Connect with us
HUT ke-48 PDIP

Megawati Apresiasi Nakes, Guru, Petani, Nelayan, Pekerja yang Terus Berjuang di Tengah Pandemi

Jakarta – Pandemi covid-19 menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di acara Peringatan HUT partainya yang ke-48, Minggu (10/1).

Kata Megawati, ulang tahun partainya kali ini dilaksanakan di tengah suasana memprihatinkan akibat pandemi Covid-19. Putri Proklamator RI Bung Karno itu menyampaikan bela sungkawa yang mendalam bagi para tenaga kesehatan yang wafat dalam tugas pengabdian.

“Terima kasih bagi para tenaga kesehatan yang terus mengabdikan diri menyelamatkan rakyat dari paparan Covid-19. Terima kasih bagi para pengajar dan pendidik yang terus mengabdikan diri menerangi anak-anak dengan ilmu pengetahuan, meski dengan kendala teknis yang harus dihadapi,” kata Megawati.

“Terima kasih pula bagi para petani, nelayan, pekerja di semua sektor dan UMKM yang tidak menyerah, terus berjuang menjaga ekonomi negara tetap berjalan. Doa dan perjuangan Ibu bersama kalian,” tambah Megawati.

Pandemi ini diakui Megawati membuatnya banyak merenung dan mencoba menggali kembali lembar-lembar perjalanan kehidupan politiknya. Perenungan spiritual itu mengantarkan dirinya pada memori terdalam tentang cita-cita dan gagasan politik Soekarno.

“Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala, tetapkan-lah kecintaanku kepada tanah air dan bangsa, selalu menyala-nyala di dalam saya punya dada, sampai terbawa masuk ke dalam kubur saat Allah memanggilku pulang,” kata Megawati sambil terisak saat mengucapkan kembali kata-kata ayahandanya tersebut.

Kata Megawati, hampir satu tahun pandemi corona melanda. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dirinya menilai Dunia dipaksa untuk masuk pada peradaban baru, yang justru seharusnya membuka mata batin, pikiran, dan jiwa.

“Inilah saatnya kita untuk benar-benar, konsisten, dan sungguh-sungguh menjalankan Pancasila. Pancasila jangan menjadi jargon. Bangsa ini butuh Pancasila diimplementasikan,” kata Megawati.

Artinya apa? Menurut Megawati, di saat krisis seperti ini keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa diuji.

“Diuji untuk tetap berjuang dengan ikhtiar dan tawakal bagi kemanusiaan, dalam semangat persatuan,” ujarnya.

Selain itu, saat pandemi begini, maka perlu menghidupkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, yang dipimpin oleh suatu kebijaksanaan, yang mengupayakan negara tetap dapat memelihara hidup dan penghidupan yang sejahtera, tertib dan damai. Suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Di luar itu, bagi Megawati, pandemi Corona-19 seakan memperlihatkan pula kebenaran hukum evolusi yang menetapkan bahwa pergantian alam atau keadaan, perubahan zaman atau masyarakat, selalu diikuti pergantian cara hidup dan penghidupan.

Untuk menjaga agar hukum evolusi jangan menjadi penghalang kemajuan, Megawati menilai diperlukan hukum-hukum positif yang menjamin keberlangsungan kemajuan ekonomi, kesusilaan, kebudayaan dan pemerintahan yang berjalan dengan kebajikan.

“Dasar dari segala upaya itu adalah keselamatan, kebahagiaan hidup rakyat, serta tetap hidupnya kepribadian bangsa. Pertimbangan tersebut yang melandasi tema HUT PDI Perjuangan ke 48 tahun, yakni ‘Mewujudkan Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan’,” pungkas Megawati.

Dia pun mengingatkan, bahwa di situasi, semuanya harus setia dan tak perlu mencari-cari lagi model kebijaksanaan lain. Karena sebenarnya sejak awal, Indonesia sudah memiliki satu bintang penuntun.

