Connect with us

Litbang Kompas: Pemilih Mengambang Lebih Yakin Jokowi-Maruf Bisa Atasi 4 Masalah di Debat Pertama

Jiplak Visi Misi, prabowo, jokowi, pemilih mengambang, debat pilpres, jokowi-maruf
Jokowi dan Prabowo saat mengambil undian nomor urut Pilpres 2019.(Istimewa)

Jakarta – Litbang Kompas merilis hasil survei terkait keyakinan pemilih terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden dalam mengatasi masalah hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Pemilih mengambang (undecided voters) lebih yakin Jokowi-Maruf bisa mengatasi 4 masalah tersebut bila terpilih kembali di pilpres 2019.

Hasil survei Litbang Kompas ini disiarkan di Kompas.id dan Harian Kompas, Kamis, (17/01). Litbang Kompas melakukan survei pada 9-10 Januari 2019 di 17 kota besar terhadap responden berusia minimal 17 tahun dengan menggunakan metode telepon. Tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen.

Survei ini mencari tahu persepsi publik terkait keyakinan mereka terhadap kontestan pilpres dalam mengatasi empat masalah di debat pilpres, yakni penegakan hukum, jaminan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penanggulangan terorisme.

Hasilnya, di dua kelompok yang sudah menentukan pilihan, para pemilih ini sama-sama yakin capres-cawapres pilihan mereka bisa mengatasi empat permasalahan tersebut.

Di kelompok pemilih Jokowi-Maruf, 88,5 persen responden yakin Jokowi bisa menegakkan hukum dengan baik bila terpilih. Sebanyak 72,1 persen dari pemilih Jokowi-Maruf juga tidak yakin Prabowo-Sandi bisa mengatasi persoalan hukum.

Angka tersebut juga serupa muncul di pemilih Prabowo-Sandi. Sebanyak 85,4 persen pemilih Prabowo-Sandi yakin keduanya bisa menegakkan hukum dengan baik bila terpilih. 84,8 persen pemilih Prabowo-Sandi juga tak yakin Jokowi-Maruf bisa mengatasi persoalan hukum.

Hasil serupa muncul di tiga variabel lain. Ini menunjukkan pendukung kedua kontestan pemilihan presiden 2019 sudah memiliki keyakinan kuat akan calon mereka masing-masing.

Baca Juga

 

Pemilih Mengambang Lebih Yakin dengan Jokowi-Maruf

Namun, tentu yang menarik dilihat dari survei ini adalah keyakinan pemilih mengambang terhadap 4 isu di debat pilpres pada malam nanti (Kamis, 17/01).

Seperti diketahui, berdasarkan survei Litbang Kompas pada Oktober 2018, pemilih mengambang masih cukup besar, yakni 14,7 persen. Sementara, untuk sebaran elektabilitas, Jokowi-Maruf masih unggul dengan 52,6 persen dibandingkan Prabowo-Sandi yang punya elektabilitas 32,7 persen. Nah, 14,7 persen pemilih mengambang ini akan menentukan siapa presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024.

Kembali ke survei Litbang Kompas. Berdasarkan survei, pemilih mengambang ini lebih yakin kepada pasangan nomor urut 01. Jika paslon nomor urut 01 ini menang, sebanyak 45,2 persen pemilih mengambang ini yakin Jokowi-Maruf bisa mengatasi masalah penegakan hukum.

Sementara itu, bila Prabowo jadi presiden, sebanyak 40,5 persen pemilih mengambang tidak yakin Prabowo bisa mengatasi masalah hukum. Hanya 38,1 persen saja yang yakin dengan Prabowo.

Demikian juga di penanggulangan terorisme. Sebanyak 50 persen pemilih mengambang yakin Jokowi-Maruf bisa atasi terorisme bila terpilih.  Angka ini lebih besar dibandingkan keyakinan untuk Prabowo-Sandi yang hanya 45,2 persen.

Soal pemberantasan korupsi, paslon nomor urut 01 ini lebih dipercaya pemilih mengambang. Total 49,4 persen massa pemilih mengambang percaya pada Jokowi-Maruf dalam pemberantasan korupsi. Sementara, yang percaya Prabowo-Sandi bisa berantas korupsi hanya 21,3 persen dari massa mengambang.

Kedua paslon ini imbang soal isu HAM. Baik Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandi sama-sama punya skor yang sama. Jokowi-Maruf dipercaya 35,2 persen pemilih mengambang untuk menuntaskan kasus HAM. Sementara, Prabowo-Sandi 35,7 persen.

Melihat hasil survei ini, Jokowi-Maruf bisa lebih menarik massa pemilih mengambang. Debat pilpres 2019 nanti harus bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon nomor urut 01 untuk mendulang swing voters. Apalagi, berdasarkan survei Litbang Kompas, 66,7 persen swing voters merupakan penonton televisi.

Dwi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

104 Pendaftar Capim KPK lolos Uji Kompetensi

Oleh

Fakta News
Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih (baju putih) mengumumkan 104 kandidat yang lolos uji kompentensi untuk menjadi komisioner KPK

Jakarta – Sebanyak 104 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) dinyatakan lolos uji kompetensi. Mereka akan kembali bersaing pada tes ketiga soal psikologi.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Garnasih mengatakan uji kompetensi hanya diikuti 187 peserta. Padahal, ada 192 peserta yang lolos seleksi administrasi.

“Yang dinyatakan lulus uji kompetensi sebanyak 104 orang, sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman,” kata Yenti di Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

Dari 104 peserta yang lulus seleksi pada tahap dua ini, sebanyak sembilan orang berasal dari unsur Polri, tiga pensiunan Polri, tujuh hakim, dua mantan hakim, empat jaksa, dua pensiunan jaksa, 14 internal KPK, 19 dosen, 11 advokat dan empat auditor.

Kemudian, tiga orang dari unsur Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian Nasional, 10 pegawai negeri sipil (PNS), tiga pensiunan PNS, dan 13 unsur lain. Para peserta ini terdiri dari 98 laki-laki dan enam perempuan.

Yenti mengatakan para peserta wajib mengikuti tes psikologi untuk menjadi pimpinan KPK. Tes akan dilaksanakan Minggu, 28 Juli di Pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara, Cilandak, Jakarta Selatan.

Para peserta juga diimbau membawa kartu tanda penduduk (KTP) dan hadir 30 menit sebelum tes dimulai. Yenti menegaskan peserta yang tidak mengikuti tes dinyatakan gugur.

“Keputusan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan tahun 2019-2023 tidak dapat diganggu gugat,” tegas dia.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Moeldoko: Tanpa Kaum Nasionalis, Negara Ini Bisa Ambruk!

Oleh

Fakta News
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam Dialog Peradaban Bangsa Nasionalis, Islam, dan TNI yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Alumni GMNI

Jakarta – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, tanpa peran dan keterlibatan kaum nasionalis, negara Indonesia yang dibangun dengan susah payah bisa ambruk. Demikian dinyatakan Moeldoko dalam Dialog Peradaban Bangsa Nasionalis, Islam, dan TNI yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Alumni GMNI di Jakarta, 22 Juli 2019.

Hadir sebagai narasumber selain Moeldoko antara lain adalah Ketua Umum Perhimpunan Alumni GMNI Ahmad Basarah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PB Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti.

Mengambil tema “Siapa Melahirkan Republik Harus Berani Mengawalnya”, dalam dialog tersebut mantan Panglima TNI 2013-2015 itu menjelaskan bagaimana peran dan fungsi TNI sejak republik ini menyatakan kemerdekaannya, di mana kekuatan-kekuatan bersenjata yang dahulu tergabung dalam laskar-laskar kemudian diorganisasikan dan dikelola secara profesional.

“Kehadiran tentara melalui proses yang panjang. Tanggal 22 Agustus 1945, lahirlah Badan Keamanan Rakyat. Barulah pada tanggal 5 Oktober 1945 berubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat. Pada saat itu sudah menyebut istilah tentara,” ujar Moeldoko. Di kemudian hari, tanggal 5 Oktober dirayakan sebagai Hari TNI.

Perubahan dan sejarah panjang tentara, papar Moeldoko, sudah dimulai sejak merdeka sampai dengan era reformasi, dan terus beradaptasi dengan perkembangan politik dan keamanan. Termasuk dalam geopolitik pada zaman masing-masing.

Moeldoko mengatakan, selain tentara, komponen lain yang juga menopang pendirian republik adalah kalangan nasionalis dan kalangan agamawan, terutama kelompok Islam. Ia menyebutnya sebagai tiga serangkai yang menjadi penjuru sekaligus pendobrak bagi lahirnya bangsa dan negara Indonesia.

Bagaimana dengan posisi kaum nasionalis? Moeldoko menegaskan, “Ini negara kalau nggak ada kaum nasionalis, bisa ambruk. Akan belok ke kanan dan ke kiri. Posisi nasionalis inilah yang membuat bangsa ini tetap bertahan di tengah-tengah.”

Baca Selengkapnya

BERITA

Selalu Dipegang Oposisi, Gerindra Merasa Berhak Jabat Ketua MPR

Oleh

Fakta News
Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI Fary Djemy Francis

Jakarta – Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI Fary Djemy Francis berpendapat bahwa partainya berhak untuk mendapatkan jabatan Ketua MPR. Sebab, Partai Gerindra memperoleh suara kedua terbanyak dalam Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.

Selain itu, kata Fary, dalam beberapa periode sebelumnya, ketua MPR dipegang oleh partai oposisi.

“Kalau ditanya apakah Gerindra inginkan pimpinan, ya pengalaman untuk menjadi ketua MPR juga dipimpin oleh oposisi untuk menjaga keseimbangan itu memungkinkan bagi kita,” ujar Fary dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Seperti diketahui, pada periode 2009-2013, jabatan Ketua MPR dipegang oleh Taufik Kiemas dari PDI-P. Saat itu, PDI-P menjadi oposisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kemudian pada periode 2014-2019, Ketua MPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan yang juga menjadi oposisi.

Di sisi lain, lanjut Fary, pemikiran dan gagasan Prabowo dapat direalisasikan melalui tugas, fungsi, dan peran MPR. Oleh sebab itu, Fary mengusulkan agar jabatan ketua MPR periode 2019-2024 dipegang oleh Partai Gerindra.

Fary mengatakan, partainya telah memiliki konsep dalam menjalankan tugas dan fungsi MPR terkait sosialisasi empat pilar, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Alangkah lebih baik bila pemikiran Pak Jokowi tertuang di pemerintah, sementara pemikiran Pak Prabowo diejawantahkan di parlemen, dalam hal ini MPR,” kata Fary.

Menurut dia, ke depannya MPR memiliki peran yang strategis dalam melakukan rekonsiliasi di akar rumput. Sebab, tak dipungkiri masyarakat menjadi terbelah atau terpolarisasi berdasarkan pilihan politik akibat Pilpres 2019.

“Jadi, makna rekonsiliasi bukan soal bagi-bagi kursi, tetapi bagaimana caranya mengkolaborasikan kedua pihak yang kemarin berkompetisi menjadi satu kekuatan demi masa depan bangsa,” tutur dia.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya