Connect with us

Megawati Dorong Kerja Sama Pengembangan SDM, Riset Kelautan dan Perikanan dengan Korsel

Jakarta – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP) menjalin kerja sama dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan aplikasi hasil riset kelautan dan perikanan untuk masyarakat dengan Jeju National University (JNU). Kerja sama ini ditandai dengan penandatangan nota kesepahaman (MoU) di Jeju, Korea Selatan, Rabu (14/9/2022).

Nota kesepakatan itu sendiri ditandatangani Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Kebumian BRIN, Ocky Karna Radjasa, dan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan (BRSDM KKP), I Nyoman Radiarta, yang dalam kesempatan ini diwakili, Sekretaris BRSDM KKP, Kusdiantoro dengan Pesiden JNU Kim Eel Hwan.

Turut menyaksikan acara MoU tersebut, Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko, Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan, Gandi Sulistiyanto, Bendahara Umum PDIP Olly Dondokambey dan Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri.

Menurut Megawati, Presiden Joko Widodo (Jokowi) banyak melihat kemungkinan negara yang gagal, termasuk dalam hal pangan. Maka sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, dirinya ditugasi oleh Presiden Jokowi, salah satunya mewujudkan kedaulatan pangan sebagai bagian dari visi BRIN.

“Salah satu misinya kalau kita berhasil kedaulatan pangan, maka kita bisa ikut bantu negara yang membutuhkan. Dan hari ini, dalam membangun BRIN, antara lain kami membuka diri untuk kerjasama dengan banyak Perguruan Tinggi, swasta dan lain-lain,” ujar Megawati sebelum penandatangan MoU.

Megawati mengatakan dirinya ikut membawa Olly Dondokambey yang juga menjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut). Sebab Sulut, secara geografis dan potensi perikanan, sangat mungkin mengembangkan diri di sektor pangan dimaksud. “Saya berharap kerjasama sekarang ini bisa dilakukan lebih aktif,” imbuh Megawati.

Dubes RI untuk Korsel, Gandi menjelaskan bahwa peranan riset memang sangat dibutuhkan untuk mempercepat kerja sama antara Negara, khususnya antara Indonesia dan Korsel.

Kata dia, dalam waktu dekat akan ada penerbangan Jeju-Manado, Jeju-Bali, Jeju-Batam. Untuk Batam, airportnya dikelola Incheon Airport. Kemudian saat ini perdagangan Indonesia dan Korea telah diteken dan disetujui DPR Indonesia, yakni Indonesia-Korea Comprehensive Agreement. Juga kerjasama regional di negara-negara Asia Timur, China, Japan, dan Korea.

“Dengan semua infrastruktur tadi, sangat dibutuhkan peranan riset untuk mempecepat hubungan kedua negara khususnya dalam hal perdagangan dan juga pariwisata,” kata Gandi Sulistyanto.

Sekretaris BRSDM KKP, Kusdiantoro, menjelaskan kerja sama ini merupakan payung pelaksanaan kerja sama ke depan dengan dua ruang lingkup.

“Pertama, peningkatan kapasitas SDM melalui peluang beasiswa pendidikan di Jeju National University, pertukaran tenaga ahli/peserta didik, dan pelatihan kelautan dan perikanan. Kedua, pengembangan budidaya berbasis keterlibatan masyarakat untuk komoditas perikanan penting menggunakan teknologi budidaya inovatif,” jelas Kusdiantoro.

Dia menjelaskan, BRSDM KKP memiliki 20 politeknik/Akademi Komunitas/Sekolah Usaha perikanan tersebar di sebagian besar wilayah Indonesia menerapkan pendidikan teaching factory, 70% praktek dan 30% teori dengan hampir 60 persen peserta didik adalah anak pelaku utama kelautan dan perikanan (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah, penggaram dan pemasar hasil perikanan).

“Affirmatif kebijakan ini memberikan kesempatan besar pada anak pelaku utama mengenyam pendidikan secara gratis. Artinya negara hadir memberikan perlindungan dan kesempatan besar anak pelaku utama setelah lulus nanti dapat melakukan transformasi usahanya sehingga lebih berpendapatan dan semakin sejahtera. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang negara untuk kehidupan masyarakat lebih baik ke depannya,” ucap Kusdiantoro.

Lebih lanjut, Kusdiantoro menyebut bahwa kerjasama ini bagian dari upaya mendukung 5 (lima) program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam hal meningkatkan pengembangan budidaya laut, pesisir dan tawar.

“Pelaksanaan kerja sama ini dalam waktu dekat, BRSDM akan mengajak pihak Jeju Nasional University dalam pengembangan SMART Fisheries Village (SFV) di Gondol, Bali dengan komoditas ikan kerapu,” lanjutnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya