Connect with us

Menag Yaqut Ajak Teladani Dakwah Moderat Sunan Ampel

Menag Yaqut Cholil Qoumas

Surabaya – Raden Mohammad Ali Rahmatullah atau yang dikenal dengan Sunan Ampel terbukti mampu menyebarkan ajaran Islam secara damai tanpa diliputi kekerasan dan pertumpahan darah. Model dakwah secara moderat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan inilah yang patut untuk ditiru agar kemurnian spirit agama bisa terus terjaga dengan baik.

Ajakan tersebut disampaikan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat memberi sambutan pada Peringatan 50 tahun Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (26/3/2021).

Hadir dalam acara ini Ketua PWNU Jatim KH Marzuki Mustamar, Forum Rektor PTKIN, dan Forkompinda Jatim. Dalam peringatan ini juga diluncurkan buku Madzhab Dakwah Wasathiyyah Sunan Ampel dan Peresmian Dakwah Wasthiyyah Center for Research and Publication.

Menag Yaqut percaya, dengan nama besar Sunan Ampel, UINSA mampu membawa dan membumikan nilai-nilai Islam dalam konteks keindonesiaan.

“Untuk membumikan itu tentu tanpa harus ada pertempuran apalagi tumpah darah sebagaimana contoh yang diberikan para pejuang dakwah Islam Indonesia, yakni para Walisongo, termasuk di dalamnya Sunan Ampel,” ujar Menag.

Berpijak dari segala kehebatan dan prestasi yang ditorehkan Sunan Ampel dalam berdakwah tersebut, Menag Yaqut juga berharap UINSA terus bisa melakukan aksi-aksi nyata, terutama untuk menjaga DNA madzhab Islam yang wasathiyyah atau ajaran agama Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam.

Menurut Menag, mengoptimalkan kampus Perguruan Tinggi Keagamaaan Islan Negeri (PTKIN) agar lebih mencerahkan dan edukatif sangatlah penting, apalagi di tengah-tengah kuatnya narasi ajaran agama yang masih banyak ditafsirkan sebagai alat ketimbang inspirasi itu sendiri. Pengoptimalan ini juga melihat fakta bahwa masih adanya kesenjangan yang luas antara struktur ortodoksi agama dan konteks realitas aktual sekarang.

Oleh karena itu, kampus PTKIN, ke depan diharapkan memiliki upaya kuat dan juga sistematis untuk mengarahkan energi umat Islam ke arah yang lebih esensial ajaran Islam.

“Sehingga agama akan lebih kontributif terhadap peradaban. Atau dalam bahasa lain, PTKIN berani melakukan rekontekstualisasi prinsip-prinsip utama ortodoksi Islam dengan kenyataan yang ada sekarang,” jelas Menag.

Menag menyatakan, upaya aktif yang dilakukan UINSA dengan mempertegas madzhab Islam Wasathiyyah, mendirikan Rumah Moderasi Beragama dan juga Research Center and Publication, hakikatnya merupakan DNA di Kementerian Agama.

“DNA ini harus terus diperkuat agar sektor pendidikan di Kementerian Agama menjadi role model bagi Kementerian yang lain. Bagaimana menjaga dan mencintai NKRI yang tidak saja ada dalam wacana dan pikiran akan tetapi tindakan nyata dan jelas,” harap Menag.

Rektor UINSA Sunan Ampel Masdar Hilmy mengatakan, semangat wasathiyyah Sunan Ampel berusaha diterjemahkan dan dijembatani dengan mengusung konsep serta paradigma keilmuan integrated twin towers sejak perubahan status kelembagaan dari IAIN menjadi UIN pada 2013.

“UINSA berupaya meng-insert-kan nilai-nilai, pemikiran, ajaran dan gerakan dakwah Kanjeng Sunan Ampel ke dalam seluruh relung sendi kehidupan akademik,” ujarnya.

Sedang Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengharapkan keberadaan UINSA tidak hanya menjadi tongak peradaban di Indonesia melainkan dunia.

“Acara ini sangat penting dan kami bangga dengan keberadaan UiN Sunan Ampel. Buku Madzhab Dakwah Wasathiyyah Sunan Ampel akan menjadi pemikiran baru dari pelbagai pihak. Bagaimana pun masuknya Islam di Indonesia tak bisa lepas dari peran Walisongo,” ujar Emil.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya