Connect with us

Masih Zona Orange, Pemkot Bogor Tegaskan Tidak Buka Sekolah Tatap Muka

Bogor – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat melakukan audiensi dengan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Posko Gugus Tugas Covid-19, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Rabu (12/8/2020). Audiensi ini untuk berkoordinasi dan memastikan kesiapan sekolah terkait diizinkannya belajar tatap muka di zona hijau dan kuning.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, anak-anak harus tetap hidup, harus tetap sehat. Sebab, anak-anak tidak masuk sekolah saja, ada anak-anak yang tertular Covid-19 dan kasusnya di Indonesia tertinggi Se-ASEAN.

Untuk itu, KPAI tetap pada posisi tidak mendukung pembukaan sekolah di zona kuning.

“Bahkan kalau di zona hijau pun harus dengan persiapan yang sangat matang. Kami apresiasi Pemerintah Kota Bogor yang tidak akan membuka sekolah pada zona kuning dan kalau pun sudah zona hijau masih berpikir terkait persiapannya,” ujar Retno.

Retno menuturkan, walaupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) mempunyai beberapa masalah dan kendala, namun yang harus dilakukan bukanlah membuka sekolah tetapi memperbaiki PJJ.

Pihaknya saat ini memberikan beberapa rekomendasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Yakni menggratiskan Internet Se-Indonesia yang sudah disetujui Kemenkominfo, menerapkan kurikulum darurat sesuai dengan situasi darurat agar anak tidak terbebani dengan kurikulum yang padat dan pemetaan sekolah mana yang bisa daring maupun yang tidak bisa.

“Ini untuk menyelamatkan anak-anak dalam kondisi seperti ini. Kalau buka sekolah khawatir penularan semakin tinggi, karena yang penting sekarang hak hidup, hak sehat dan hak pendidikan,” tegasnya.

Di tempat yang sama, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim mendukung KPAI untuk menerapkan kurikulum darurat, mengingat kurikulum saat ini merupakan kurikulum untuk masa normal, sehingga diperlukan modifikasi kurikulum di masa pandemi seperti ini.

Tak ayal saat ini KPAI sedang mendorong Pemerintah Pusat untuk memerintah penerapan kurikulum darurat di Bogor, Depok, Bekasi yang merupakan zona merah, orange dan kuning.

“Kurikulum darurat ini juga diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan PJJ yang sering dikeluarkan para ibu rumah tangga,” ujar Dedie.

Dedie menambahkan, Pemkot Bogor juga tegas tidak membuka sekolah selama kondisi belum memungkinkan. Pasalnya, di daerah yang awalnya zona hijau lalu membuka sekolah tatap muka. Dalam waktu dua minggu ada 14 siswa positif Covid-19.

“Kondisi ini mungkin juga terjadi di Jabodetabek kalau sekolah di buka, apalagi Jabodetabek episentrum Covid-19. Sekarang saja jumlah positif Covid-19 tinggi,” sebut Dedie.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya