Connect with us

LPSK Beri Santunan Kepada Keluarga dan Korban Terorisme Sepanjang 2002-2018

Sembilan negara sub kawasan perkuat sinergi berantas terorisme

Makassar – Pemerintah melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan santunan kepada keluarga dan korban terorisme sepanjang 2002-2018. Nilai santunan ini mencapai ratusan juta rupiah.

“Salah satu hal istimewa dari Undang-Undang ini (Undang-undang terorisme) adalah munculnya terobosan hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan” ujar Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution di Makassar, Jumat (22/1/2021).

Dia mengatakan 10 korban yang mendapatkan kompensasi adalah korban tindak pidana terorisme masa lalu. Kesepuluh orang tersebut merupakan korban dari beragam peristiwa terorisme yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2002.

Adapun peristiwa terorisme yang mereka alami adalah Bom McDonalds Makassar (2002), Bom Cafe Bukti Sampodo Palopo (2004), Bom Polsek Bontoala (2018) dan beberapa peristiwa penyerangan dan penembakan yang menyasar anggota kepolisian. Ada satu peristiwa terorisme yang terjadi di Solo, Jawa Tengah, namun korbannya berdomisili di Kabupaten Pinrang.

“Penyerahan perdana secara simbolis diberikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Desember 2020 di Istana negara, selanjutnya LPSK akan menyampaikan langsung ke setiap wilayah di mana korban berdomisili,” kata dia.

Total nilai ganti kerugian yang dikeluarkan oleh negara untuk sepuluh korban terorisme tersebut mencapai Rp 2.015.000.000. Untuk korban meninggal mendapatkan santunan Rp 250.000.000, korban luka berat Rp 210.000.000, korban luka sedang Rp 115.000.000, dan Rp 75.000.000 untuk korban luka ringan.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua LPSK Livia Iskandar mengatakan nilai kompensasi yang diterima tentu belum sebanding dengan penderitaan korban yang telah menanti selama belasan tahun.

“Namun, kehadiran negara saat ini diharapkan menjadi suntikan semangat baru bagi korban untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang” ujar Livia.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

PT KAI Izinkan Penumpang Commuter Line Makan-Minum Saat Berbuka Puasa

Oleh

Fakta News
tanah abang

Jakarta – PT KAI Commuter memperbarui aturan penumpang selama di dalam KRL selama Ramadhan. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba mengatakan para pengguna KRL diizinkan makan dan minum di dalam KRL khusus untuk waktu berbuka puasa.

“Selama bulan puasa, KAI Commuter memperbolehkan para pengguna untuk makan dan minum di dalam KRL khusus pada waktu berbuka puasa hingga satu jam setelahnya. KAI Commuter mengajak para pengguna yang hendak makan dan minum untuk berbuka puasa tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Para pengguna kami imbau untuk berbuka puasa dengan minuman dan makanan ringan secukupnya,” ujar Anne melalui keterangan tertulis, Selasa (13/4/2021).

Anne mengatakan jam operasional KRL Jabodetabek dimulai pada pukul 04.00 hingga 22.00 WIB. Jumlah perjalanan KRL Jabodetabek setiap hari ada 983.

“(Sebanyak) 22 perjalanan KRL per hari mulai pukul 05.05 WIB hingga 19.10 WIB di wilayah Yogyakarta-Solo. Seluruh layanan KRL juga berlangsung dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan,” ucapnya.

Anne memprediksi kepadatan penumpang di pagi hari akan terjadi pada pukul 06.00-07.00 WIB. Sedangkan pada sore hari kepadatan penumpang diperkirakan terjadi pada pukul 16.00-17.00 WIB.

“KAI Commuter mengajak kepada para pengguna KRL untuk merencanakan kembali perjalanannya pada Bulan Ramadhan ini agar terhindar dari kepadatan di dalam KRL,” ucapnya.

Lebih lanjut, Anne mengimbau kepada para penumpang untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan. Menurutnya, pemberlakuan protokol kesehatan juga sudah diterapkan di seluruh stasiun dengan mengecek suhu tubuh penumpang, meminta untuk menjaga jarak, dan wajib menggunakan masker.

Baca Selengkapnya

BERITA

Menpan RB Nilai Pencegahan Korupsi Aspek Perizinan dan Tata Niaga Secara Umum Sudah Cukup Tinggi

Oleh

Fakta News
Menteri PANRB Tjahjo Kumolo

Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo menyampaikan, capaian strategi nasional pencegahan korupsi terkait penguatan pemanfaatan basis data di bidang perizinan dan tata niaga di Indonesia sudah cukup tinggi.

Menurut Tjahjo, pencegahan korupsi mencapai 93,54 persen namun masih memiliki kendala dalam implemantasinya. Tjahjo mengatakan, kendala tersebut masih terjadi karena masih belum adanya sanksi dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sehingga muncul sejumlah korporasi yang tidak patuh membuat laporan.

