Connect with us

Mangkir Panggilan Pemeriksaan, Eks Sekretaris MA Nurhadi Masuk DPO KPK

Eks Sekretaris MA, Nurhadi

Jakarta – KPK menetapkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai buron KPK. KPK memasukkan tersangka kasus suap-gratifikasi Rp 46 miliar itu ke daftar pencarian orang (DPO).

“Para tersangka yang setelah dipanggil dua kali sebagai tersangka Pak NH (Nurhadi) dkk yang tidak hadir atau mangkir dari panggilan penyidik KPK maka kami menyampaikan bahwa KPK telah menerbitkan daftar pencarian orang, DPO kepada para tiga tersangka ini, yaitu Pak Nurhadi kemudian Riezky Herbiyono dan Hiendra Soenjoto,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2020).

Selain Nurhadi, KPK memasukkan dua tersangka lain, yakni menantu Nurhadi, Riezky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto sebagai DPO. Ali menilai ketiga tersangka itu tidak menunjukkan itikad baik untuk memenuhi panggilan KPK, padahal sudah dipanggil dengan patut.

“Perlu kami sampaikan juga, sebelumnya KPK telah memanggil para tersangka dengan patut menurut ketentuan undang namun ketiganya sampai terakhir panggilan tidak memenuhi panggilan tersebut atau mangkir,” ucap Ali.

Selain itu, Ali mengaku KPK mengirimkan surat permintaan bantuan penangkapan ketiga tersangka itu kepada Polri. Ali menambahkan KPK juga terus berupaya mencari tahu keberadaan Nurhadi, Reizky Herbiyono, dan Hiendra Soenjoto tersebut.

“Mengenai posisi tentunya KPK terus mencarinya ya adapun posisinya ada di mana dan seterusnya. Kami tentu tidak bisa memberitahu posisinya kepada masyarakat atau upaya-upaya yang dilakukan baik itu penangkapan maupun pencarian yang tentunya sekali lagi kami meminta bantuan kepada Polri untuk bersama-bersama menangkap para tersangka yang kemudian bisa diserahkan kepada penyidik KPK,” sebutnya.

KPK, kata Ali juga meminta peran masyarakat membantu menemukan tersangka Nurhadi cs. Menurutnya, masyarakat bisa menghubungi call center KPK bila mengetahui keberadaan Nurhadi cs.

“Tentunya kami juga membuka akses kepada masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan para tersangka untuk segera juga melaporkan menginformasikan kepada KPK melalui telepon kantor KPK atau call center di 198 ya tentunya nanti akan ditindaklanjuti oleh penyidik KPK,” tutur Ali.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Nurhadi sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi. Total uang yang diduga diterima Nurhadi sekitar Rp 46 miliar.

Nurhadi diduga menerima suap berkaitan dengan pengurusan perkara perdata di MA. Selain Nurhadi, KPK menjerat 2 tersangka lain, yaitu menantu Nurhadi, Rezky Herbiyono dan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) Hiendra Soenjoto.

Selain urusan suap, Nurhadi dan Rezky disangkakan KPK menerima gratifikasi berkaitan dengan penanganan perkara sengketa tanah di tingkat kasasi dan PK (peninjauan kembali) di MA. Penerimaan gratifikasi itu tidak dilaporkan KPK dalam jangka 30 hari kerja.

 

Chrst

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mahfud MD Soroti Radikalisme dan Hoax Jadi Ancaman bagi Keutuhan NKRI

Oleh

Fakta News
Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menko Polhukam Mahfud Md berbicara soal tantangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia. Mahfud menyebut radikalisme hingga hoax menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu disampaikan Mahfud dalam sambutannya pada acara focus group discussion (FGD) tentang ‘Penanganan Ormas Radikal’ yang diselenggarakan oleh Kedeputian I Bidang Koordinasi Politik dalam Negeri (Poldagri) Kemenko Polhukam di Jakarta, Selasa (29/9/202).

Hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut Direktur Keamanan Negara Baintelkam Polri Umar Effendi, Cendekiawan Muslim dan guru besar UIN Syarief Hidayatullah Prof Azyumardi Azra, dan guru besar UI Prof Topo Santoso.