“Yaitu Pancasila. Dengan dasar-dasar Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, maka bangsa ini tidak membutuhkan pedoman lainnya. Pancasila adalah Jalan Kebudayaan, dan sekaligus Kepribadian Bangsa Indonesia,” kata Megawati.

“Kondisi sulit bukan menjadi alasan bagi kita untuk kehilangan kepribadian bangsa, yang dikenal dengan semboyan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Segala cita-cita, keluhuran dan kesucian batin, jangan kemudian terhalangi oleh gerak individualistis dan materialistis. Karena kesemuanya itu yang akan mengikis sistem demokrasi Pancasila.”

“Saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua, untuk ada dalam satu semangat, semangat gotong royong Pancasila. Tunjukkan dan hidupkan toleransi dan solidaritas di jiwa segenap bangsa,” pungkas Megawati.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia

Oleh

Fakta News
Sisir Kembali Belanja Tidak Prioritas Antisipasi Selamatkan Perekonomian Indonesia
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi saat diwawancarai Parlementaria di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Meningkatnya ketegangan antara Israel dan Iran di Timur Tengah disinyalir menjadi pemicu melemahnya tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi meminta pemerintah untuk mencari langkah antisipatif untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia, salah satunya adalah dengan cara menyisir belanja prioritas.

“Tentunya cadangan fiskal kita harus diperkuat kemudian penjajakan-penjajakan untuk antisipasi dampak internasional juga harus dilakukan. Kedua, menjaga inflasi, menjaga daya beli, dan juga kita melakukan langkah-langkah pengetatan ikat pinggang lah dan belanja-belanja yang tidak prioritas harus kita tahan dulu sambil menunggu situasi yang membaik.” Kata Fathan saat ditemui Parlementaria, di Jakarta di kediaman Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, di Widya Chandra IV Nomor 23, Jakarta, Sabtu (20/4/2024) lalu.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu menegaskan bahwa pemerintah dan stakeholder lain harus secara serius menyusun langkah-langkah antisipatif. Hal itu lantaran situasi yang tidak terprediksi. Di sisi lain, ia pun berharap PBB bisa segera beraksi untuk mencegah keadaan yang lebih buruk di wilayah jazirah arab tersebut.

“Kita tidak tahu sampai kapan ketegangan antara Iran dan Israel berlanjut. Kalau misalnya Agustus atau September (ketegangan tidak berakhir) maka kita akan mengalami situasi yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu Bank Indonesia, Menteri Keuangan, OJK dan seluruh stakeholder harus segera (menyusun) langkah-langkah yang cukup serius untuk mengatasi pelemahan Rupiah ini,” lanjut Politisi Fraksi PKB itu.

Pada kesempatan tersebut, Fathan juga menyampaikan bahwa laporan Menteri Keuangan menunjukan sektor pemasukan masih dinilai stabil. Meski begitu, ia berharap adanya peningkatan harga beberapa komoditas unggulan.

“Sektor ekonomi, pemasukan laporan dari Menteri Keuangan masih bagus, stabil tetapi kita juga berharap ada komoditas-komoditas yang naik karena selalu kita ada anugerah yang kita punyai yaitu sumber daya alam yang kuat,” lanjutnya.

Tak lupa, Fathan juga menyinggung peran UMKM yang ikut ambil andil dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Menutup pernyataannya, ia kembali menegaskan agar setiap pihak ikut ambil bagian dalam menyelamatkan dan menjaga ekonomi tanah air.

“Oleh karena itu kita berharap bauran kebijakan dan langkah-langkah antisipatif dan penguatan cadangan fiskal mampu menyelamatkan dan menjaga ekonomi nasional,” tutupnya.

