Masuk Pancaroba, BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem Terjadi di Indonesia
Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mewanti-wanti seluruh masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di masa peralihan (Pancaroba) dari musim kemarau ke musim hujan.
“Cuaca ekstrem berpotensi besar terjadi selama musim peralihan. Mulai dari hujan disertai petir dan angin kencang serta hujan es,” ungkap Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati di Jakarta, Rabu (22/9).
Dwikorita mengatakan, arah angin bertiup sangat bervariasi, sehingga mengakibatkan kondisi cuaca bisa dengan tiba-tiba berubah dari panas ke hujan atau sebaliknya. Namun, secara umum biasanya cuaca di pagi hari cerah, kemudian siang hari mulai tumbuh awan, dan hujan menjelang sore hari atau malam.
Dwikorita menyebut awan Cumulonimbus (CB) biasanya tumbuh disaat pagi menjelang siang, bentuknya seperti bunga kol, warnanya ke abu-abuan dengan tepian yang jelas. Namun, menjelang sore hari, lanjut Dwikorita, awan ini akan berubah menjadi gelap yang kemudian dapat menyebabkan hujan, petir, dan angin.
“Curah hujan dapat menjadi salah satu pemicu bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir bandang dan tanah longsor. Karenanya, kepada masyarakat yang tinggal didaerah perbukitan yang rawan longsor, kami mengimbau untuk waspada dan berhati-hati,” tuturnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi Guswanto mengatakan tanda-tanda terjadinya cuaca ekstrem dapat mulai dirasakan di wilayah Jabodetabek. Tanggal 21 September 2021, Selasa kemarin hujan es yang disertai angin kencang terjadi di sekitar kota Depok dan menyebabkan pohon tumbang serta menimbulkan beberapa kerusakan lainnya.
Berdasarkan analisis citra satelit, kata dia, kejadian tersebut terjadi karena adanya pertumbuhan awan Cumulonimbus yang sangat aktif terbentuk disekitar wilayah Jabodetabek mulai siang hari hingga menjelang sore dan menyebabkan hujan dengan kategori Sangat Lebat dalam periode beberapa jam terjadi di wilayah Depok dan Bogor antara siang-sore hari.
BMKG sendiri, kata dia, telah mengeluarkan peringatan dini pada 13 September lalu mengenai potensi cuaca ekstrem selama periode peralihan musim (pancaroba) untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah lainnya.
Peringatan dini tersebut, lanjut dia, kemudian dipertajam dengan informasi peringatan dini dalam skala waktu harian dimana pada tanggal 20 September 2021, wilayah Jawa Barat termasuk wilayah yang berpotensi hujan lebat. Kemudian pada tanggal 21 September 2021, BMKG mengeluarkan informasi peringatan dini cuaca ekstrem yang meliputi wilayah Jabodetabek termasuk wilayah Depok dan sekitarnya mulai siang hari jam 13.30 WIB dengan potensi hingga malam hari.
Guswanto menjelaskan, cuaca ekstrem yang terjadi tersebut disebabkan oleh fenomena gelombang atmosfer yang teridentifikasi aktif di sekitar wilayah Indonesia termasuk di wilayah Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Fenomena gelombang atmosfer tersebut adalah; MJO (Madden Jullian Oscillation) dan gelombamg Rossby Ekuatorial yang aktif di sekitar wilayah tengah dan timur Indonesia, Gelombang Kelvin yang aktif di sekitar wilayah Jawa dan Kalimantan.
“Kondisi dinamika atmosfer skala lokal yang tidak stabil dengan konvektivitas yang cukup tinggi serta didukung dengan adanya kondisi dinamika atmosfer skala regional yang cukup aktif berkontribusi pada pembentukan awan hujan, menjadi faktor pemicu potensi cuaca ekstrem tersebut,” paparnya.
Lebih lanjut, Guswanto memaparkan bahwa MJO, gelombang Rossby Ekuatorial, dan gelombang Kelvin adalah fenomena dinamika atmosfer yang mengindikasikan adanya potensi pertumbuhan awan hujan dalam skala yang luas di sekitar wilayah fase aktif yang dilewatinya. Fenomena MJO dan gelombang Kelvin bergerak dari arah Samudra Hindia ke arah Samudra Pasifik melewati wilayah Indonesia dengan siklus 30-40 hari pada MJO, sedangkan pada Kelvin skala harian.
Sebaliknya, Fenomena Gelombang Rossby bergerak dari arah Samudera Pasifik ke arah Samudra Hindia dengan melewati wilayah Indonesia. Sama halnya seperti MJO maupun Kelvin, ketika Gelombang Rossby aktif di wilayah Indonesia maka dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah indonesia.
Sepekan kedepan, kata Guswanto hampir sebagian wilayah Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang dapat disertai kilat/petir/angin kencang. Daerah-daerah tersebut yaitu, Riau, Sumatra Barat, Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Utara. Wilayah lainnya, yaitu Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat dan Papua.
Senada, Guswanto mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mewaspadai cuaca ekstrem selama musim pancaroba. Hal tersebut guna menghindari risiko korban jiwa akibat cuaca ekstrem. BMKG sendiri, kata dia, terus memperbaharui informasi mengenai cuaca yang bisa diakses seluruh masyarakat melakui aplikasi InfoBMKG.
“Saat angin kencang, bagi pengendara lebih baik menepi dulu untuk menghindari risiko pohon atau baliho tumbang. Bagi para nelayan juga waspada gelombang tinggi. Jangan memaksakan melaut jika cuaca sedang buruk. Update terus informasi melalui InfoBMKG untuk mengetahui prakiraan cuaca di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
