Connect with us
Konflik Rohingya

Malaysia Tolak Urus 60.000 Pengungsi Rohingya

Pemerintah Malaysia enggan memberikan kartu masuk bagi pengungsi Rohingya.(foto: merdeka.com)

Kuala Lumpur – Memanasnya kembali konflik di Rakhine Utara, Myanmar, menimbulkan gelombang pengungsi dari etnis Rohingya. Sekitar 60 ribu pengungsi Rohingya dari Rakhine memilih menghindarkan diri dari zona konflik diwilayahnya menuju wilayah Malaysia. Menghadapi gelombang pengungsi ini, pemerintah Malaysia menyatakan tak akan sembarangan mengeluarkan kartu Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) bagi para pengungsi Rohingya. Hal tersebut dikarenakan pemerintah Malaysia ingin mengatur arus masuk pengungsi Rohingya ke negaranya.

Berkaitan dengan masalah tersebut, Deputi Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi yang juga menjabat Menteri Dalam Negeri mengatakan, komunitas internasional harus menunjukkan kepedulian atas penderitaan warga Rohingya. “Prioritas kami adalah rakyat kami dan kesejahteraan mereka. Bukan berarti kami tidak bersikap kemanusiaan. Saya pikir komunitas internasional harus menunjukkan kepedulian untuk penderitaan Rohingya. Pemerintah Malaysia tak ingin menjadi negara penerima pengungsi Rohingya tiap kali ada masalah di Myanma” ujar Zahid seperti dilansir media Free Malaysia Today, Senin (4/9/2017).

Sikap pemerintah Malaysia ini membuat direktur eksekutif Amnesty International Malaysia, Shamini Darshini kecewa, ia menyatakan, masalah pengungsi Rohingya ini merupakan hal yang penting bagi pemerintah Malaysia untuk mengembangkan praktik suaka yang memenuhi standar internasional untuk perlindungan pengungsi. “Malaysia merupakan negara transit bagi pengungsi dan pencari suaka. Kita perlu memastikan pengungsi Rohingya bisa mendapatkan perlindungan dan menikmati penuh hak-hak dasar mereka,” katanya.

Shamini juga menekankan tentang komitmen yang tulus dan kuat dari pemerintah Malaysia mengenai krisis Rohingya yang merupakan bagian dari krisis pengungsi global yang lebih besar. Tidak hanya Malaysia saja tetapi juga negara-negara Asia Tenggara lainnya diperlukan untuk adanya perlindungan dan bantuan bagi pengungsi Rohingya.

Sedangkan Pemimpin Organisasi HAM Etnis Rohingya Myanmar Malaysia (Merhrom) Zafar Ahmad Abdul Ghani menyesalkan langkah-langkah yang diambil otoritas Malaysia terhadap pengungsi Rohingya di negara tersebut. Ia pun mempertanyakan sikap pemerintah Malaysia yang memutuskan untuk tidak memberikan kartu UNHCR bagi 60.000 pengungsi. Ghani mengkhawatirkan hal ini bisa membuat para pengungsi tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti ini.

“Mereka memerlukan kartu itu untuk setidaknya diakui sebagai pengungsi dan tidak keliru dianggap ilegal. Selain itu, mereka membutuhkan pekerjaan dan bantuan medis. Pemerintah mengutamakan keamanan nasional dan kami menerima itu. Akan tetapi, itu tidak menyelesaikan masalah hak-hak mereka selagi mereka ada di sini,” tutur Hamid. “Bukan hanya bayi-bayi sekarat di Rakhine yang harus kita khawatirkan, tapi juga bayi-bayi yang sekarat di sini,” ujarnya seraya menyebutkan bahwa para pengungsi tak akan bisa mendapatkan bantuan tanpa kartu UNHCR.

Ping

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat

Oleh

Fakta News
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024). Foto: DPR RI

Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.

“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.

“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.

Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.

“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.

Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.

“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Oleh

Fakta News
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah saat diwawancarai Parlementaria usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI di Denpasar. Foto: DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.

Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.

Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.

Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.

“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.

Baca Selengkapnya