Connect with us

Lima Arahan Presiden Jokowi untuk Penanganan Bencana di NTT dan NTB

Jakarta – Selama satu pekan terakhir, cuaca ekstrem akibat Siklon Tropis Seroja telah dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengalami dampak paling besar. Cuaca ekstrem tersebut memicu terjadinya bencana banjir bandang dan longsong di kedua wilayah tersebut.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa (06/04/2021) pagi memimpin Rapat Terbatas (Ratas) membahas penanganan bencana di kedua provinsi tersebut. Dalam rapat yang digelar melalui konferensi video ini, Presiden Jokowi menyampaikan lima arahan.

Pertama, Kepala Negara menginstruksikan dilakukan percepatan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.

“Ini saya minta Kepala BNPB, Kepala Basarnas [BNPP], dibantu dengan Panglima TNI dan Kapolri dengan seluruh jajarannya [untuk] mengerahkan tambahan personel SAR, sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah terdampak, termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar, dan pulau-pulau lainnya untuk melancarkan proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban,” ujarnya.

Dalam upaya tersebut, Presiden juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk turut mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat.

“Jika jalur darat masih sulit ditembus, saya juga minta agar dipercepat pembukaan akses melalui laut maupun udara,” imbuhnya.

Kedua, Kepala Negara meminta jajaran terkait untuk memastikan hadirnya pelayanan kesehatan dan pertolongan medis yang dibutuhkan oleh para korban. Untuk itu, Presiden menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk mengerahkan tim bantuan medis secepatnya sampai di lokasi.

“Saya minta Menteri Kesehatan juga untuk memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan, juga mempersiapkan rumah sakit untuk menangani para korban, serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatannya,” ujarnya.

Ketiga, jajaran terkait diminta untuk segera menangani dan memenuhi kebutuhan para pengungsi, mulai dari logistik hingga sanitasi. Disampaikan Presiden, pemerintah telah mengirimkan bantuan ke NTT dan NTB tetapi karena cuaca yang sangat ekstrem, bantuan tersebut belum dapat sepenuhnya menjangkau ke lokasi terdampak.

“Saya minta BNPB dan pemerintah daerah segera mendata titik-titik pengungsian [untuk] memastikan logistiknya, tendanya, dapur lapangannya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi. Juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak, terutama air bersih dan MCK-nya,” ucap Presiden.

Keempat, Presiden menginstruksikan percepatan perbaikan infrastruktur penunjang yang rusak akibat bencana.

“Ini Pak Menteri PUPR lagi, untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak, saya melihat ada beberapa jembatan yang roboh, akses jalan juga. Segera pulihkan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, juga distribusi logistik dan BBM, sehingga ini bantuan dapat segera tersalurkan ke masyarakat yang menjadi korban bencana,” tegasnya.

Terakhir, Presiden meminta jajarannya untuk mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi akibat cuaca sangat ekstrem yang melanda berbagai kawasan di Indonesia.

“Saya minta untuk BMKG untuk menggencarkan peringatan cuaca ekstrem akibat dari Siklon Tropis Seroja ini. Pastikan seluruh kepala daerah dan masyarakat dapat mengakses, memantau prediksi cuaca dan iklim yang dikeluarkan oleh BMKG. Mereka harus tahu semuanya, sehingga masyarakat bisa meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaannya untuk menghadapi ancaman risiko, baik itu angin kencang, bahaya banjir, banjir bandang, dan tanah longsor,” pungkas Kepala Negara.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengikuti jalannya Ratas dari Kantor Sekretariat Kabinet (Setkab). Selain para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Rapat Terbatas ini juga dihadiri oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati.

Hadir juga Kepala Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) Henri Alfiandi, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah, serta Panglima Kodam (Pangdam) IX/Udayana Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya