Lima Aspek Utama Mudik yang Berdampak Besar bagi Masyarakat, Apa Saja?
Jakarta – Perjalanan pulang ke kampung halaman atau mudik menjadi budaya yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia di kala Hari Raya Idulfitri. Tak sekadar migrasi sementara dari kota ke pedesaan, mudik membawa banyak dampak termasuk perekonomian. Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad mengingatkan terdapat lima aspek mudik yang harus diperhatikan agar momentum tahunan ini dapat berjalan lancar.
“Yang pertama, dalam mudik ini aspek histori tentunya. Sebuah status sosial bagi masyarakat perantau untuk kembali ke kampung halamannya sehingga bagi mereka (lebaran) selain tradisi sudah menjadi status sosial. Sehingga, pemerintah dan seluruh stakeholder lainnya harus siap untuk memberikan pelayanan terbaik,” jelas politisi yang akrab disapa Samad itu di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Dalam acara Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Peran DPR Pastikan Mudik Aman, Silaturahmi Nyaman”, Anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut juga menyampaikan bahwa aspek ekonomi juga muncul dalam kegiatan mudik. Dilansir dari berbagai sumber, perputaran uang selama libur Lebaran 2023 diperkirakan mencapai Rp240 triliun, angka ini naik drastis dari sebelumnya Rp150 triliun di 2022.
“Kita bisa mendorong dan melihat dampak redistribusi potensi ekonomi dari kota ke desa. Jadi karena itu layanan-layanan perbankan; Bank Indonesia, perbankan seluruh stakeholder keuangan betul-betul siap. Termasuk layanan keuangan digital karena jangan sampai mereka ingin bertransaksi (tapi) jaringannya tidak siap, internetnya macet dan seterusnya. Itu berbahaya sekali,” tutur Samad.
Aspek ketiga terkait dengan pengaturan teknis transportasi baik udara, laut dan darat. Ia menyoroti tingginya perkiraan pergerakan jalur darat sehingga perlu pengkoordinasian ekstra. Aspek keempat adalah aspek mitigasi risiko yang akan muncul dari kegiatan mudik. Yang kelima adalah aspek kelembagaan.
“Koordinasi antara Polri, Pemerintah Daerah dan juga Kementerian Perhubungan, PUPR dan seluruh stakeholderlainnya termasuk masyarakat transportasi Indonesia, kemudian civil society lainnya. Yang tidak kalah penting adalah live streaming dari para jurnalis di setiap arus yang diperkirakan setiap tahun terjadi kemacetan,” kata legislator Dapil DKI Jakarta III itu.
Pada acara tersebut hadir pula Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Fauzi, Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol. R. Slamet Santoso dan Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro.
Dalam diskusi, Tory Damantoro menyampaikan agar para anggota DPR RI bisa memanfaatkan kondisi peak season seperti Lebaran, Nataru, dan momentum lainnya perlu menjadi ‘belanja masalah’ yang nanti bisa dianalisis lebih lanjut. Ia juga mengatakan terdapat beberapa masalah yang muncul pada hari-hari besar yang merupakan imbas dari masalah sebelumnya yang telah ada. Sehingga, perlu ditelaah mana masalah sistemik yang harus diatur dengan regulasi dan masalah yang bersifat variasi dari apa yang sudah diatur oleh kebijakan yang ada.
Diperkirakan pada tahun 2024 yang akan ada 193,6 juta jiwa yang melakukan perjalanan pada libur lebaran. Adapun lima provinsi tujuan yang akan paling banyak didatangi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan DKI Jakarta.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
