Connect with us
DPR RI

Marak Pabrik Pindah dari Banten, Pemda Harus Segera Ambil Langkah

Marak Pabrik Pindah dari Banten, Pemda Harus Segera Ambil Langkah
Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Andi Achmad Dara saat mengikuti BKSAP Day bertema ‘Optimalisasi Diplomasi Parlemen DPR untuk Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca-Pandemi Covid-19’ di Kota Serang, Banten, Jumat (11/6/2021). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Andi Achmad Dara mengatakan, fenomena maraknya sejumlah industri pabrik pindah dari Provinsi Banten ke daerah lain semakin menambah tingginya tingkat pengangguran. Untuk itu, pemerintah daerah harus segera mengambil langkah strategis untuk mencegah hal ini. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2020, memang terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Provinsi Banten 10,64 persen dibanding tahun lalu.

Hal tersebut diungkapkan Andi saat mengikuti BKSAP Day bertema ‘Optimalisasi Diplomasi Parlemen DPR untuk Pemulihan Ekonomi Provinsi Banten Pasca-Pandemi Covid-19’ di Kota Serang, Banten, Jumat (11/6/2021). Ia menuturkan, perpindahan industri dari Banten, salah satunya ke Jawa Tengah, karena UMR daerah lain lebih kompetitif dan produktifitas pekerjanya lebih baik, sehingga banyak industri yang move on.

“Saya sebagai wakil rakyat dari Banten juga ingin mengajak pemda memikirkan bagaimana agar industri ini tidak pindah, saya kira perlu kita klasterisasi supaya mereka punya pemukiman yang baik, pekerjanya punya fasilitas kesehatan yang baik, bahkan fasilitas pendidikannya juga. Karena pada akhirnya kita juga harus berkompetisi, pemda harus aware, segera mengambil langkah, kira-kira apa yang bisa membuat mereka tidak pindah. Misalnya memberikan semacam insentif oleh pemda dan pemerintah pusat, supaya tidak terjadi semacam kanibalisasi dari suatu daerah pindah kedaerah lain,” pungkas Andi.

Menurut politisi F-Golkar ini, dalam situasi kondisi Covid-19 ini, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 pemerintah telah membuat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tetapi pemerintah pusat sendiri sudah memiliki banyak skala prioritas. Untuk itu, masalah pindahnya industri itu sebenarnya pemda yang lebih tahu akar masalahnya, sehingga diharapkan pemda bisa melakukan lobi-lobi ke pemerintah pusat.

“Mengapa bisa terjadi semacam urbanisasi atau kanibalisasi industri-industri ke daerah lain yang dianggap lebih kompetitif. Dan saya juga tidak yakin daerah lain itu kedepan akan lebih kompetitif, karena pasti ekonominya menjadi ekonomi dengan biaya yang tinggi. Sikap kita sudah kaya kebakaran menghadapi banyaknya pengangguran ini,” imbuh legislator dapil Banten III ini.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota BKSAP DPR ri Jazuli Juwaini mengatakan, BKSAP DPR perlu membantu kampus-kampus yang ada di Banten untuk memberikan mahasiswa terbaiknya mendapatkan beasiswa. Misalnya, menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, dengan mekanisme beasiswa itu diberikan kepada 5 orang terbaik dari masing-masing kampus seperti Universitas Sultan Agung Tirtayasa (UNTIRTA) dan Universitas Serang Raya (UNSERA).

“Nanti BKSAP akan membantu komunikasi kepada pemerintah pusat, karena sudah ada anggaran beasiswa yang jumlahnya triliunan di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Nanti bisa kita usulkan untuk kerja sama dengan lembaga tersebut, jadi mahasiswa terbaik ini nanti tinggal minta rekomendasi dari pimpinan BKSAP. Saya kira itu cukup bagus, supaya akar intelektual yang cukup kuat di Banten ini semakin berkembang, karena memang sejarah Banten ini banyak melahirkan orang-orang hebat,” tutup legislator dapil Banten II itu.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Oleh

Fakta News
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.

Baca Selengkapnya