Connect with us

MA Mempertanyakan Status Justice Collaborator yang Disandang Mohammad Nazaruddin

Status Justice Collaboratornya dipersoalkan MA(foto : merdeka.com)

Jakarta – Kali ini, Mahkamah Agung (MA) mepersoalkan status justice collaborator (JC) yang diberikan KPK kepada Mohammad Nazaruddin. Sebagai aktor utama dari berbagai tindak pidana korupsi, mantan Bendahara Partai Demokrat itu dinilai tak layak menjadi JC.

Mengancik pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dinyatakan bahwa status JC hanya bisa diberikan kepada pelaku minoritas, bukan pelaku utama. Nah, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Abdullah, mengingatkan agar informasi dari mereka yang sudah masuk bui tidak sepenuhnya dipercaya.

“Kalau orang sudah masuk (penjara) seperti itu, apakah ucapannya masih bisa dipegang. Itu kan bisa cari teman saja,” ucap Abdullah, seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (4/10).

Karena itu, Abdullah berharap, agar setiap informasi dari JC dicermati lebih dalam dan tidak diterima mentah-mentah. Apalagi jika status si JC sudah masuk penjara.

Setiap penegak hukum, lanjut Abdullah, memiliki tanggungjawab untuk mengembangkan setiap informasi, apalagi jika berkaitan dengan kasus korupsi. Namun, dalam menyelidiki informasi, penegak hukum sudah punya ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kendati begitu, berkaitan dengan status JC Nazaruddin, MA sejauh ini belum mendapatkan informasi status itu menyangkut kasus yang mana. “Status JC Nazaruddin untuk kasus yang mana, belum jelas. Saya tidak bisa komentar apa-apa, karena kalau orang sudah di dalam, bisa bebas ngomong apa saja. Bisa jadi itu pernyataan politis,” tegas Abdullah.

Nazaruddin terlibat dalam beberapa kasus korupsi. Bahkan KPK pernah merilis adanya 163 proyek pemerintah yang diduga terindikasi korupsi dengan melibatkan Permai Group, perusahaan milik Nazaruddin.

Pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mempertanyakan penunjukan Nazaruddin sebagai JC oleh KPK. “JC itu maksudnya untuk mencari ikan besar. Kalau yang jadi JC adalah si ikan besar itu sendiri kan lucu,” kata Abdul Fickar.

Sebelumnya, Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan, bahwa Nazaruddin mendapatkan status JC lantaran mau membuka kasus-kasus lain dan tidak mempersulit proses penyelidikan, penyidikan hingga persidangan.
Laode juga menambahkan, bahwa saat ini KPK bersama aparat hukum sedang menangani kasus-kasus Nazaruddin yang lain.

M Riz

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Persetujuan RUU Pesantren Diwarnai Sejumlah Catatan

Oleh

Fakta News
Persetujuan RUU Pesantren Diwarnai Sejumlah Catatan
Ketua Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher Parasong. Foto: DPR RI

Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar rapat kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pesantren. Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Paransong mengatakan, kendati diwarnai sejumlah catatan, Komisi VIII DPR RI dan Pemerintah sepakat pembahasan RUU Pesantren untuk dilanjutkan ke dalam pengambilan keputusan tingkat II di Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Komisi VIII setuju RUU Pesantren dilanjutkan ke pengambilan keputusan tingkat II di Paripurna sesuai dengan mekanisme yang berlaku,” tegas Ali Taher dalam Rapat Kerja bersama Menteri Agama, perwakilan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2019).

Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menjelaskan, berdasarkan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI dengan Panja Pemerintah, secara hirarkis, RUU Pesantren terdiri dari 9 Bab dan 55 pasal. Sebelumnya, RUU ini sempat mengalami perubahan dari judul semula RUU tentang Pesantren dan Pendidikan Agama menjadi RUU Pesantren.

RUU yang Ditunggu-tunggu

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka mengatakan RUU Pesantren menjadi salah satu RUU yang ditunggu-tunggu, mengingat belum terjaminnya kesetaraan pendidikan agama dengan pendidikan formal lainnya. Menurutnya, semangat RUU Pesantren dalam menjaga kebudayaan dan nilai kebangsaan perlu terus didukung oleh semua pihak.

