MA Kabulkan Gugatan FSPPB, Pengelolaan WK Migas Terminasi Diprioritaskan untuk Pertamina

  • Fakta.News - 4 Des 2018 | 19:39 WIB
MA Kabulkan Gugatan FSPPB, Pengelolaan WK Migas Terminasi Diprioritaskan untuk Pertamina

Jakarta – Gugatan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terkait pembatalan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya atau WK Migas Terminasi, telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI.

Gugatan dengan nomor perkara: 69 P/HUM/2018 dengan pihak Pemohon Arie Gumilar sebagai presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan sebagai Termohon adalah Menteri Energi dan Sumber daya Mineral telah diputus pada tanggal 29 Nopember 2018.

Baca Juga:

Kuasa Hukum FSPPB James E. Sihaloho dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa keputusan tersebut didapatkan melalui pengumuman Mahkamah Agung RI dalam laman website resmi MA RI.

“Sebelumnya klien kami Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) mengajukan gugatan judicial review untuk membatalkan ketentuan Pasal 2 pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor: 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang Akan Berakhir Kontrak Kerjasamanya, karena mengakibatkan PT. Pertamina (Persero) bukan lagi sebagai pihak yang mendapatkan prioritas utama dalam pengelolaan migas,” kata James, Senin (03/12/2018).

  • Halaman :
  • 1
  • 2
  • 3

BACA JUGA:

Tulis Komentar