasi antara PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia. “Kalau memang sulit diajak musyawarah, sulit diajak berunding, saya akan bersikap,” tegas Jokowi.
W. Novianto
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