“Kendala dan tantangan adalah tidak patuhnya koorporasi melaporkan ke website yang ada adalah karena tidak ada mekanisme sanksi yang diatur oleh Kementerian Hukum dan HAM,” ujar Tjahjo dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, Selasa (13/4/2021).

Politisi PDI-P itu juga menjelaskan, pencegahan korupsi dalam aspek perizinan dan tata niaga secara umum juga sudah cukup tinggi. Secara khusus, dalam aspek perizinan dan tata niaga yang berkaitan dengan nomor induk kependudukan (NIK) capaiannya sudah di angka 89,99 persen.

“Fokus pertama yang berkaitan dengan perizinan dan tata niaga yaitu berkaitan nomor induk kependudukan dan bantuan sosial, itu capaian sudah sampai 89,99 persen,” ucapnya.

Kemudian, di aspek yang berkaitan dengan integrasi dan sinkronisasi data impor pangan strategis sudah mencapai 93,23 persen. Selanjutnya, dalam sistem manajemen anti penyuapan walaupun masih belum sempurna namun, sudah mencapai angka 96,02 persen. Ia pun mengapresiasi jajaran KPK yang terus melakukan tugasnya ke semua instansi pemerintah di daerah.

“Sistem manajemen anti penyuapan walau di sana sini masih tedapat lobang-lobang tapi Alhamdulillah sudah bisa mencapai 96,02 persen,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga memaparkan proses sistem pencegahan korupsi di aspek perizinan dan tata niaga terkait database Kawasan hutan. Ia mengatakan proses yang dilakukan sudah mencapai 91,20 persen.

Selain itu, terkait pecepatan pelaksanaan online single submission di tingkat daerah dan pusat sudah mencapai 94,4 persen. Lalu, Tjahjo juga mengatakan menegnai masalah implementasi kebijakan 1 PK, masih mencapai 68,57 persen. Menurut dia, kendala yang kerap terjadi berkaitan dengan data hingga lampiran peta digital.

“Memang kendala dan tantangan berkaitan dengan data SK, lampiran peta, peta digital, terutama izin yang diterbitkan sebelum tahun 2013 banyak yang belum terkdokumentasi dengan baik,” kata dia.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenko PMK Sebut Penyebab Stunting Nonmedis Perlu Penanganan Serius

Oleh

Fakta News

Sleman – Permasalahan stunting masih menjadi isu kompleks yang perlu ditangani secara komprehensif. Selain disebabkan karena masalah medis, stunting juga diakibatkan oleh berbagai faktor permasalahan yang bersifat nonmedis.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Agus Suprapto menyebutkan permasalahan stunting akibat nonmedis antara lain karena faktor ekonomi keluarga, kebersihan, dan sanitasi.

“Di bidang kesehatan itu sudah jelas aksesnya kemana-kemana saja, tapi masalah-masalah nonintervensi yang sensitif di mana mereka bisa memperoleh kehidupan yang layak itu yang sebetulnya sangat penting,” ujarnya saat acara Sosialisasi, Advokasi, dan KIE Program Bangga Kencana Bersama Mitra Kerja di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Senin (12/4).

Agus menyatakan bahwa pemuda memiliki peranan sangat penting di dalam upaya menangani permasalahan stunting, terutama diakibatkan urusan nonmedis. Bukan sekadar untuk sosialisasi, melainkan internalisisasi terhadap pemuda itu sendiri.

Internalisasi yang dimaksud, menurutnya, ialah bagaimana pemuda mampu memahami dan menerapkan konsep pentingnya mencegah generasi masa depan Indonesia yang terlahir stunting.

“Yang kita harapkan pemuda bukan hanya melakukan sosialisasi advokasi, tapi bagaimana mereka bisa menginternalisasi. Karena sebetulnya pemuda inilah yang menjadi sasaran utama kita sekarang sampai nanti,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menjelaskan pentingnya pengetahuan bagi calon ibu untuk dapat mencegah bayi lahir stunting. Hal itu dimulai sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

“Pertumbuhan bayi di dalam kandungan itu paling penting di bulan pertama dan kedua. Bibit-bibit cacat itu bisa dimulai dari usia satu sampai dua bulan. Ini yang biasanya jarang diketahui oleh calon ibu,” ucapnya.

Berdasarkan laporan Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Mafilindati Nuraini, prevalensi stunting di Kabupaten Sleman 7,24% atau sebanyak 4.014 dari total 55.479 bayi. Sementara di Kapanewon Godean 305 dari 3.383 bayo lahir stunting atau sekitar 9,02%.

“Merencanakan kehamilan menjadi salah satu kunci mencegah generasi stunting. BKKBN mengajak seluruh pihak untuk ikut serta menyukseskan upaya penanganan stunting melalui program 1000 mitra kerja 1000 HPK,” pungkas Hasto.

Baca Selengkapnya