Megawati Bangga dan Terharu Lihat Relief Sarinah yang Sempat Disembunyikan
Jakarta – Presiden Kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Prof. Dr. (H.C) Megawati Soekarnoputri tak mampu menyembunyikan rasa bangganya dan terharu atas relief Sarinah yang menggambarkan masyarakat pedesaan di lantai Gedung Sarinah. Hal itu diungkapkan Megawati kepada wartawan usai meninjau karya seni bersama dua cucunya, Pita dan Prisha, putri Mohammad Rizky Pratama di Gedung Sarinah, di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (13/6/2022).
Megawati juga mengaku terpukau dengan karya seni yang berada di Sarinah. Secara khusus, Megawati juga bicara soal relief Sarinah yang “disembunyikan”. Saat berbicara dengan wartawan, Megawati didampingi Menteri BUMN Erick Thohir.
“Jadi tadi setelah ditunjukkan beberapa floor yang menurut saya sangat bagus, sangat indah, karena di situ setiap floor mempunyai makna-makna tersendiri. Terutama mengenai dipasangnya kembali seni relief yang ternyata setelah Bung Karno tidak jadi presiden lagi, relief itu sepertinya, dalam tanda kutip ‘disembunyikan’. Tapi akhirnya Alhamdulillah dapat dikembalikan, yang menurut saya dari sisi seni, itu luar biasa sekali,” kata Megawati.
Wartawan lalu bertanya, apakah mengetahui siapa pematung sebenarnya relief yang disembunyikan itu. Menjawab itu, Megawati mengatakan bahwa seingat dirinya, itu dikerjakan oleh beberapa orang. Namun karena sudah lama, Megawati mengaku tak ingat siapa-siapa saja individu yang memahat deretan parung di relief tersebut.
Ketika ditanya apakah relief itu bercerita mengenai masyarakat Indonesia, khususnya kaum Marhaen, Megawati mengakuinya. Megawati mengatakan banyak orang yang salah berkonotasi ketika ada kata “marhaen”.
Sebenarnya, kata Megawati, Marhaen adalah nama seorang petani yang ditemukan Bung Karno di Jawa Barat. Orang-orang muda Indonesia saat ini bisa mencari tahu trmpat tinggal Marhaen dulu.
Marhaen adalah simbol petani Indonesia yang sangat tradisional. Bung Karno melihat Marhaen sebagai orang Indonesia yang sebenarnya memiliki pacul sebagai alat produksi, namun tak kunjung sejahtera.
“Keinginan beliau (Bung Karno, red) adalah semua rakyat Indonesia itu harus menjadi sebuah negara yang gemah ripah loh jinawi (sejahtera, red). Begitu,” kata Megawati.
Mengenai kunjungannya ke Sarinah, Megawati mengaku berawal dari pemberitahuan Erick Thohir sekitar 1,5 bulan lalu mengenai selesainya proses renovasi Gedung Sarinah. Megawati mengaku ingin melihat-lihat lebih dulu sebelum diresmikan Presiden Jokowi pada Juli mendatang.
Erick Thohir menambahkan, proses renovasi Gedung Sarinah, salah satunya memang karena Pemerintah tak ingin generasi muda terputus dengan sejarah bangsa. Gedung Sarinah merupakan salah satu warisan yang terkait kesejarahan bangsa.
“Alhamdulillah ini bisa menjadi sebuah pengingat sejarah untuk generasi muda, karena ini ramai sekali (dikunjungi). Tetapi sekalian Ibu Mega juga berpesan Bagaimana UMKM-nya harus dilibatkan. Nah karena itu kita mendorong banyak UMKM dan merek-merek lokal yang sekarang lagi naik daun,” urai Erick.
“Tentu ini yang kita jaga mohon media terus menjaga hal ini supaya terus menjadi sesuatu yang positif untuk bangsa ini. Sejarah jangan sampai dilupakan,” tegas Erick.
Dalam kunjungannya itu, Megawati tampak menggunakan setelan berwaran hijau. Hadir juga cucu Bung Karno, Puti Guntur Soekarno, dan mantan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf. Usai melihat-lihat relief, rombongan Megawati lanjut bersantap sore di Paviliun Coffee yang juga berlokasi di Gedung Sarinah.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
