Main Pertunjukan Ketoprak, Ganjar Ajak Warga Utamakan “Rembukan”
Solo – Taman Balekambang Solo, Selasa malam, (21/12/2021) menggelar pertunjukan ketoprak (wayang orang) humor dengan judul Taman Mancawarna. Pementasan ini menjadi istimewa karena keberadaan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.
Pementasan ini menjadi bagian dari upaya kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta dalam upaya pelestarian budaya sekaligus untuk memantapkan lokasi ini sebagai pusat kebudayaan Kota Solo.
Kolaborasi akting mereka berdua berhasil menghibur pengunjung. Sepanjang penampilan, suara gelak tawa penonton nyaris tanpa henti.
Selain Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Solo, beberapa bintang tamu lain juga diundang, adalah Jubir Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro. Para tokoh-tokoh ini beradu akting dengan seniman-seniman ketoprak lokal Solo raya.
Tampil pada segmen ketiga diceritakan, Gubernur yang berperan sebagai Adipati Pranowojati mengajak warga bermusyawarah untuk menghidupkan kembali Taman Sari Mancawarna. Sejumlah warga sepakat, namun ada beberapa warga justru menolak, salah satunya Suro Lewung.
“Ora iso, pokoke ora intuk ditandhuri (tidak bisa, pokoknya tidak bisa ditanami). Iki wis dadhi wasiat leluhur,” seru Suro Lewung kukuh menolak. Ucapan ini langsung memicu kekesalan warga lain yang ingin Taman Sari Mancawarna dihidupkan kembali untuk berkesenian hingga terjadi adu mulut.
“Wis, nek ono rembug dirembug. Ojo do crah, (kalau ada yang bisa dibicarakan, dibicarakan baik-baik, jangan bertengkar),” kata Gubernur dalam perannya.
Karena pertengkaran tidak juga berhenti, Gubernur memanggil Wali Kota Solo untuk membantu melerai.
“Wis angel iki, angel wis angel. Mas Gibran, tolong diundangke Satpol PP. Iki nek ora iso dirembug, ketoprake tak bubarke (Mas Gibran panggilkan Satpol PP. Kalau tidak bisa musyawarah, ketoprak akan saya bubarkan),” canda Gubernur yang membuat para penonton terpingkal.
Saat adegan itu berlangsung, di kejauhan terlihat mantan Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo datang. Secara spontan, Gubernur memanggilnya naik ke atas panggung.
“Nek angel tak undangke pak Rudy lho (kalau susah saya panggil pak Rudy). Brengose medheni (brewoknya menakutkan),” ujar Gubernur sambil memanggil mantan Wali Kota Solo tersebut.
Ditengah upaya Rudy melerai ketegangan antar warga yang justru makin memanas, Gubernur justru melepas sandalnya dan disodorkan pada Rudy. Aksi itu kembali membuat penonton terpingkal-pingkal.
Ditemui usai acara, Gubernur mengaku untuk perannya, dia tidak diberikan skrip. Dia melakukan dengan improvisasi, termasuk saat mengundang Rudy naik panggung.
“Kebetulan pak Rudy datang. Sebetulnya pak Rudy juga diajak main, tapi karena ada acara, beliau datang terlambat. Jadi justru pas, kita ajak langsung naik ke atas panggung. Namanya juga amatir, yang penting pesannya sampai ke masyarakat,” ucapnya.
Melihat Rudy begitu mahir melakukan perannya dadakan itu, Gubernur terlihat kagum.
“Pak Rudy menjiwai betul. Sama, ya di “darat” (kehidupan nyata), di panggung, ternyata beliau sama. Luar biasa pak Rudy,” ungkapnya.
Walau para bintang tamu malam itu bukan pemain profesional, termasuk dirinya, Gubernur mengaku puas. Bukan hanya bisa menghibur warganya, pesan yang mereka bawa juga tersampaikan. Membangun Jawa Tengah hanya bisa dilakukan jika semua pihak mau ‘rembukan’ bukan saling bertengkar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
