Connect with us

Mahfud MD Gandeng Kejagung-KPK-Polri Usut Dugaan Penyelewengan Dana Otsus Papua

Menko Polhukam Mahfud MD

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bakal mengusut dugaan penyelewenangan dana otonomi khusus (otsus) Papua. Hal itu disampaikan Mahfud dalam audiensi bersama Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi dan Sairei (FORKADA) Papua di Istana Ballroom, Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta, Senin (22/02/2021).

“Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti,” ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Selasa (23/2/2021).

Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Papua, Pendeta Albert Yoku meminta agar penegakan hukum benar-benar dilakukan terhadap dugaan penyalahgunaan dana otsus.

“Kami harap mesti ada penegakan hukum di Papua, terutama pejabat-pejabat pemerintah di daerah serta semua yang menyalahgunakan dana otsus,” kata Albert.

Menurut Albert, otsus adalah berkah besar dari pemerintah pusat untuk orang asli Papua. “Bila digunakan dengan baik akan jadi berkah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” tambah Albert.

Diberitakan, Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri menemukan adanya dugaan penyelewengan dana otsus Papua. Karo Analis Baintelkam Polri Brigjen Achmad Kartiko menyebut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut juga ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Achmad mengatakan penyimpangan dana Otsus Papua itu berupa penggelembungan harga dalam pengadaan barang. Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana otsus Papua ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun.

“Temuan BPK bahwa terjadi pemborosan ketidakefektifan penggunaan anggaran. Mark up dalam pengadaan tenaga kerja, tenaga listrik dan tenaga surya. Kemudian pembayaran fiktif dalam pembangunan PLTA sekitar Rp 9,67 miliar. Ditemukan penyelewengan dana sebesar lebih dari Rp 1,8 triliun,” kata Achmad dalam Rapim Polri 2021, Rabu (17/2/2021).

Achmad menuturkan dana otsus Papua tersebut sejatinya digunakan untuk penyelesaian konflik di tanah Papua. Selain itu, dana otsus Papua juga diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

Adapun pemerintah telah menggelontorkan dana Otsus Papua sebesar Rp 93,05 triliun untuk Papua sejak 2002. Sementara itu, dana Otsus Papua Barat yang telah digelontorkan pemerintah sebesar Rp 33,94 triliun sejak 2009.

Karena adanya penyelewengan itu, Achmad mengatakan Baintelkam Polri menerima informasi adanya penolakan dari beberapa kelompok sipil untuk menolak perpanjangan otsus Papua tersebut. Atas dasar itu, pemerintah telah mengirimkan surat ke DPR meminta adanya perubahan sejumlah pasal yang terkait dengan penggunaan anggaran dana otsus Papua. Hal itu untuk mencegah adanya penyelewengan dana Otsus Papua oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

100 Hari Kapolri, 419 Konten Medsos Ditegur Terkait Hate Speech

Oleh

Fakta News
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Jakarta – Sebanyak 419 konten di akun media sosial (medsos) ditegur dalam kurun waktu 100 hari kerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Ratusan konten akun itu ditegur lewat Virtual Police, program yang digagas Sigit dengan sasaran akun-akun yang dinilai melakukan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti memuat konten ujaran kebencian dan SARA.

“419 akun yang ditegur, sebanyak 274 di antaranya dinyatakan lolos verifikasi,” kata Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri, Brigjen Slamet Uliandi dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/5/2021).

Maksud dari lolos verifikasi adalah konten tersebut dinilai memenuhi unsur ujaran kebencian berdasarkan SARA. Jumlah konten akun medsos yang ditegur itu direkapitulasi dari 23 Februari sampai 3 Mei 2021.

Slamet juga menyebut 98 konten yang tidak lolos verifikasi. Sementara itu, untuk 47 konten lainnya masih dalam proses verifikasi.

Virtual Police dibuat Sigit untuk merespons arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar polisi berhati-hati dalam menerapkan pasal-pasal UU ITE dan arahan agar penegakan hukum mengedepankan restorative justice.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ditargetkan Rampung Juli 2021, Bendungan Ciawi Dukung Pengendalian Banjir di Jakarta

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontrak kerja akan rampung tahun 2021.

