Megawati Apresiasi Nakes, Guru, Petani, Nelayan, Pekerja yang Terus Berjuang di Tengah Pandemi
Jakarta – Pandemi covid-19 menjadi salah satu topik utama yang dibahas dalam pidato politik Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di acara Peringatan HUT partainya yang ke-48, Minggu (10/1).
Kata Megawati, ulang tahun partainya kali ini dilaksanakan di tengah suasana memprihatinkan akibat pandemi Covid-19. Putri Proklamator RI Bung Karno itu menyampaikan bela sungkawa yang mendalam bagi para tenaga kesehatan yang wafat dalam tugas pengabdian.
“Terima kasih bagi para tenaga kesehatan yang terus mengabdikan diri menyelamatkan rakyat dari paparan Covid-19. Terima kasih bagi para pengajar dan pendidik yang terus mengabdikan diri menerangi anak-anak dengan ilmu pengetahuan, meski dengan kendala teknis yang harus dihadapi,” kata Megawati.
“Terima kasih pula bagi para petani, nelayan, pekerja di semua sektor dan UMKM yang tidak menyerah, terus berjuang menjaga ekonomi negara tetap berjalan. Doa dan perjuangan Ibu bersama kalian,” tambah Megawati.
Pandemi ini diakui Megawati membuatnya banyak merenung dan mencoba menggali kembali lembar-lembar perjalanan kehidupan politiknya. Perenungan spiritual itu mengantarkan dirinya pada memori terdalam tentang cita-cita dan gagasan politik Soekarno.
“Saya memohon kepada Allah Subhanahu Wata’ala, tetapkan-lah kecintaanku kepada tanah air dan bangsa, selalu menyala-nyala di dalam saya punya dada, sampai terbawa masuk ke dalam kubur saat Allah memanggilku pulang,” kata Megawati sambil terisak saat mengucapkan kembali kata-kata ayahandanya tersebut.
Kata Megawati, hampir satu tahun pandemi corona melanda. Bukan hanya Indonesia, tapi juga dunia. Dirinya menilai Dunia dipaksa untuk masuk pada peradaban baru, yang justru seharusnya membuka mata batin, pikiran, dan jiwa.
“Inilah saatnya kita untuk benar-benar, konsisten, dan sungguh-sungguh menjalankan Pancasila. Pancasila jangan menjadi jargon. Bangsa ini butuh Pancasila diimplementasikan,” kata Megawati.
Artinya apa? Menurut Megawati, di saat krisis seperti ini keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa diuji.
“Diuji untuk tetap berjuang dengan ikhtiar dan tawakal bagi kemanusiaan, dalam semangat persatuan,” ujarnya.
Selain itu, saat pandemi begini, maka perlu menghidupkan semangat kekeluargaan dan gotong royong, yang dipimpin oleh suatu kebijaksanaan, yang mengupayakan negara tetap dapat memelihara hidup dan penghidupan yang sejahtera, tertib dan damai. Suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Di luar itu, bagi Megawati, pandemi Corona-19 seakan memperlihatkan pula kebenaran hukum evolusi yang menetapkan bahwa pergantian alam atau keadaan, perubahan zaman atau masyarakat, selalu diikuti pergantian cara hidup dan penghidupan.
Untuk menjaga agar hukum evolusi jangan menjadi penghalang kemajuan, Megawati menilai diperlukan hukum-hukum positif yang menjamin keberlangsungan kemajuan ekonomi, kesusilaan, kebudayaan dan pemerintahan yang berjalan dengan kebajikan.
“Dasar dari segala upaya itu adalah keselamatan, kebahagiaan hidup rakyat, serta tetap hidupnya kepribadian bangsa. Pertimbangan tersebut yang melandasi tema HUT PDI Perjuangan ke 48 tahun, yakni ‘Mewujudkan Indonesia Berkepribadian Dalam Kebudayaan’,” pungkas Megawati.
Dia pun mengingatkan, bahwa di situasi, semuanya harus setia dan tak perlu mencari-cari lagi model kebijaksanaan lain. Karena sebenarnya sejak awal, Indonesia sudah memiliki satu bintang penuntun.
“Yaitu Pancasila. Dengan dasar-dasar Ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial, maka bangsa ini tidak membutuhkan pedoman lainnya. Pancasila adalah Jalan Kebudayaan, dan sekaligus Kepribadian Bangsa Indonesia,” kata Megawati.
“Kondisi sulit bukan menjadi alasan bagi kita untuk kehilangan kepribadian bangsa, yang dikenal dengan semboyan sepi ing pamrih, rame ing gawe. Segala cita-cita, keluhuran dan kesucian batin, jangan kemudian terhalangi oleh gerak individualistis dan materialistis. Karena kesemuanya itu yang akan mengikis sistem demokrasi Pancasila.”
“Saat ini adalah momentum yang tepat bagi kita semua, untuk ada dalam satu semangat, semangat gotong royong Pancasila. Tunjukkan dan hidupkan toleransi dan solidaritas di jiwa segenap bangsa,” pungkas Megawati.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
