Connect with us
Kolom

Mas Bondan Gunawan Telah Tiada

Bondan Gunawan telah tiada

Innalillahi wa Inna Ilaihi Roji’uun

Mas Ir. H. Bondan Gunawan Sastrosudarmo, atau yang saya kenal dengan panggilan akrab Mas Bondan telah dipanggil menghadap Allah SWT pada hari ini, Kamis (23/5/2019), Jam 13.00 WIB di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Kesedihan tak akan pernah cukup bagi kami, khususnya seluruh anak bangsa pecinta demokrasi , yang ditinggalkan beliau. Sosok yang sangat dekat dan setia dengan almaghfurlah KH Abdurrahman Wahid yang akrab disapa Gus Dur ini, adalah salah satu sosok seorang pekerja dan pejuang demokrasi ‘Tanpa Kompromi’ yang pernah saya kenal, kagumi, akrabi, dan selalu menjadi salah satu sumber kekuatan untuk terus bersemangat.

Pendiri Forum Demokrasi (Fordem) bersama Gus Dur (alm), Rahman Tolleng (alm), Marsillam Simanjuntak, dll ini juga seorang pribadi santun, tegas, dermawan, dan luas pergaulan. Tokoh GMNI dan alumni Universitas Gadjahmada Jogyakarta ini juga dekatdengan rakyat kecil, mahasiswa politisi, dan para cendekiawan di dalam seluruh kehidupan dan kariernya.

Mas Bondan lahir, pada 24 April 1948, sama dengan saya sebagai Taurian, di Jogja. Saya mengenal beliau karena diajak alm Gus Dur, untuk ketemu tokoh Marhaenis ini, ketika Fordem sedang aktif memperjuangkan kembalinya demokrasi konstitusional di Indonesia, yang saat itu sedang di bawah rezim otoriter Orba. Dari Mas Bondan lah saya kemudian dikenalkan dengan para aktivis dan mahasiswa yang tergabung dalam GMNI dan belajar tentang visi Marhaenis yang dipahami dan dipraktikkan almarhum secara konsisten dan tanpa kompromi.

Kenangan Bondan dengan Gus Dur (Dok.Istimewa)

Berdiskusi dan bercanda dengan Mas Bondan, bagi saya, adalah bukan hanya mengadu nalar, tetapi juga menimba pengalaman dan “Roso”, sebuah spiritualitas yang beliau ambil dari kebudayaan adiluhing Jawa. Komplentasi dan konvergensi antara nalar dan roso itu, menurut saya, yang membuat mas Bondan tehar, tegas, tetapi realistis dan tak pernah tampak kecewa dalam kondisi apapun. Beliau menikmati hidup yang tersedia tetapi selalu siap jika terjadi perubahan sedrastis apapun.

Kesan paling mendalam dalam bergaul dengan para “sesepuh” Fordem adalah kebhinekaan mereka dan kemampuan merayakannya, Mas Bondan dengan latarbelakang budaya Jawa dan Yogya, dengan sangat enteng dan nyaris tanpa masalah merangkul dan merayakan latar budaya pesantren GD, inteltuak sosialis alm Rahman Tolleng dan Pak Sillam, dan sebagainya.

Secara pribadi, Mas Bondan juga selalu bersedia melayani tukar pikiran dengan saya yang menurut beliau kadang-kadang terlalu “Barat” alam pikirannya, terkait masalah demokrasi. Semua bisa bertemu dalam sebuah rajut keindahan berupa tujuan utama: Sebuah Indonesia yang demokratis, adil dan beradab. Karenanya, walaupun beliau tak lagi sering jumpa, namun kehangatan perkawanan kami berdua selalu terjaga,

Saya terakhir bertemu beliau saat sowan di rumahnya, entah bulan apa, tetapi tahun 2018. Saya lihat sosok yang selain sehat jasmani juga tetap kritis terhadap situasi negeri. Beberap waktu lalu, sebelum beliau dirawat di RSPAD, saya sempat kirim foto-foto WA kiprah saya di antara mahasiswa GMNI di Solo. Beliau beri komentar balik: “Kuwi apik, dik. Teruskan saja.” Saya bilang, pertemuan dengan teman-teman mahasiswa GMNI Solo itu mengingatkan apa yg pernah kita berdua lakukan di Jember tahun 1990an, saat ikut mendirikan Koisariat GMNI di IAIN Jember. Mas Bondan tertawa, sambil bilang: “Dhek jaman semana..”

Mas, selamat jalan ya, salam saya untuk Gus Dur dan Bung Rahman Tolleng. Tetap konsisten bikin diskusi seperti biasa. Insya Allah nanti saya akan wawancara inajiner dengan anda bertiga,

ALFATIHAH..

Oleh: Muhammad AS Hikam

(Mantan Menteri Negara Riset dan Teknologi pada Kabinet Persatuan Nasional)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air

Oleh

Fakta News
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.

Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.

“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.

Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.

“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina

Oleh

Fakta News
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet, saat interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.

“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).

Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.

“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.

Baca Selengkapnya

BERITA

Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan

Oleh

Fakta News
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah, saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).

“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.

Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.

“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.

Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.

“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.

Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.

Baca Selengkapnya