Progres konstruksi Bendungan Ciawi yang dimulai pembangunannya sejak Desember 2016 sudah mencapai 71 persen dan pembebasan lahan 96 persen. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan optimistis untuk konstruksi bendungan ini dapat segera rampung pada Juli 2021.

“Untuk pembebasan lahan saat ini sudah selesai sehingga konstruksinya bisa selesai dalam waktu dekat,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Minggu (09/05/2021).

Basuki mengatakan, tantangan lainnya dalam pembangunan Bendungan Ciawi selain pembebasan lahan adalah cuaca terutama hujan yang masih sering terjadi hampir sepanjang tahun.

“Untuk mengatasinya kami selimuti lahan yang masih dikerjakan saat hujan. Saat tidak hujan baru dipadatkan lagi lapis demi lapis,” tuturnya.

Setelah rampung, Menteri PUPR berpesan agar kondisi sekitar bendungan kembali dihijaukan dengan ditanami pohon. Hal ini sebagai konservasi alam pada area sabuk hijau atau greenbelt.

Pembangunan Bendungan Ciawi merupakan bagian dari rencana induk (masterplan) Pengendalian Banjir Jakarta. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta meter kubik dan luas genangan 39.40 hektare.

Bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Rampungnya pembangunan Bendungan Ciawi akan mereduksi banjir sebesar 111,75 meter per detik.

Baca Selengkapnya

BERITA

3 Hari Penyekatan, Kakorlantas: 70 Ribu Kendaraan Diputarbalik Terindikasi Mudik

Oleh

Fakta News
Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono

Cikarang – Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono menyampaikan update perkembangan operasi ketupat 2021 dalam rangka penyekatan mudik lebaran. Kakorlantas mengatakan selama 3 hari operasi ketupat berlangsung berjalan aman dan terkendali.

“Bahwa secara nasional situasi kamseltibcarlantas ini berjalan dengan aman dan lancar,” ucap Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di Pos Penyekatan KM 31 GT tol Cikarang Barat, Sabtu (8/5/2021) malam.

Kakorlantas memaparkan selama 3 hari ini, polisi telah memutarbalikkan 70 ribu lebih kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan perjalanan atau terindikasi mudik. Jumlah itu hasil dari penyekatan di 381 titik yang tersebar dari Sumatera hingga Bali.

“Kalau selama 3 hari ini sudah 70 ribu yang sudah kita putar balik. Secara umum semuanya berjalan aman lancar,” katanya.

Lebih lanjut, Irjen Istiono menyebut volume arus kendaraan yang keluar dari Jakarta terus mengalami penurunan, baik menuju Jawa maupun Sumatera. Kendaraan yang keluar Jakarta lebih banyak didominasi angkutan logistik atau barang.

“Sampai saat ini volume arus kendaraan yang menuju Jawa ini mengalami penurunan sebanyak 73 persen. Kemudian yang menuju Bandung, jawa barat turun sampai 78,3 persen. Kemudian yang menuju Sumatera turun sampai 43,3 persen. Dan volume kendaraan ini didominasi oleh kendaraan angkutan logistik atau barang. Kemudian putar arus yang tidak memenuhi persyaratan non mudik sebanyak hari ini 10.869 kendaraan,” tuturnya.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang turut mengecek pos penyekatan di KM 31 tol Cikarang Barat mengatakan, di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sebanyak 6.500 kendaraan telah diputarbalik ke asalnya karena terindikasi mudik. Jumlah itu baik kendaraan yang melewati tol maupun jalur arteri.

“Untuk wilayah PMJ total sekitar 6.500 kendaraan yang sudah diputarbalik ke arah Jakarta. Yang melewati jalan tol ini sekitar 3.585 kendaraan. Sisanya adalah yang melewati jalur arteri, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat,” jelasnya.

Fadil Imran mengajak masyarakat untuk menahan diri tidak mudik mengikuti kebijakan pemerintah. Tujuan peniadaan mudik sejak 6-17 Mei ini untuk kebaikan bersama yaitu menekan penyebaran COVID-19.

“Ini memang sesuatu yang tidak mudah namun ini yang terbaik dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19. Kita semua harus berpartisipasi bersama-sama untuk menahan diri agar pandemi COVID-19 ini bisa cepat selesai,” pungkasnya.

Turut mendampingi dalam pemantauan penyekatan di Km 31, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Rudy Antariksawan, Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo, serta Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus.

Baca Selengkapnya