“Seiring dengan perjalanan bangsa, tentu saja kita semua menghadapi berbagai tantangan dan ancaman terhadap keutuhan NKRI, di antaranya ancaman radikalisme, menguatnya politik identitas, berkembangnya ujaran kebencian dan hoax, serta ancaman-ancaman lain yang apabila tidak ditangani akan dapat mengancam keutuhan NKRI,” kata Mahfud.

Mahfud menuturkan, selama ini Pancasila sebagai ideologi negara telah mampu menjadi instrumen pemersatu bangsa. Pancasila menurut Mahfud dapat merajut kebinekaan di tengah beragam tantangan yang dihadapi Indonesia.

“Pancasila sebagai ideologi negara telah terbukti mampu menjadi kekuatan pemersatu bangsa yang dapat merajut kebinekaan di tengah berbagai tantangan bangsa,” tuturnya.

Mahfud menyampaikan, menjaga keutuhan bangsa bukan perkara mudah. Terlebih tidak ada kepastian hukum bagi setiap kelompok ormas dan individu yang menyebarkan paham radikalisme.

“Tugas menjaga keutuhan bangsa adalah tugas yang berat seiring dengan makin kompleksnya tantangan yang dihadapi apalagi dihadapkan dengan tidak adanya kepastian tindakan hukum oleh aparat keamanan bagi individu atau ormas yang menyebarkan paham-paham radikalisme,” ujarnya.

Untuk itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengajak masyarakat untuk mengabdi dan menjaga stabilitas bangsa Indonesia. Dalam mewujudkan keamanan dan penegakan hukum yang berkualitas.

“Saya mengajak saudara-saudara yang hadir dalam acara FGD ini untuk lebih aktif dan lebih giat lagi dalam mengabdi bagi tegaknya NKRI dengan mendukung upaya-upaya untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan penegakan hukum guna mendukung pembangunan Indonesia yang semakin berkualitas ke depan,” imbuhnya.

“Saya yakin melalui semangat kebersamaan, persatuan, dan kesatuan, serta saling bersinergi didukung dengan kerja keras, kita semua akan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Satgas Covid-19 Minta Daerah Lain Contoh Kabupaten Ngada NTT dalam Penyelenggaraan Pilkada dengan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito

Jakarta – Satgas COVID-19 mengaku prihatin terhadap calon kepala daerah Pilkada 2020 yang masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 dengan menggelar kampanye yang menimbulkan kerumunan. Meski begitu, juru bicara Satgas COVID-19 Wiku Adisasmito mengatakan daerah Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), bisa dijadikan contoh dalam penyelenggaraan pilkada.

“Salah satu daerah yang bisa menjadi contoh adalah Kabupaten Ngada di Nusa Tenggara Timur. Seluruh unsur yang terlibat dalam pelaksanaan pilkada di sana dengan tegas menjaga agar protokol kesehatan dijalankan dengan ketat,” kata Wiku dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (29/9/2020).

Ia mengatakan daerah tersebut mewajibkan adanya pengucapan ikrar pakta integritas penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 selama pelaksanaan pilkada. Wiku juga meminta daerah lainnya mengikuti langkah Kabupaten Ngada melaksanakan kegiatan yang sama untuk berkomitmen menjaga protokol kesehatan COVID-19.

“Kami mohon kepada daerah-daerah lainnya yang melaksanakan pilkada untuk dapat mencontoh dan melaksanakan kegiatan seperti ini untuk bisa menjaga pelaksanaan pilkada yang aman dari ancaman penularan COVID-19,” katanya.

Sementara itu, Satgas COVID-19 mengaku prihatin dan kecewa dengan ditemukannya calon kepala daerah yang melanggar kampanye dengan menciptakan kerumunan. Ia berharap peristiwa serupa tidak kembali terulang.

“Kami berharap temuan ini adalah yang terakhir, maka kasus ini harus dapat menjadi perhatian dan pelajaran bagi paslon untuk selalu betul-betul patuh pada protokol kesehatan. Mari kita selamatkan diri Anda dan para pemilih Anda,” katanya.

