Connect with us

Luncurkan Vaksin IndoVac, Presiden Jokowi Dorong Kemandirian Vaksin

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo meluncurkan sekaligus meninjau penyuntikan perdana vaksin COVID-19 produksi dalam negeri yaitu Vaksin IndoVac, di pabrik PT Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10/2022).

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi meminta jajarannya untuk mendukung sekaligus mendorong program pengembangan vaksin di tanah air agar Indonesia dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan vaksin nasional.

“Pak Menteri BUMN, Pak Menteri Kesehatan, dorong terus Bio Farma sehingga nanti akan betul-betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara dan kita memiliki kemandirian, berdikari betul di dalam urusan vaksin,” ujar Presiden.

Kepala Negara mengungkapkan, kapasitas produksi Vaksin IndoVac mencapai sekitar 20 juta dosis di tahun ini, dan akan meningkat menjadi 40 juta dosis di tahun mendatang.

“Kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih 20 juta, tadi Pak Dirut [Bio Farma] menyampaikan, tahun depan bisa 40 juta, dan kalau memang pasar masih memerlukan bisa sampai ke 120 juta dosis vaksin,” ujarnya.

Presiden pun mengapresiasi semua pihak yang telah mendukung pengembangan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri yang dilakukan dalam waktu 1,5 tahun ini.

“Inilah saya kira sebuah kerja keras SDM-SDM [sumber daya manusia] muda kita dalam menggarap sebuah vaksin baru, dari hulu sampai hilir, ini memakan waktu IndoVac dari awal sampai sekarang 1,5 tahun, juga diam enggak pernah bersuara tahu-tahu jadi IndoVac,” tuturnya.

Kepala Negara pun mengapresiasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bio Farma yang mampu berdiri di jajaran lima besar produsen vaksin dunia dengan kapasitas produksi hingga 3 miliar dosis vaksin per tahun yang diekspor ke 153 negara.

“Bio Farma ini adalah produsen vaksin yang masuk lima besar dunia dan memproduksi bermacam-macam vaksin, baik itu vaksin polio, difteri, meningitis, flu, campak, dan yang terakhir yang kita resmikan pada hari ini adalah vaksin COVID-19, kita beri nama IndoVac. Untuk vaksin polio saja, Bio Farma ini menguasai 70 persen dari pangsa pasar dunia, 70 persen, menyuplai vaksin polio ke seluruh negara. Ini kan luar biasa,” pungkasnya.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa pengembangan vaksin COVID-19 produksi dalam negeri ini merupakan langkah awal dari upaya untuk mendukung ketahanan kesehatan di Indonesia. Erick menyampaikan bahwa ke depan pihaknya akan terus mendorong kerja sama sejenis.

“Ini baru langkah awal, kami terus mendorong kerja sama-kerja sama serupa, seperti kemarin yang ditandatangani juga di Inggris, dengan ProFactor. Jadi mirip tentu seperti yang kita lakukan hari ini, kita kerja sama R&D-nya tapi tentu lisensinya, merknya punya kita, dan memproduksi di kita,” kata Erick.

Erick menambahkan, pihaknya bersama Menteri Kesehatan menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi pandemi atau penyakit yang mungkin terjadi.

“Dengan ProFactor, kemarin kita menandatangani yaitu vaksin hemofilia yaitu kekentalan darah, dan ini kita menjadi hubnya produksi untuk vaksin dunia. ProFactor akan mendistribusikan ke Eropa dan Amerika, tetapi Indonesia tentunya untuk Asia, Afrika, dan lain-lain. Inilah contoh kerja sama yang terus kita dorong ke depan,” ujar Menteri BUMN.

Lebih lanjut, Erick menyampaikan bahwa pihaknya tengah mendorong konsolidasi ekosistem kesehatan, mulai dari riset dan pengembangan (R&D), produksi atau manufacturing, hingga distribusi dan retail yang didukung oleh kemajuan teknologi.

“Kita punya cita-cita, di tahun 2027 ini tentu dorongan bagaimana ekosistem kesehatan ini bisa mencapai angka Rp94 triliun, yaitu 25 persen dari pangsa pasar. Ini penting kita lakukan,” tandas Erick.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menyampaikan Vaksin IndoVac merupakan vaksin produksi anak negeri yang diproses mulai dari hulu ke hilir di Bio Farma. Honesti berharap pengembangan vaksin di dalam negeri ini dapat menjadi suatu milestone bagi Indonesia untuk berdikari dan mengurangi ketergantungan pada produk impor.

“Indonesia sanggup, kita bisa, dan juga dari sisi kualitas, dari sisi keamanan ini sangat memenuhi persyaratan berdasarkan hasil uji klinis yang kita lakukan. Kami berharap ini Bio Farma bisa menjadi semangat bagi kami untuk terus berinovasi memberikan produk-produk yang sangat dibutuhkan untuk penanganan dan untuk membentuk ketahanan kesehatan di Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Presiden,” kata Honesti.

Turut hadir dalam acara antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya