Connect with us

Litbang Kompas: Pemilih Mengambang Lebih Yakin Jokowi-Maruf Bisa Atasi 4 Masalah di Debat Pertama

Jiplak Visi Misi, prabowo, jokowi, pemilih mengambang, debat pilpres, jokowi-maruf
Jokowi dan Prabowo saat mengambil undian nomor urut Pilpres 2019.(Istimewa)

Jakarta – Litbang Kompas merilis hasil survei terkait keyakinan pemilih terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden dalam mengatasi masalah hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme. Pemilih mengambang (undecided voters) lebih yakin Jokowi-Maruf bisa mengatasi 4 masalah tersebut bila terpilih kembali di pilpres 2019.

Hasil survei Litbang Kompas ini disiarkan di Kompas.id dan Harian Kompas, Kamis, (17/01). Litbang Kompas melakukan survei pada 9-10 Januari 2019 di 17 kota besar terhadap responden berusia minimal 17 tahun dengan menggunakan metode telepon. Tingkat kepercayaannya mencapai 95 persen.

Survei ini mencari tahu persepsi publik terkait keyakinan mereka terhadap kontestan pilpres dalam mengatasi empat masalah di debat pilpres, yakni penegakan hukum, jaminan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan penanggulangan terorisme.

Hasilnya, di dua kelompok yang sudah menentukan pilihan, para pemilih ini sama-sama yakin capres-cawapres pilihan mereka bisa mengatasi empat permasalahan tersebut.

Di kelompok pemilih Jokowi-Maruf, 88,5 persen responden yakin Jokowi bisa menegakkan hukum dengan baik bila terpilih. Sebanyak 72,1 persen dari pemilih Jokowi-Maruf juga tidak yakin Prabowo-Sandi bisa mengatasi persoalan hukum.

Angka tersebut juga serupa muncul di pemilih Prabowo-Sandi. Sebanyak 85,4 persen pemilih Prabowo-Sandi yakin keduanya bisa menegakkan hukum dengan baik bila terpilih. 84,8 persen pemilih Prabowo-Sandi juga tak yakin Jokowi-Maruf bisa mengatasi persoalan hukum.

Hasil serupa muncul di tiga variabel lain. Ini menunjukkan pendukung kedua kontestan pemilihan presiden 2019 sudah memiliki keyakinan kuat akan calon mereka masing-masing.

Baca Juga

 

Pemilih Mengambang Lebih Yakin dengan Jokowi-Maruf

Namun, tentu yang menarik dilihat dari survei ini adalah keyakinan pemilih mengambang terhadap 4 isu di debat pilpres pada malam nanti (Kamis, 17/01).

Seperti diketahui, berdasarkan survei Litbang Kompas pada Oktober 2018, pemilih mengambang masih cukup besar, yakni 14,7 persen. Sementara, untuk sebaran elektabilitas, Jokowi-Maruf masih unggul dengan 52,6 persen dibandingkan Prabowo-Sandi yang punya elektabilitas 32,7 persen. Nah, 14,7 persen pemilih mengambang ini akan menentukan siapa presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024.

Kembali ke survei Litbang Kompas. Berdasarkan survei, pemilih mengambang ini lebih yakin kepada pasangan nomor urut 01. Jika paslon nomor urut 01 ini menang, sebanyak 45,2 persen pemilih mengambang ini yakin Jokowi-Maruf bisa mengatasi masalah penegakan hukum.

Sementara itu, bila Prabowo jadi presiden, sebanyak 40,5 persen pemilih mengambang tidak yakin Prabowo bisa mengatasi masalah hukum. Hanya 38,1 persen saja yang yakin dengan Prabowo.

Demikian juga di penanggulangan terorisme. Sebanyak 50 persen pemilih mengambang yakin Jokowi-Maruf bisa atasi terorisme bila terpilih.  Angka ini lebih besar dibandingkan keyakinan untuk Prabowo-Sandi yang hanya 45,2 persen.

Soal pemberantasan korupsi, paslon nomor urut 01 ini lebih dipercaya pemilih mengambang. Total 49,4 persen massa pemilih mengambang percaya pada Jokowi-Maruf dalam pemberantasan korupsi. Sementara, yang percaya Prabowo-Sandi bisa berantas korupsi hanya 21,3 persen dari massa mengambang.

Kedua paslon ini imbang soal isu HAM. Baik Jokowi-Maruf maupun Prabowo-Sandi sama-sama punya skor yang sama. Jokowi-Maruf dipercaya 35,2 persen pemilih mengambang untuk menuntaskan kasus HAM. Sementara, Prabowo-Sandi 35,7 persen.

Melihat hasil survei ini, Jokowi-Maruf bisa lebih menarik massa pemilih mengambang. Debat pilpres 2019 nanti harus bisa dimanfaatkan oleh pasangan calon nomor urut 01 untuk mendulang swing voters. Apalagi, berdasarkan survei Litbang Kompas, 66,7 persen swing voters merupakan penonton televisi.

