Marak Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan, Puan: Perbanyak Pelatihan bagi Tenaga Pengajar
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mendorong Pemerintah memperketat pengawasan menyusul banyaknya kasus kekerasan seksual di lembaga pendidikan. Puan menekankan, rentetan kekerasan seksual yang banyak melibatkan tenaga pengajar harus menjadi prioritas.
“Kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Untuk itu Pemerintah harus memperketat pengawasan di setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan,” ujar Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (5/6/2023).
Merujuk catatan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), ungkap Puan, telah terjadi 15 kasus kekerasan seksual dengan jumlah korban mencapai 124 anak dan remaja untuk periode Januari-April 2023 saja. Sebanyak 46,67 persen terjadi di jenjang sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah kemudian 13,33 persen di jenjang SMP, lalu 7,67 persen terjadi di SMK dan 33,33 persen di Pondok Pesantren.
Untuk pelaku, FSGI membeberkan bahwa 40 persen dilakukan oleh guru atau ustaz, 33 persen pimpinan dan pengasuh pondok pesantren, 20 persen kepala sekolah dan 6,67 persen adalah penjaga sekolah di mana seluruh pelakunya adalah laki-laki. Oleh sebab itu, Puan mengingatkan Pemerintah dan lembaga pendidikan untuk melakukan verifikasi dan penilaian terhadap latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, serta catatan perilaku tenaga pendidik, khususnya di sekolah berasrama.
“Dengan melakukan pengawasan secara berkala, Pemerintah melakukan upaya pencegahan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan tenaga pendidik,” jelas perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Selain itu, Puan menekankan pentingnya pemerintah pemberian pelatihan tambahan kepada tenaga pendidik mengenai etika profesional, tanggung jawab, dan penanganan kasus kekerasan seksual. Upaya tersebut, ungkap Puan, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tenaga pengajar mengenai isu-isu perlindungan anak, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mengidentifikasi, melaporkan dan melindungi korban saat menangani kasus kekerasan seksual.
“Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik dari setiap jenjang pendidikan tentang etika profesional agar tidak ada lagi kasus kekerasan seksual berlandaskan relasi kuasa,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Seperti diketahui, kasus kekerasan seksual banyak terjadi di lingkungan pendidikan agama yang berbasis asrama. Seperti pencabulan di pondok pesantren Sakra Timur, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diduga dialami 41 orang santriwati. Pelaku merupakan 2 pengasuh ponpes tersebut. Terbaru, terjadi kekerasan seksual di sebuah Ponpes di Labangka, Sumbawa, (NTB). Ada sebanyak 29 santriwati yang diduga mendapat kekerasan seksual dari pimpinan ponpes.
Terdapat pula kasus pelecehan seksual di pondok pesantren di Provinsi Lampung beberapa waktu lalu, di mana modusnya adalah santriwati yang diiming-imingi mendapat berkah jika bersetubuh dengan pelaku. Kemudian belasan santriwati sebuah pondok pesantren di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, juga menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pengasuh ponpes.
Pada tahun 2021, puluhan alumni SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI), Kota Batu, Jawa Timur, melaporkan kekerasan seksual yang dialami mereka saat masih menjadi pelajar. Pelaku adalah pendiri sekolah tersebut. Selain itu, terdapat pula oknum Kepala Sekolah (Kepsek) dan Guru Madrasah di Wonogiri yang diduga mencabuli 12 muridnya. Puan menilai, penanganan kasus kekerasan harus dimulai dari pencegahan.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