Satgas COVID-19 juga meminta para calon kepala daerah yang maju pilkada mencontohkan penerapan protokol kesehatan dan menghindari terjadinya kerumunan. Satgas COVID-19 juga meminta supaya satuan khusus yang telah dibuat partai politik dapat mendorong penerapan protokol kesehatan di tiap tahapan pilkada.

Selain itu, Satgas COVID-19 juga meminta KPU dan Bawaslu mengawasi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan di tahapan kampanye sesuai PKPU yang baru. Masyarakat juga diharapkan aktif melaporkan jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan di tahapan pilkada.

“Masyarakat pun dapat secara aktif mengawal pelaksanaan rangkaian pilkada dengan melaporkan semua pelanggaran ke Bawaslu setempat. Mari kita bersama-sama bahu-membahu untuk mencapai pilkada yang aman dari COVID-19,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

ITS Luncurkan Inovasi Kapal I-Boat Tanpa Awak

Oleh

Fakta News

Surabaya – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya meluncurkan inovasi berupa kapal autonomous Intelligent Boat (I-Boat) tanpa awak. Kapal tanpa pengemudi ini dapat dijalankan dengan kombinasi teknologi berbasis artificial intelligence dan internet of things.

Rektor ITS Prof Dr Ir Mochamad Ashari mengatakan, I-Boat dapat mengenali potensi bahaya, mencegah tabrakan dengan obyek di laut. Selain itu mampu mengurangi risiko kecelakaan kapal dan bisa mengoptimalkan tenaga penggeraknya.

Penggunaan I-Boat dapat melalui aplikasi user interface atau ponsel. Kemudian operator akan mengarahkan kapal untuk berlayar menuju sasaran koordinat yang diinginkan.

“I-Boat bisa diperintah dengan HP menuju titik yang kita inginkan lalu balik lagi. Sangat presisi bahkan jalan selebar perahu bisa dilajukan. Padahal arus laut tidak sama setiap saat,” kata Ashari saat launching kapal I-Boat di PT Galangan Kapal Madura, Selasa (29/9/2020).

Selain itu, kapal tanpa awak ini telah dilengkapi dengan berbagai sensor, mulai dari pemanfaatan GPS. Adanya sensor tersebut membuat I-Boat memiliki kemampuan akselerasi, navigasi dan mendeteksi kondisi lingkungan. Termasuk kemampuan menghindari halangan.

Fungsi I-Boat dibuat untuk rescue bencana. Ketika di laut terjadi kejadian emergency, kapal bisa mencari pesisir terdekat sendiri.

“Fungsi logistik untuk pulau kecil, karena pada musim tertentu daerah terpencil itu kecil tidak mendapat logistik, bahan makanan habis, kapal tidak berani karena gelombang tinggi dan lainnya. Maka kalau tanpa awak dia bisa menembus cuaca,” jelasnya.

Sementara Ketua Konsorsium Riset I-Boat, Ir Tri Achmadi PhD menjelaskan, kapal tersebut sudah didesain khusus untuk lingkungan juga. Jika terkena gelombang tinggi tidak tenggelam.

“Tidak berawak, tidak khawatir mabuk laut dan terlempar ke laut. Betapa mudahnya mengambil barang jauh, bisa 10 km tanpa tahu di mana titik itu. Dia akan jalan sendiri lalu kembali lagi, otomatis,” kata Tri.

I-Boat juga dapat berlayar hingga jarak 10 km. Bahkan kapal hasil peneliti 41 mahasiswa dan dosen ini juga dapat mendeteksi orang tenggelam dengan jarak 1 km.

“Begitu ada objek bergerak, misal orang tenggelam langsung terdeteksi dan otomatis kapal tersebut akan menghampiri objek untuk memberikan pertolongan. Kapal ini kalau sudah menyelesaikan tugasnya, dia secara otomatis akan kembali ke asalnya, jadi tidak perlu mengatur lagi,” ujarnya.

Menariknya, kapal I-Boat tanpa awak ini pertama kali ada di ITS. Bahkan menjadi satunya-satunya di Indonesia.

“Baru pertama kali di ITS, bahkan ini pertama kali di Indonesia. Tahap berikutnya tinggal menunggu sertifikat Kementerian Perhubungan dan Biro Klasifikasi. Sehingga setelah semua terpenuhi bisa layak secara teknis dan memenuhi regulasi internasional,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya