Mahesa, Si Kerbau Besi dari Klaten
Klaten – “Mau warna apa, Pak? Putih, Merah, atau Kuning?” Kira-kira seperti itulah pertanyaan Sukiyat kepada Presiden Joko Widodo yang mengunjungi bengkelnya, Kiat Motor, di Jalan Solo-Yogya, Mlese, Ceper, Klaten, Jawa Tengah, pekan lalu. Dengan antusias dan bernada harapan tinggi, ia menjelaskan secara rinci mengenai Mahesa, mobil barunya yang memiliki tiga varian.
Untuk pengingat kembali, Sukiyat adalah orang yang sama yang mengembangkan mobil Esemka. Cukup lama tak berkabar, rupanya mekanik berusia 60 tahun asal Klaten ini tetap bekerja dalam sunyi. Sebuah produk anyar bernama Mahesa lahir dalam tiga varian sekaligus.
“Ada 3 jenis. Kendaraan Mahesa double cabin, angkutan barang, dan power take off (PTO) yang disambungkan ke alat pertanian seperti penggilingan padi, dan mesin pompa air,” terang Sukiyat.
Jokowi pun tak menutup kekagumannya. Mahesa yang dalam bahasa Jawa kuno berarti kerbau memang memiliki keunikan tersendiri. Kepada Presiden, Sukiyat menjelaskan bahwa Mahesa merupakan singkatan dari Moda Angkutan Hemat Perdesaan.
Tak asal menyingkat, mobil bermesin Diesel 650 cc dan hanya memiliki satu silinder (rata-rata mobil di pasaran memiliki 4 silinder) memang hanya diperuntukkan untuk di desa, di tengah tegalan sawah, atau perkebunan kecil. Kendaraan ini bisa menempuh jarak 30 kilometer dengan konsumsi bahan bakar solar hanya 1 liter. Sedangkan untuk kecepatan maksimumnya bisa mencapai 55 km per jam.
Nilai tambahnya, selain bisa digunakan alat transportasi layaknya mobil double cabin, Mahesa juga bisa membangkitkan tenaga listrik di tengah sawah yang biasanya gelap gulita. Bahkan, kata Sukiyat, Mahesa juga bisa disulap menjadi mesin penyedot air untuk irigasi sawah, bahkan menyedot banjir di suatu daerah.
Sukiyat mengaku latar belakangnya sebagai petani membuatnya terinspirasi untuk membuat alat transportasi. Karena pendapatan sebagai petani yang tak seberapa, ia ingin terjun langsung membantu para petani untuk menaikkan pendapatannya dengan membuat moda transportasi yang bersahabat.
Meskipun persiapan telah matang dan disusun secara baik, Sukiyat mengaku masih membutuhkan bantuan pemerintah agar mobil ini bisa meluncur di jalanan. Pasalnya, mobil ini belum melalui uji emisi.
“Ini kan pabriknya belum kita buat. Tapi kalau beliau berkenan, nanti ya langsung kita buat. Insya Allah Agustus 2018 sudah bisa kita produksi. Dari tiga jenis tadi, harganya Rp70 juta, Rp60 juta, dan Rp50 juta,” jelas pria yang cuma memegang ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ini.
Pelajaran dari Esemka
Anehnya, Sukiyat justru sempat menolak mobilnya disebut mobil Mahesa. Ia mengatakan khawatir “serangan” politik akan marak, persis saat ia memproduksi purwarupa Esemka sekitar lima tahunan lalu.
Pemikirannya, menggunakan nama mobil berarti berpotensi menyaingi produk produk serupa buatan negara lain. Apalagi warga Indonesia memiliki kecintaan tanah air dan nasionalisme yang tinggi.
Namun, menurutnya, secara bisnis, nasionalisme ini bisa jadi ancaman. Yang terancam tentu saja produsen luar negeri yang berpuluh tahun menginjakkan kaki di negeri ini dan mendirikan pabrik pabrik besar di Indonesia.
Walhasil, lihat yang terjadi pada Esemka. Mobil yang pernah digunakan Joko Widodo kala masih menjabat Wali Kota Solo (2005-2012) sebagai kendaraan operasional Wali Kota itu kalah di pasaran. Mobil yang seratus persen buatan Indonesia itu sepi investor yang berminat menanamkan modalnya.
Hingga saat ini, Esemka pun belum diproduksi massal. Data hasil pengujian di Balai Termodinamika Mesin Propulsi Serpong pada 7 Februari 2012 menyatakan Esemka belum memenuhi standar Kementerian Lingkungan Hidup.
Mobil Esemka menjalani uji emisi kedua pada pertengahan Juni 2012. Hasilnya, kendaraan ini berhasil memenuhi ambang batas, yaitu untuk CO di bawah 5 gram per kilometer dan untuk HC+NOX di bawah 0,70 gram per kilometer.
Selanjutnya pada April 2016, perusahaan yang akan memproduksi mobil Esemka, PT Adiperkasa Citra Esemka Hero (ACEH), masih menunggu izin manufaktur dari Kementerian Perindustrian. Izin tersebut diperlukan agar mereka bisa memproduksi kendaraan bermotor.
Lantas Apa Kata Jokowi?
Apresiasi tinggi pun disampaikan Jokowi terhadap Sukiyat dan “Sukiyat-Sukiyat lainnya” yang tersebar di Indonesia. Ia juga meminta agar mobil produksi dalam negeri dapat kompetitif secara harga dan kualitas di pasar.
“Ini rencananya untuk kendaraan desa. Tadi dihitung-hitung saya tanya harganya berapa sih? Jatuhnya Rp60 juta hingga Rp70 juta. Kalau Rp60-70 juta saya kira banyak yang beli. Tapi sebulan bisa produksi berapa? ‘Feasible‘ atau tidak ‘feasible‘ secara bisnis? Bussines plan-nya seperti apa? Marketingnya ke siapa? Harus sudah rinci, harus sudah jelas,” kata Presiden selepas kunjungannya, seperti dilansir Antara, Senin (18/9).
“Kalau pemerintah terlalu membantu, jadinya nanti tidak bisa kompetitif di pasar. Pemerintah itu tadi mendukung sertifikasi, mendukung uji emisi. Kalau perlu hal-hal yang berkaitan dengan pajak barang mewah karena ini kan produk dalam negeri, mungkin bisa dibantu. Jangan sampai semuanya disuntik dari pemerintah,” kata Jokowi kembali.
Menurut Jokowi, bila pemerintah terlampau membantu, maka ketika bantuan pemerintah dihentikan, produksi mobil juga terancam berhenti. “Enggak boleh seperti itu,” ungkap Presiden.
Terkait mobil Esemka yang juga ikut diproduksi oleh Kiat Motor, Presiden mengatakan bahwa pemerintah sudah cukup membantu. “Di situ tadi, saat kita masih memberikan dukungan, memberikan dukungan uji emisi, dukungan sertifikasi, itu tugas pemerintah. Setelah itu, itu tugasnya PT (perusahaan), tugas industri,” imbuhnya.
Bila rencana bisnisnya menarik, Presiden pun yakin investor akan tertarik dengan mobil Esemka maupun Mahesa. “Ya pasca (produksi) itu, harusnya kan dihitung. Kalau ‘feasible‘ secara bisnis, ya akan banyak orang yang ingin menginvestasikan biaya itu. Tapi ya ditunggulah tanggal mainnya. Baik untuk Mahesa dan nanti Esemka,” pungkasnya.
Novianto
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada TK, SD,SMP, SMA, SMK atau bentuk lain yang sederajat, menelorkan kriteria seleksi masuk sekolah dengan mempertimbangkan urutan prioritas berupa usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan zonasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya (Sistem Zonasi).
PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, nondiskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Namun dalam perjalananya apakah tujuan ideal dari PPDB menggunakan system zonasi tersebut sudah tercapai atau jsutru jauh panggang dari api?
Pertanyaan mendasar tentang penerapan sistem zonasi yang medasarkan pada upaya pemerataan pendidikan adalah apakah lokasi sekolah yang dibangun pemerintah sudah merata pada semua wilayah (anggaplah skala kecamatan) di Indonesia.
Bahwa faktanya pendirian sekolah (di setiap jenjang pendidikan) tidaklah didasarkan pada sebaran dan populasi penduduk, sehingga banyak dijumpai tidak meratanya sebaran sekolah di hampir setiap daerah. Satu sisi beberapa sekolah terdapat dalam satu wilayah (kecamatan), tapi banyak juga dalam satu desa/kelurahan dan kecamatan yang belum tersedia sekolah. Hal ini justru menyebabkan puluhan hingga ratusan calon peserta didik tidak mendaptkan sekolah dikarenakan “kalah” dalam konteks jarak rumah dengan sekolah yang jauh, di luar jarak zonasi yang diperkenankan.
Banyaknya calon siswa yang secara domisili jauh dari sekolah menyebabkan pupusnya kesempatan untuk bisa mengakses pendidikan secara layak, sesuai yang diamanatkan undang-undang. Fakta itu tidak saja di daerah terpencil ataupun luar jawa, bahkan di kota besar sekelas Surabaya juga masih dijumpai. Belum lagi munculnya fenomena pindah KK untuk bisa menjadi dasar untuk memenuhi kriteria zonasi. Ada yang pindah KK ke saudaranya, mencari tempat domisili (apartemen, beli/sewa rumah, dsb.) hingga tawaran pindah KK yang dilakukan oknum, calo, perantara dengan mematok tarif tertentu untuk bisa mengegolkan masuk ke sekolah yang diinginkan.
Atas polemik itu, dimuculkan kebijakan baru berupa jalur baru PPDB selain jalur zonasi, yakni jalur afirmasi (keluarga miskin), jalur prestasi (akademik) dan jalur prestasi non-akademik (olah raga, seni, budaya dsb.) yang persentasenya terus diutak-atik dengan pertimbangan yang kurang jelas. Apakah kebijakan tersebut tepat dan sesuai sasaran? .
Alih-alih memberikan solusi, tapi justru menambah permasalahan baru dalam dunia pendidikan. Awalnya sempat membuat lega dan menjadi oase bagi sebagian masyarakat yang berharap putra-putrinya tetap bisa masuk ke sekolah yang diinginkan, namun nyata justru menimbulkan permasalahan baru karena tidak semudah yang dibayangkan dalam mengakses “jalur alternatif” tersebut.
Beberapa kendala dan permasalahan ternyata sering muncul dan jadi rasan-rasan di kalangan Masyarakat terutama para ibu-ibu. Ada banyak sinyalemen dan desas-desus yang berkenbang mengenai sulitnya ditembus serta penyelewengan dari “jalur alternatif” tersebut. Jalur afirmasi khususnya bagi keluarga miskin (gakin, gamis, SKTM, KIS, KIP, dll) ternyata sulit diakses. Beberapa sekolah juga “enggan” untuk menerima dan memaksimalkan kuota untuk jalur gakin karena nantinya merka akan gratis dan tidak boleh dikenakan pungutan apapun. Ada juga kemunculan gakin baru/dadakan jelang PPDB.
Demikian halnya dengan jalur presetasi baik akademik maupun non akademik. Banyak yang merasa memenuhi kriteria, tapi dalam pengurusannya “dipersulit’ hingga batas pengajuan persyaratan yang diminta tidak bisa terpenuhi. Setali tiga uang, beberapa kabar yang beredar justru muncul anak-anak yang tiba-tiba “berprestasi” dan bisa masuk ke sekolah yang diinginkan. Maka muncullah banyak isu tak sedap tentang “permainan” hingga sejumlah nominal yang harus disiapkan untuk menebus jalur tersebut.
Ada pula fenomena munculnya jalur khusus, yakni “jalur rekom” yang bisa muncul mulai dari yang logis hingga yang tidak masuk akal. Yang logis semisal orang tua yang bekerja di wilayah dekat sekolah bisa meminta rekom agar anaknya bisa diterima di sekolah tersebut. Ada pula jalur rekomendasi mulai dari para pejabat di lingkup pemerintahan, maupun stakeholder pendidikan berbagai lini, yang berlangsung massif baik prodeo maupun “bertarif”. Tentunya hal tersebut berlangsung ekslusif, karen hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses dan koneksi erat saja yang bisa memanfaatkannya.
Semua sinyalemen dan desas-desus tersebut memang sulit dibuktikan hingga ke ranah hukum namun seperti sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Sistem Zonasi dalam PPDB yang ditujukan untuk pemerataan pendidikan justru dalam prakteknya memunculkan berbagai permasalahan yang menambah carut marut permasalahan di dunia pendidikan. Amanat untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen Pendidikan telah gagal diwujudkan. Sudah saatnya sistem zonasi dalam PPDB dengan pertimbangan utama jarak rumah siswa dengan sekolah, dihapuskan, dikembalikan pada sekolah dengan mempertimbangkan aspek sosial kemasyakartan, kompetensi, ketersediaan kuota, prestasi, dan keadilan.
Pemerintah hendaknya melaksanakan tugas utamanya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan lebih fokus pada penggodokan kurikulum pendidikan yang lebih canggih dan modern untuk dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sehingga potensi peserta didik dapat berkembang agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Radian Jadid
*Kepala Sekolah Rakyat Kejawan
*Wakil Sekretaris LKKNU PW Jatim
*Ketua Harian Paguyuban Angkatan 93 ITS
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Sudah Saatnya Sistem Zonasi dalam PPDB Dihapuskan
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
