Megawati Minta Mendikbud Nadiem Beri Kesempatan Lebih Besar ke Anak Bangsa untuk Berkarya
Jakarta – Presiden RI Kelima Megawati Soekarnoputri meminta agar Mendikbud Nadiem Makarim memberi kesempatan lebih besar kepada anak-anak muda Indonesia untuk berkarya serta meraih prestasi tinggi. Pembangunan Gelora Bung Karno (GBK) dan Gedung DPR di Senayan oleh anak bangsa adalah bukti orang Indonesia kapabel dan berkualitas.
“Saya bilang ke Pak Nadiem kasih kesempatan ke anak muda kita. Saya sering heran, apa-apa saja konsultannya orang asing. Apa kita tak punya orang sendiri ya? Bung Karno bikin GBK itu, sampai sekarang masih terpakai,” kata Megawati.
Ia mengisahkan, GBK dan Gedung DPR menggunakan teknologi baru. Waktu dibangun, Presiden RI Pertama Soekarno mengumpulkan 600 ahli. Saat itu, mereka mau mundur karena merasa tidak sanggup.
“Bung Karno lalu memanggil mereka. Bung Karno bilang, hei anak muda, saya sejak muda dan akhirnya bisa memproklamasikan kemerdekaan dan membentuk NKRI, kalian baru bikin gedung gitu saja mundur. Terus akhirnya lanjut dan berhasil juga. Jadi yang diperlukan adalah ruang dan kesempatan bagi akademisi kita. Anak-anak kita sangat pintar loh Pak Nadiem,” kata Megawati lagi.
Mendikbud Nadiem Makarim memang hadir dalam webinar pembukaan Pameran Daring Buku Bung Karno, Selasa (24/11).
Dilanjutkan Megawati, dirinya pernah datang dan hadir untuk menyemangati anak-anak Indonesia peserta olimpiade matematika.
Ia mengingatkan Nadiem, bahwa di desa-desa, banyak sekali anak pintar dan berpotensi, tapi tak bisa bersekolah. Megawati membuktikan sendiri karena menjadi orang tua asuh bagi anak-anak pintar dari pedesaan.
“Banyak anak Indonesia yang pintar. Di Papua, Maluku, dimana-mana ada. Tapi tak bisa sekolah. Lalu mau diapakan? Makanya waktu itu saya katakan jangan manjakan generasi milenial. Anak-anak itu harus memiliki fighting spirit, dijadikan dia the best. Akan bangga banget ya kita sebagai orang tua. Cucu saya saya dorong jadi the best dan number one. Ibu-ibu harus mendorong anaknya,” urainya.
Megawati bercerita, suatu waktu sebagai ketua umum partai, dirinya berkunjung ke sebuah desa di kaki Gunung Salak. Lalu pertemuan dilakukan di sebuah gedung sekolah negeri. Dia pun bertemu dengan anak-anak kecil. Ketika Megawati bercerita dan bertanya, ada seorang anak yang selalu menjawab dengan tepat. Berkali-kali demikian. Hingga Megawati meminta sang anak tak menjawab dan memberi kesempatan buat temannya yang lain.
“Tapi temannya yang lain tak ada yang bisa menjawab. Hanya dia yang bisa menjawab. Diam-diam saya minta dipanggilkan orang tuanya. Orang tuanya kena culture shock waktu saya bilang saya akan ambil anakmu. Maksudnya saya akan asuh. Anak ini sekarang sudah jadi dokter. Adiknya Insinyur IPB. IP-nya 3 ke atas. Sangat cerdas. Saya suruh les Inggris, bisa. Komputer, bisa,” urai Megawati.
Megawati sekalian menyarankan agar para orang tua lain di Indonesia, yang punya kemampuan, juga bersedia membantu dengan cara demikian. Namun dia ingatkan agar turun langsung ke lapangan untuk mencari anak berbakat namun tak memiliki fasilitas.
“Saya minta maaf kepada bapak ibu, saya bukan mengajari. Saya cuma melimpahkan pemikiran saya demi Indonesia tercinta ini,” kata Megawati.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