Dwi

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Aliran Modal Asing Banjiri Pasar Saham RI Berkat Pilpres 2019 Aman

Oleh

Fakta News
Aliran Modal Asing, Pasar Saham Indonesia

Jakarta – Pasar saham Indonesia tahun, diperkirakan akan dibanjiri aliran modal asing sebagai dampak dari sentimen positif investor menyikapi hasil quick count Pilpres 2019.  Perkiraan itu datang dari Grup riset dari DBS Bank, bank beraset terbesar di Asia Tenggara.

Dampaknya,  Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG bakal menembus level 6.900 atau melesat dari ekspetasi sebelumnya.

“Kami menegaskan peringkat ‘Overweight’ kami untuk Indonesia, dan meningkatkan target IHSG kami dari 6.500 menjadi 6.900 berdasarkan atas perkiraan keuntungan 16 kali dalam 12 bulan ke depan,” kata Joanne Goh, Equity Strategist dan Philip Wee, FX (Foreign Exchange) Strategist dari DBS Group Research dalam  kesimpulan analisisnya, Kamis (18/4/2019).

Joanne, yang merujuk pada hasil hitung cepat (quickcount) oleh lima lembaga survei di Indonesia, memperkirakan Joko Widodo sebagai petahana didampingi Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden, kemungkinan besar akan memimpin Indonesia selama 2019-2024. Jika itu terjadi, pelaku pasar saham berharap stabilitas perekonomian terjaga dan reformasi struktural perekonomian terjadi.

“Pemodal dapat mengetahui apa yang bisa diharapkan berdasarkan atas rekam jejak periode pertama Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur akan berlanjut, disertai rencana lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia,” ujarnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Silaturahmi Tak Ingin Putus, Jokowi Berharap Segera Bertemu Prabowo

Oleh

Fakta News
jokowi berharap segera bertemu prabowo
Paslon 01 dan 02 saat acara deklarasi pemilu damai(istimewa)

Jakarta – Calon Presiden nomor urut 01, Joko Widodo alias Jokowi ingin segera bertemu dengan rivalnya Prabowo Subianto. Hal tersebut dinilainya sebagai cara meredam tensi yang terjadi di tengah masyarakat.

“Kalau saya semakin cepat bisa bertemu semakin baik saya sudah mengutus seseorang untuk meminta kepada Pak Prabowo dan Pak Sandi untuk bisa bertemu,” tutur Jokowi dalam acara televisi ‘Live Event Pemilu 2019’ di Stasiun Metro TV, Kamis (18/4/19).

Jokowi menilai peretemuannya dengan Prabowo dapat memberi contoh dan kesan mendalam kepada masyarakat. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut telah berulang kali menyampaikan rasa silaturahmi dan persaudaraannya pada setiap acara debat capres.

Jokowi tidak ingin kontes pemilihan Presiden membuat silaturahmi antara dirinya dengan rival terputus. Ia menilai hal ini dapat mencoreng reputasi Indonesia di mata dunia yang mendapatkan pujian lantaran sukses menggelar pemilu serentak untuk pertama kalinya.

“Selalu saya sampaikan karena sekali lagi pemilu dalam rangka sebuah proses demokrasi dan negara sebesar Indonesia ini menjadi sorotan negara-negara lain,” tuturnya.

Baca juga:

Baca Selengkapnya

BERITA

Setjen dan BK DPR Harus Dukung Implementasi Reformasi Fungsi Dewan

Oleh

Fakta News
Reformasi Fungsi Dewan
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar(Foto: Istimewa)

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mengatakan dalam mengimplementasikan reformasi fungsi dewan, masih banyak hal yang harus dibenahi oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Badan Keahlian (BK) DPR RI. Dimana lembagai ini berperan sebagai supporting system terutama dalam mewujudkan konsep parlemen modern.

“DPR ini juga dituntut memiliki fungsi berfikir, maka supporting systemnya (Kesetjenan, Red) sebagai fasilitator dari fungsi berfikir itu juga harus kuat. Jadi Kesetjenan juga akan di reformasi,” kata Indra usai memberi sambutan dalam acara Focus Group Discussion (FGD) dengan tema ‘Penyempurnaan Blue Print Implementasi Reformasi DPR’ di Ruang Abdul Muis, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/04/2019).

Indra menginginkan kedepan harus ada suatu pemikiran tentang reformasi kedewanan serta ada aturan atau undang-undang yang nantinya dapat memaksimalkan fungsi kerja dewan dan supporting system di dalamnya, demi mewujudkan kemandirian kelembagaan.

“Kemandirian menyeluruh pada suppporting system, kemandirian SDM-nya, kemandirian anggaran serta nanti ada aturan yang menyangkut kewenangan dewan. Memang ini masih luas dan masih terlalu lebar. Kedepan, aturan-aturan ini harus kita tuangkan dalam UU yang lebih detail dan rinci supaya reformasi ini lebih jelas arahnya,” tambah Indra.

Baca Juga:

Baca Selengkapnya