“Kita memahami bahwa yang ada saat ini masih membahas secara general. Nantinya kita akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya termasuk turunan peraturan pemerintahannya. Jadi sebagai semangat menjaga kultur dan nilai kebangsaan, tentu akan kita dukung terus,” kata Anggota Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Meski mendapatkan dukungan dari hampir seluruh fraksi yang hadir, RUU Pesantren tetap menuai banyak catatan. Sejumlah catatan terkait dana abadi dan perubahan judul dengan meniadakan perihal pendidikan agama, yang dapat mengakomodir pendidikan agama lainnya. Anggota Komisi VIII DPR RI Tetty Pinangkaan sempat mempertanyakan hal ini, bahkan mendorong pemerintah melalui Kemenag untuk menindak lanjuti perihal pendidikan agama itu.

“Kami bersyukur menjadi bagian dari RUU Pesantren, tetapi kami mempertanyakan mengapa perihal pendidikan keagamaan dihilangkan, padahal itu bisa menjadi payung hukum yang tidak hanya untuk satu komunitas agama saja tetapi juga yang lainnya. Untuk itu, kami meminta Kemenag untuk menyiapkan payung hukum yang sama untuk pendidikan agama, agar tidak terkesan ada diskriminasi,” ungkap politisi Fraksi Hanura ini.

Baca Selengkapnya

BERITA

Jokowi Minta DPR Tunda Pengesahan RUU KUHP

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo

Jakarta – Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RUU KUHP. Jokowi ingin masukan dari berbagai kalangan didengarkan.

“Saya terus mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara saksama. Dan setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi-substansi RUU KUHP saya berkesimpulan, masih ada materi-materi yang butuh pendalaman lebih lanjut,” kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Jokowi mengaku telah memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah ke DPR.

“Saya telah perintahkan Menkum HAM untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI yaitu pengesahan RUU KUHP agar ditunda. Dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” tuturnya.

Jokowi berharap DPR punya sikap yang sama dengan pemerintah soal pembahasan RUU KUHP ini.

“Saya harap DPR juga punya sikap yang sama sehingga pembahasan RUU KUHP bisa dilakukan oleh DPR periode selanjutnya,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga meminta Yasonna kembali mendengar masukan-masukan dari masyarakat terkait RUU KUHP.

“Saya perintahkan Menkum HAM kembali jaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat sebagai bahan sempurnakan RUU KUHP yang ada,” pungkasnya.

Baca Juga: 

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Senin Diuji Coba, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek Diharapkan Beroperasi Akhir November

Oleh

Fakta News
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono meninjau progres pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek, Kamis (19/9) siang. (Foto: BKP Kementerian PUPR)

Jakarta – Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) diharapkan akan bisa beroperasi pada akhir November 2019 sehingga bisa turut memperlancar arus mudik Natal dan tahun baru 2020. Progres konstruksi tol sepanjang 36,4 Km tersebut saat ini sudah mencapai 96,5%.

“Pada 23 September 2019 akan dimulai uji beban sehingga kita rencanakan pada November 2019, Insya allah bisa operasional,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau lokasi pembangunan Tol Layang Japek II di KM 13, Kamis (19/9) siang.

Menurut Menteri PUPR, pembangunan Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) II itu merupakan pekerjaan besar. Ada sekitar 9.000 tiang pancang yang dibuat dalam pembangunan tol ini, sehingga menjadikan tol Layang Japek II ini juga akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia.

“Tol ini juga diiawasi oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ),” tegas Basuki.

Sebelum dioperasikan akhir Noveber nanti, menurut Menteri PUPR Basuki Hadimulono, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek akan dilakukan uji beban dengan menggunakan 16 truk dengan beban masing-masing 40 ton terdiri dari uji statis dan dinamis.

Jarak Jauh Adanya Tol Layang Japek II diyakini akan menambah kapasitas Tol Japek yang ada dibawahnya, serta memisahkan antara arus lalu lintas (lalin) jarak pendek dengan arus lalin jarak jauh.

Kendaraan tujuan jarak pendek akan menggunakan Tol Japek, sementara kendaraan tujuan jarak jauh menggunakan Tol Layang Japek II.

Tol Layang Japek II berada tepat di sebagian ruas Tol Jakarta-Cikampek eksisting, membentang dari ruas Cikunir hingga Karawang Barat (Sta 9+500 sampai dengan Sta 47+500). Pengusahaannya dilakukan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek (JJC) yang merupakan anak usaha dari PT. Jasa Marga.

Baca Selengkapnya