Tren penguatan dolar AS terhadap Rupiah terlihat mulai bergerak sejak akhir kuartal 3 tahun 2024. Rupiah mulai menyentuh level Rp16.000 pada perdagangan di akhir pekan kedua April 2024 dan terus bergerak di level tersebut hingga awal pekan keempat ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan

Oleh

Fakta News
Ribuan PPDS Alami Depresi, Netty Aher Minta Pemerintah Perhatikan Aspek Kesejahteraan
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar memperhatikan aspek kesehatan dan kesejahteraan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Indonesia. Hal itu menyusul laporan tingginya angka depresi di kalangan peserta program.

“Pemerintah perlu menggali akar permasalahan kasus ini. Apakah terkait  dengan aspek kesejahteraan seperti hak insentif bagi para peserta PPDS yang belum layak atau kurang diperhatikan atau ada aspek lain,” papar Netty dalam keterangan media yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (24/04/2024).

Menurut hasil survei skrining kesehatan jiwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) RS vertikal per Maret 2024 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, menunjukkan ribuan calon dokter spesialis mengalami masalah kesehatan mental. Bahkan 3,3 persen dokter PPDS yang menjalani skrining teridentifikasi ingin bunuh diri atau melukai diri sendiri.

“Para peserta PPDS ini umumnya sudah memasuki usia matang dan memiliki tanggungan keluarga. Jika pemasukan  tidak jelas, sementara mereka  harus membayar biaya pendidikan,  melayani pasien, dan  belajar, tentunya menjadi beban tersendiri,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain soal kesejahteraan dan insentif,  Netty juga meminta pemerintah agar memperhatikan kesehatan fisik dan mental para  peserta PPDS.

“Praktik bullying oleh senior ke junior di lingkungan pendidikan dokter di Indonesia ditengarai masih kerap terjadi.  Mungkin tidak dalam bentuk kekerasan fisik, tapi dalam bentuk  beban kerja yang berat, di luar kewajaran dan bahkan beban kerja di luar tanggung jawab serta kewajibannya. Itu  juga dapat disebut bullying,” kata Politisi Fraksi PKS ini.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan PPDS secara ketat.

“Para peserta PPDS adalah aset negara dalam bidang kesehatan yang harus dijaga kesehatan fisik dan mentalnya secara baik agar mereka dapat memberikan kontribusi optimal dalam menjalani perannya,” kata Netty.

Terakhir, Netty meminta agar pemerintah segera menangani masalah depresi yang dialami peserta PPDS karena dikhawatirkan akan berdampak pada ketersediaan dokter di masa yang akan datang.

“Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana agar peserta PPDS dapat menjalankan pendidikannya secara maksimal. Tidak maksimalnya pendidikan dokter spesialis akan berdampak pada stabilitas kesehatan nasional Indonesia,” tambah Netty.

Baca Selengkapnya

BERITA

Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI

Oleh

Fakta News
Mewujudkan Penganggaran secara Efektif dan Efisien di Lingkungan Setjen DPR RI
Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari, saat memimpin workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025 di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan workshop Penyusunan Anggaran Tahun 2025. Perencanaan Anggaran 2025 RKA-KL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran K/L. RKA-KL disusun menggunakan tiga pendekatan yaitu, kerangka pengeluaran jangka menengah (KPJM), penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja.

Kepala Bagian Perencanaan Anggaran Setjen DPR RI Ratna Puspita Sari mengungkapkan, acara ini bertujuan agar kegiatan di lingkungan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

“Kami berharap dengan workshop ini seluruh kegiatan Setjen DPR RI dapat terakomodir dan dilaksanakan lebih efektif dan efisien. Prinsip penyusunan anggaran yang baik itu efektif, efisien, dan tepat guna, sehingga dapat menghasilkan output yang bermanfaat bagi semua pihak,” paparnya di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2024).

Berikut dasar hukum dalam Perencanaan Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Perdirjen Perbendaharaan No. Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara atau Lembaga.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. KEP-29/PB/2022 Tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan TA. 2024. Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar. Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 1139/SEKJEN/2022 tentang Pedoman Perencanaan dan Penyusunan Anggaran Di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Baca Selengkapnya